Daerah ›› Ralahalu: Peran Humas Sangat Strategis

Ralahalu: Peran Humas Sangat Strategis


Ambon - Gubernur Maluku, Karel Albert Rahalau mengaku, peran kehumasan di era reformasi dan otonomi daerah saat ini semakin strategis dan penting.

Humas dalam upayanya membangun citra pemerintah di mata masyarakat, semestinya merupakan ujung tombak dari suatu lembaga pemerintahan yang dapat menjembatani arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya pada era saat ini.

"Terkait dengan itu, rapat koordinasi kehumasan yang diselenggarakan disaat ini merupakan kegiatan yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan peran humas di era saat ini," ungkap Ralahalu dalam sambuatannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far-far pada pembukaan Rapat Koordinasi Kehumasan se-Provinsi Maluku tahun 2011, yang berlangsung di nise Hotel, Kamis (16/6).

Menurutnya, tema yang diangkat dalam rapat koordinasi tahun ini "Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Daerah dan Pers Dalam Keterbukaan Informasi Publik" memiliki makna yang mendalam, karena keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada pada badan publik dan menegaskan, bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh undang-undang.

"Untuk itu, Humas dan Pers turut berperan untuk terwujudnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga dalam prakteknya Humas Pemda diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan pers," pintanya.

Oleh Karena itu, kata gubernur, seorang pejabat humas juga diharapkan memiliki networking, jujur, mampu menulis dan memahami Undang-Undang Pers dan kode etik Jurnalistik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka seluruh SKPD juga diharapkan mampu mengkomunikasikan kebijakan dan program kegiatannya kepada pers serta na informasi lainya seperti, website, sehingga penyebar-luasan informasi dimaksud dapat diketahui oleh masyarakat.

"Dengan demikian hubungan yang sinergis antara Pemda dan Pers mampu dioptimalkan demi terwujudnya KIP sebagaimana yang diharapkan," harap gubernur.

Untuk diketahui dalam rakor tersebut menghadirkan narasumber anatara lain, M. Noeh Hatumena (Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat), Andi Kriarmoni (Kabid Humas Kementerian Dalam Negeri), John Nikita Sahusilawane (Kepala LKBN Antara Maluku), Ismail Syafei (Kepala Stasion LPP RRI Ambon) Tommy Pattipeilohy (Staf Infokom Maluku) dan Levinus Kariuw (Ketua PWI Maluku). (S-21)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon