Hukum ›› Ratusan Warga Batu Koneng Tolak Amaning

Ratusan Warga Batu Koneng Tolak Amaning


Ambon - Ratusan warga Dusun Batu Koneng Kecamatan Teluk Ambon menolak amaning atau teguran yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin (29/3) atas permohonan eksekusi yang diajukan Ny. Vera Yudo Hadiyanto, yang mengklaim wilayah tersebut miliknya.

Warga Batu Koneng sempat menghadang mobil Kepala Panitera PN Ambon, H. Munawir Kossah yang melintasi kawasan itu, kemarin pagi.

Kossah yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya membenarkan hal tersebut.
Ia menjelaskan, warga Dusun Batu Koneng belum paham karena karena PN Ambon belum sampai pada tingkat pelaksanaan eksekusi.

"Kita baru melaksanakan amaning hari ini, kita belum sampai ke tingkat eksekusi, saya memberikan penjelasan tetapi warga tidak mau, dan meminta untuk menghadirkan Ketua PN Ambon," terangnya.

Menurutnya, warga menolak dilaksanakan amaning dikarenakan, ada tiga perkara yang muncul dalam satu objek perkara tersebut dengan memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA).

"Karena warga menolak dan meminta untuk hadirkan ketua PN Ambon, akhirnya saya hubungi Ketua PN Ambon dan beliau hadir bertemu sendiri dengan warga," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PN Ambon, Ewit Soetriadi kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya baru saja melaksanakan amaning, dimana amaning akan dilaksanakan selama tiga kali.

Soetriadi mengakui, dirinya telah memberikan penjelasan kepada warga Batu Koneng bahwa proses tersebut belum sampai ketingkat eksekusi.

Dengan melihat penolakan warga tersebut, lanjut Soetriadi, PN Ambon tidak akan melakukan eksekusi. Pihaknya akan meminta penjelasan hukum atau fatwa dari MA terkait dengan tiga putusan dari MA dalam satu objek perkara pada dusun tersebut.

"Warga bingung, karena ada tiga putusan apalagi kita, kita juga bingung, makanya kita akan meminta Fatwa ke MA," terangnya.

Sementara di Kantor PN Ambon, dua tokoh masyarakat Batu Koneng, Sayuti Marasabessy dan Taha Abubakar menjelaskan, objek sengketa atau objek yang dimohonkan oleh Vera Yudo Hadiyanti selaku pemohon eksekusi tetap akan dipertahankan sebagai tempat tinggal dan mereka tidak akan keluar dari lokasi itu.

Dalam surat permohonan penangguhan amaning dan eksekusi yang diajukan mereka kepada Ketua PN Ambon yang kopiannya juga diterima Siwalima, mereka meminta pertimbangan PN yaitu, pertama, objek sengketa atau objek yang dimohonkan pemohon eksekusi merupakan tanah negara bekas eigendom verponding 1090, dimana terakhir terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon atas nama Ade Leida Getruida Oei berdasarkan peralihan hak Nomor 89 tanggal 13 Mei 1937.

Selain itu, objek lokasi tersebut merupakan tanah negara sesuai peta situasi tanah Verponding Desa Poka, Kate-Kate yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon yang merupakan instansi berkompoten.

Taha Abubakar mengatakan, warga Dusun Batu Koneng yang berjumlah sekitar 300 lebih kepala keluarga binggung, objek ini telah memiliki dua keputusan hukum tetap dengan pemilik yang berbeda , dimana salah satunya adalah Keputusan MA Nomor 1384/Pdt/1994, yang dibuktikan dengan pemasangan papan larangan melakukan kegiatan di Dusun Batu Koneng oleh Pemerintah Negeri Hitu.

"Kami binggung nanti mau bayar di Ibu Vera, terus bayar lagi di Pemerintah Hitu, lalu bagaimana. Jadi kami tetap menolak," tegas Abubakar. (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon