Kesra ›› Renel: Kejaksaan Saatnya Bidik Pemkot Ambon

Renel: Kejaksaan Saatnya Bidik Pemkot Ambon


Ambon - Aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku saatnya membidik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Sebab defisit anggaran kerap dijadikan alasan untuk menutupi isu korupsi.

"Dugaan kami ada ketidakberesan yang terjadi di tubuh pemerintah kota (Pemkot) Ambon. Selama ini masyarakat terbuai dengan isu defisit anggaran tetapi sebenarnya itu hanya upaya menutupi isu korupsi. Ini yang mesti ditanggapi oleh penegak hukum semisal kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi untuk melakukan penyelidikan," jelas mantan aktivis GMNI Maluku," Ferdinan Renel kepada Siwalima. Selasa (24/8).

Menurutnya, Walikota Ambon, MJ Papilaja terlalu menganggap enteng defisit anggaran yang terjadi di Pemkot Ambon. Sebagai orang yang paham betul soal ekonomi semestinya defisit tidak harus terjadi.

"Dugaan korupsi jelas ada karena defisit terjadi karena belanj-belanja yang tidak beres dan dilakukan oleh Pemkot sehingga menyebabkan defisit," ujarnya.

Dikatakan, Walikota Ambon juga sepertinya tidak mau ambil pusing dengan kondisi keuangan yang morat-marit, hal ini dibuktikan dengan ketidaktegasannya dalam mendorong SKPD di lingkup Pemkot Ambon menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Renel menandaskan, prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Pemkot apalagi kedok Walikota juga ditutupi DPRD Kota Ambon. Dia mencontohkan, kasus pembayaran lahan TPU Gunung Nona yang bermasalah itu saja bukti terjadi korupsi. Sayangnya kasus tersebut tidak tersentuh hukum.

"Semua kasus pemberantasam korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan baik itu Kejari maupun Kejati tebang pilih. Artinya bahwa samua proses pemberantasan korupsi itu harus terjadi merata di semua tingkatan kabupaten dan kota. Jaksa lebih suka lihat yang jauh-jauh seperti daerah tenggara sedangkan di depan mata seperti Kota Ambon jaksa pura-pura," kesalnya.

Olehnya itu Renel mendesak aparat kejaksaan untuk memproses berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan birokrasi di dalam wilayah pemerintah Kota Ambon. "Dan semua kasus-kasus korupsi di dalam wilayah Pemerintah Kota Ambon harus segera diungkap kepada publik sebagai bagian dari pertangung jawaban kejaksaan yng tidak tebang pilih dalam proses pemberantasan korupsi itu sendiri," harapnya.

Sementara itu, desakan terhadap aparat kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap morat-marit keuangan Pemkot pernah juga disampaikan Gerakan Anti Korupsi (GAK) saat audience dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon beberapa waktu lalu.

Ketika itu melalui Koordinator Eksekutif GAK Pusat, Semy Matulessy mempertanyakan kasus defisit anggaran tersebut kepada Kajari, Daniel Palapia. Persoalannya, defisit Rp116 milyar yang kemudian untuk menutupi hal tersebut Pemkot lalu meminjam kepada pihak Bank maluku sebesar Rp40 milyar.

Terhadap hal ini, GAK minta Kajari Ambon segera usut. Permintaan tersebut mendapat respons Kajari Daniel Palapia. "Bilamana ada indikasi maka langkah-langkah hukum akan dilakukan," tegas Palapia beberapa waktu lalu saat audience dengan GAK Maluku.

Ferdinan Renel menandaskan, atas dasar itu maka sudah tentu berbagai kasus yang sementara berjalan maupun yang belum terungkap, segera mungkin disampaikan kepada publik. Masyarakat Kota Ambon sangat berharap dan mengapresiasikan positif jika kemudian proses hukum yang dilakukan kejaksaan tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Pemerintah Kota Ambon dapat segera diusut. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon