Daerah ›› Referensi Ranperda Bangunan Gedung Masih Dilengkapi

Referensi Ranperda Bangunan Gedung Masih Dilengkapi


Ambon - Hasil kunjungan Pansus III DPRD ke sejumlah tempat terkait dengan Ranperda tentang Bangunan Gedung yang sampai dengan saat ini belum juga disahkan menjadi sebuah Perda yang memiliki kekuatan hukum tetap di lingkup Pemkot Ambon.

Persoalan bangunan gedung memang masih terus dibahas sampai dengan saat ini antara pemerintah dan Pansus III DPRD yang menangani ranperda itu. Sejumlah referensi terus digali guna menda­patkan titik terang agar ketika nanti ranperda ini disahkan menjadi perda, tidak bertentangan dan menimbulkan masalah di masyarakat.

“Jadi pansus hari ini, Rabu (13/11) melakukan kunjungan kerja terkait dengan Keselamatan Operasional Penerbangan (KOP) ke PT Angkasa Pura dan ke PT PLN (Persero) Wilayah maluku dan Maluku Utara terkait dengan tegangan listrik pada gedung yang dibangun,” ungkap anggota Pansus III DPRD Kota Ambon Ahmad Ohorella, kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu(13/11).

Dikatakan saat kunker ke PT Angkarasa Pura, Pansus III melakukan koordinasi dengan mereka terkait jarak radius dan tinggi gedung yang akan dibangun masyarakat dari areal bandara sebab hal ini juga harus diketahui oleh pansus. “Dari hasil koordinasi itu radiusnya 500 meter dari bandara itu tidak dapat dibangun gedung lebih dari sepuluh lantai dan maksimalnya itu hanya tiga lantai karena itu bertentangan dengan KOP,” ujarnya.

Sementara untuk PLN mereka menjelaskan, untuk konsumsi rumah tangga secara nasional itu sudah pada anggka 220 volt dan tidak pada angka 110 volt. Masalah tegangan listrik dan KOP ini juga akan dibahas lagi bersama di tingkat pansus agar ranperda bangunan gedung yang  nantinya dihasilkan bersama dengan pemerintah itu benar-benar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat kedepanya.

“Kita ambil contoh bangunan rumah warga yang  terletak dipingir tebing dan bantaran kali. Semuanya hancur karena banjir dan longsor. Itu yang tidak kita kehendaki sehingga untuk menetapkan perda bangunan gedung, pansus butuh banyak refrensi dan butuh kehati-hatian sebelum ditetapkan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak protes dari masyarakat kepada pemerintah terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diberikan oleh pemeirntah yang akibatnya mereka yang rumahnya berada tebing atau bantaran kali banyak yang hancur karena banjir dan longsor.

Untuk itu menurutnya, saat ini tidak perlu saling menyalahkan dan dirinya berharap perda ini mencakup semua aspek di dalamnya, baik itu KOP, tegangan listrik, tinggi bangunan, jarak dari bantaran kali dan perbukitan, pemugaran gedung dan pembangunan baru, semuanya akan diatur dalam perda ini termasuk didalamnya budaya lokal.(S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon