Politik ›› Rekap Suara MBD Pakai Ponsel

Rekap Suara MBD Pakai Ponsel


Dituntut untuk mengejar waktu rekap secara nasional, akhirnya KPU Maluku merekap perolehan suara dari Kabupaten MBD dengan menggu­nakan jaringan telepon seluler.

Hal itu terjadi saat rapat pleno KPU Provinsi Maluku dalam rangka reka­pitulasi dan penetapan hasil peng­hitungan suara Pemilu Anggota DPD, DPR dan DPRD Provinsi yang ber­langsung di kantor KPU Maluku, Selasa (6/5).

Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua KPU Maluku Musa Toekan. didampingi komisioner La Alwi, Iriane S Pontoh, Hanafi Renwarin dan Syamsul Rivan Kubangun.

Hadir juga Ketua Bawaslu Maluku Dumas Manery didampingi Lusia Peilouw dan Fadli Silawane. Rapat pleno itu juga dihadiri seluruh saksi parpol dan calon anggota DPD.

Pantauan Siwalima di Kantor KPU Maluku Selasa (7/5) dalam rapat pleno rekapitulasi jarak jauh itu, Ketua KPU MBD Rommi Imelda Rumambi membacakan dokumen formulir DB1.KWK-KPU, melalui telepon seluler Ketua KPU Maluku Musa Toekan, yang diperdengarkan lang­sung kepada seluruh peserta rapat.

Sesaat sebelum pleno digelar, KPU Maluku membagikan formulir DB1.KWK-KPU kepada  komisioner Bawaslu Maluku dan saksi. Doku­men tersebut disampaikan komisio­ner MBD kepada KPU Maluku  melalui email.  

Ketua KPU MBD kemudian mem­ba­cakan perolehan suara untuk tiga  lembaga,  yakni  DPD, DPR dan DP­RD Provinsi.

Sebelum rekap jarak jauh tersebut digelar, para saksi meminta agar KPU menyampaikan secara terbuka tentang regulasi yang mengaturnya.

Atas permintaan para saksi ter­sebut, Komisioner KPU Maluku La Alwi mengatakan, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 06 tahun 2014, pasal 43 dan pasal 49, memung­kinkan proses rekapitulasi perhitu­ngan suara  dilakukan melalui sarana  teknologi.

“Ini cara terakhir bagi kita untuk merekapitulasi hasil Pileg dari MBD. Mereka hingga saat ini tidak bisa ke Ambon untuk membawa hasil pleno KPU MBD karena  ketiadaan trans­portasi baik udara maupun laut, se­mentara waktu yang ditentukan KPU Pusat untuk kita tersisa sehari,” jelas La Alwi kepada Siwalima di Kantor KPU Maluku, Selasa (7/5).

Dikatakan, jika komisioner menyewa pesawat untuk membawa kotak suara berisi hasil Pileg maka dibutuhkan dana sekitar Rp 250 juta. Namun dana sebesar itu tidak tersedia di KPU Maluku. Selain soal dana, juga soal waktu yang ditentukan KPU Pusat yang menegaskan agar  KPU Maluku harus menyampaikan  hasil pleno ke KPU Pusat  Kamis (9/5). 

“Persoalannya bukan soal keterbatasan dana saja, tetapi  soal batas  waktu dari KPU Pusat. Kalau KPU MBD sewa  pesawat ke Ambon, jangan sampai waktu yang ditentukan KPU Pusat ke kita sudah terlewati. Karena itu,sesuai dengan prinsip penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, kita harus gelar pleno jarak jauh saja,” katanya.

Ia menjelaskan, jika tidak bisa menggelar rekapitulasi melalui telepon seluler dan  menuntaskan rekapitulasi, maka KPU Maluku terancam dipecat dan dipidana karena terlambat menetapkan hasil Pileg di Maluku, sehingga, pleno jarak jauh tersebut juga dituangkan dalam berita acara sebagai kejadian khusus, yang ditandatangani Ba­waslu Maluku dan para saksi. (S-37)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon