Visi ›› Rekomendasi Dewan Pers

Rekomendasi Dewan Pers


Pengambilan gambar yang dilakukan oleh wartawan Sam Usman Hatuina terhadap calon Gubernur Maluku, Said Assagaff bersama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di warung kopi Lela pada 12 Maret 2018 lalu, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etika Jurnalis, sebagaimana yang dinilai banyak pihak.

Dewan Pres dalam penilaiannya sebagaimana tertuang didalam rekomendasi nomor : II/PPR-DP/V/2018 tentang Sengketa Abdul Karim dan Sam Usemahu Hatuina dengan Said Assagaff yang ditanda tangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, tanggal 25 Mei 2018 memutuskan satu, pengambilan gambar pertemuan Said Assagaff dengan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di warung kopi Lela, yang dilakukan Sam Usman Hatuina secara sembunyi-sembunyi masuk dalam lingkup kerja jurnalis. Sebab pertemuan tersebut berlangsung di ruang publik dan setiap wartawan dapat mengambil gambar.

Dua, Sam Usman Hatuina memiliki kedekatan hubungan senior-junior dengan tim salah satu calon Gubernur Maluku. Namun tidak ditemukan cukup bukti bahwa Sam Usman Hatuina, sebagai wartawan merangkap tim sukses salah satu calon Gubernur Maluku.

Penilaian dewan pers tersebut memberikan gambaran secara langsung kepada semua pihak bahwa, menghargai dan menghormati kerja pers sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Walaupun berada diluar sistim politik formal, tetapi posisi pers sangatlah strategis dalam memberikan informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kerja pers, maka ada makenisme yang bisa ditempuh, melalui hak jawab, jika hak jawab itu tidak ditanggapi, maka bisa dilaporkan ke dewan pers, dan bukan sebaliknya mengkriminalisasi pers.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan, pers harus bisa menjadilankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik.

Kritik yang diberikan pers kepada setiap aparatur pemerintah, merupakan bagian dari sosial kontrol jurnalis yang sifatnya membangun, namun sayangnya banyak pejabat yang masih alergi terhadap pers.

Sebagai pekerja pers, kita tentu saja memberikan apresiasi bagi polisi untuk menuntaskan kasus kekerasaan dan intimidasi terhadap Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Abu Angkotasan dan anggota Sam Usman Hatuina di Rumah Kopi Lela, 12 Maret 2018 lalu, walaupun penyelidikan kasus ini akan dilanjutkan usai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018, 27 Juni mendatang.

Kita berharap, aparat kepolisian dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut secara tuntas dan profesional, tidak melindungi siapapun pejabat daerah ini yang melakukan kekerasaan terhadap wartawan. Negara ini adalah negara hukum, hukum wajib dijunjung tinggi. Hukum tidak berlaku tumpul keatas dan tajam kebawah. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon