Visi ›› Raih WTP, Kinerja Harus Tingkatkan

Raih WTP, Kinerja Harus Tingkatkan


Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan tahun anggaran 2017. Sebelumnya, di tahun 2015 dan 2016, pemprov juga meraih predikat tersebut.

WTP merupakan capaian opini tertinggi yang diraih pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota atas laporan keuangan.

Peraihan WTP yang ketiga kalinya, merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di lingkugan Pemerintah Provinsi Maluku.

Ketua Komisi B DPRD Maluku, Evert Kermite mengaku heran atas capaian WTP yang diraih oleh pemprov. Sebab, ia menilai pengelolaan keuangan selama ini tidak baik.

Ia mencontohkan, utang ratusan milyar kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan proyek-proyek tahun 2017, hingga kini belum juga tuntas dibayarkan.

Namun, anggota Fraksi PDIP ini berharap kedepan, tata kelola pemerintahan di Pemprov Maluku bisa berjalan dengan baik, agar opini WTP ini dapat terus dipertahankan.

Raih WTP, harus juga bisa meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, menata birokrasi dengan baik, termasuk mempertajam setiap alokasi anggaran agar berjalan lebih efektif,  tepat waktu, tepat sasaran dan tepat biaya, sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah,  lapangan pekerjaan terbangun lebih besar, dan pengangguran berkurang serta pendapatan masyarakat akan semakin meningkat.

Meraih WTP seharusnya menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk lebih maksimal menata birokrasi pemerintahan agar tumbuh sehat, serta berbagai hutang pihak ketiga yang belum dibayarkan termasuk hak-hak ASN haruslah diperhatikan.

Apagunanya menerima opini WTP, padahal  kinerjanya dalam memberikan pelayanan buruk. Hal ini harusnya menjadi perhatian serius setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Selain itu, administrasi yang baik harus lebih ditingkatkan lagi dengan hasil kegiatan yang lebih efisien dan efektif. Karen WTP yang diraih itu merupakan hasil kerja keras dari seluruh ASN dalam penyampaian laporan keuangn yang sesuai akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan.

Raih WTP bukan jaminan tidak ada korupsi, tetapi upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus terus dilakukan, dengan sistim pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga upaya untuk tetap mempertahankan WTP itu bisa terwujud di tahun berikutnya.

Kritik dari anggora DPRD Fraksi PDIP, Evert Kermita yang heran dengan opini WTP tersebut, sementara banyak hutang pihak ketiga belum dibayarkan. Haruslah menjadi catatan penting untuk lebih diperhatikan hak-hak pihak ketiga termasuk dengan ASN. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon