Hukum ›› PWI Dukung Penuntasan Kasus Bos Tabloid Spektrum Kemungkinan Juga Dijerat dengan UU ITE

PWI Dukung Penuntasan Kasus Bos Tabloid Spektrum


Ambon - Ketua PWI Cabang Maluku, Robby Sajory mendukung penuh kerja Ditres­krimum Polda Maluku, dalam menun­taskan kasus dugaan pemerasan pengu­saha minyak yang diotaki Pemimpin Redaksi Tabloid Spektrum Maluku, Levinus Kariuw (LK).

Sajory juga akan melapor­kan kasus dugaan pemerasan ini ke PWI Pusat sehingga LK di­pecat dari keanggotaan PWI.  Ia mengaku malu de­ngan pemerasan yang dilaku­kan oleh LK.

“Sebagai Ketua PWI saya merasa sangat malu dengan kasus ini, dan saya persilah­kan pihak kepolisian untuk memproses kasus ini sampai tuntas sesuai aturan hukum yang ada,” tandas Sajory ke­pada Siwalima, Sabtu (20/12).

Sajory menyesalkan peri­laku LK sebagai seorang jur­nalis yang menyajikan berita dengan tujuan untuk melaku­kan pemerasan. Apalagi be­rita yang disugukan berbau opini.

“Kita kan harus tahu nor­ma-norma, kode etik, kaidah-kaidah yang ada dalam UU Pers. Sehingga membuat be­rita itu jangan campur aduk fakta dan opini, apalagi  de­ngan maksud untuk meme­ras,” ujarnya.

Karena itu, Sajory meminta Ditreskrimum untuk meng­usut tuntas kasus ini tanpa kom­promi. Sebab, apa yang dila­kukan LK merupakan tindak kejahatan, dan sudah menjadi konsumsi publik.

“Polisi harus tegas, tidak boleh ada kompromi. PWI mendukung penuh, harus tuntas, sebab kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, dan ini juga pelajaran bagi war­tawan yang lain,” tegasnya.

Sajory juga menegaskan, ia akan melaporkan kasus du­gaan pemerasan ini kepada PWI Pusat dan Dewan Pers agar yang teribat dipecat dari keanggotaan PWI.

Sebelumnya permintaan agar kasus du­gaan pemerasan yang dilaku­kan LK juga disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Cabang Maluku, MAH Tahapary, dan Penasehat PWI Cabang Maluku, Karel Mayaut

Tahapary menyesalkan tin­dak pemerasan yang dilaku­kan LK. Apa yang dilalukan LK adalah kejahatan, sehi­ngga ia meminta polisi untuk menuntaskan kasus ini.

“Ini adalah kejahatan. Harus dituntaskan supaya menjadi efek jera,” tandas Tahapary kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Senin (15/12).

Advokat senior ini menga­ta­kan, wartawan harus profe­sionalisme. Jangan menjadi­kan berita sebagai objek untuk melakukan pemerasan.

“Jangan merusak nama wartawan. Beritakanlah berita yang sebenarnya dan kode etik kita ialah check and re-check. Jangan dijadikan objek untuk pemerasan. Itu mela­nggar kode etik. Kode etik bukan saja dilanggar, tetapi ini juga sudah termasuk didalam suatu kriteria KUHP,” ujarnya.

Tahapary mengatakan, war­tawan adalah suatu profesi yang terhormat, sehingga ja­ngan merusak profesi ini de­ngan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Jangan karena jumlah uang demikian itu, lalu kemudian masyarakat memberikan penilaian yang negatif terhadap profesi war­tawan yang terhormat ini,” tandasnya.

Tahapary meminta Polda Maluku menuntaskan kasus ini sehingga memberikan efek jera agar tidak ada lagi tin­dakan pemerasan  seperti ini.

Hal senada disampaikan Pena­sehat PWI Cabang Ma­luku, Karel Mayaut. Ia me­minta Polda Maluku tidak main-main dalam kasus ini.

“Kami meminta aparat kepolisian Polda Maluku agar tidak bermain-main dengan kasus ini dan segera mem­pro­sesnya hingga tundas tanpa memandang bulu,” tegas Mayaut.

Dikatakan, apa yang dilaku­kan LK adalah tindak pidana yang harus diselesaikan se­cara hukum.

“Ini tidak pidana dan harus diselesaikan secara hu­kum dan kami berharap pihak Polda Maluku yang sudah mengan­tongi bukti jelas untuk segera memprosesnya hingga ke peradilan,” ujar Mayaut.

Dijerat UU ITE

Penyidik Ditreskrimum masih melakukan pengemba­ngan penyidikan. Kemungki­nan LK dijerat juga dengan UU Nomor 11 tahun 2008 ten­tang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Transkrip percakapan Bla­ck­Berry Masangger (BBM) antara LK dengan korban mau­pun saksi akan bukti untuk menjerat LK.

“Pengembangan penyidi­kan masih dilakukan. Kemu­ng­kinan masuk ke UU ITE, kita sementara dalami trans­krip percakapan BBM,” ujar sumber Siwalima di Polda Maluku, Sabtu (20/12).

Dalam UU ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diak­sesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektro­nik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pen­ce­maran nama baik. Selanjut­nya ayat 4 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elek­tronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Ketentuan pidana sebagai­mana dimaksud dalam pasal 27 ayat ayat 3 dan ayat 4, dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.-

Sementara Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukadar mengaku, penyidik masih melakukan pengem­bangan penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka tambahan. “Kasus ini terus kita kem­bangkan penyidikan, bakal ada penambahan tersangka,” ujarnya.

Perwira dengan dua melati di pundaknya ini menam­bahkan, berita acara pemerik­saan (BAP) LK dan anak buahnya FT sementara dalam pemberkasan sambil penyidik melakukan pengembangan penyidikan.

Sebelumnya Mukaddar ke­pada Siwalima di ruang kerja­nya Jumat (19/12) mengatakan, LK diancam dengan pasal primair 368, subsidair 369, lebih subsidair 335 jo pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP.

Pasal 368 ayat 1 KUHP me­nyatakan, barang siapa de­ngan maksud untuk mengun­tungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hu­kum, memaksa seseorang de­ngan kekerasan atau anca­man kekerasan untuk membe­rikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun meng­hapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Selanjutanya pasal 369 ayat 1 menegaskan, barang siapa dengan maksud untuk meng­un­tungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pen­cemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dian­cam dengan pidana paling lama empat tahun.

Sementara Pasal 335 ayat  1 me­nyebutkan, diancam de­ngan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Ba­rangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak me­la­kukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 2  Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak me­la­kukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pen­cemaran atau pencemaran tertulis. Ayat 2, dalam hal se­bagaimana dirumuskan da­lam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal 55  ayat (1) ke-1e,  mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sementara informasi lain yang diterima menyebutkan, sebelum kasus pemerasan ini terkuak dalam Operasi Tang­kap Tangan (OTT) yang dila­kukan jajaran Ditreskrimum, korban pemerasan Alfred Betaubun sudah melaporkan LK terlebih dahulu dalam kasus pencemaran nama baik.

“Memang sebelum kasus ini ada, pak Alfred sudah terlebih dahulu melaporkan tersangka itu dalam kasus pencemaran nama baik. Kasus itu sendiri sudah diproses dan korban sudah kita periksa alias BAP,” jelas sumber di Polda Maluku yang meminta namanya tak dikorankan, sembari menam­bahkan, LK bakal dijerat dengan pasal berlapis.

Ia juga mengungkapkan, mantan Wakapolri, Jusuf Manggabarani juga akan melaporkan LK dengan tudu­han yang sama yakni pence­maran nama baik.

“Nanti juga ada laporan pencemaran nama baik juga dari pak Jusuf Manggabarani. Sebab LK sudah menyebut-nyebut nama beliau di pembe­ritaan,” kata sumber tersebut.

Setelah mengembangkan penyidikan, penyidik Ditres­kri­mum menjerat Frejon Ta­larima (FT) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan ter­hadap Direktur PT.Samudera Pratama Jaya, Alfred Betau­bun.

FT adalah anak buah Bos Tabloid Spektrum Maluku, LK. Dia merupakan tersangka kedua, setelah sebelumnya penyidik Ditreskrimsus mene­tapkan bosnya LK sebagai tersangka.

“FT ditetapkan sebagai ter­sangka setelah pengemba­ngan penyidikan. Jadi LK dan anak buahnya FT kita tahan dalam kasus ini,” tandas Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (18/12)

Menurut Mukaddar, tak hanya LK dan FT, namun kemungkinan ada tersangka baru. “Kemungkinan ada, nanti kita perkembangan penyi­dikan yang dilakukan penyidik,” ujarnya.

LK dan FT saat ini ditahan di Rutan Polda Maluku, Tantui. LK dikurung setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam. LK sebelumnya diciduk aparat kepolisian di rumahnya, Selasa (16/12) se­kitar pukul 05.00 WIT.

“Dia resmi ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini berdasarkan keterangan saksi serta percakapan tersangka dengan korban maupun dengan saksi baik melalui pesan singkat maupun BBM,” jelas Mukaddar kepada wartawan.

Saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti berupa tiga buah handphone, uang Rp. 100 juta dan dua buah sepeda motor. (S-37/S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon