Daerah ›› PU Berkilah Tender Patung Martha Salah Penamaan

PU Berkilah Tender Patung Martha Salah Penamaan


Ambon - Dinas Pekerjaan Umum Pro­vinsi Maluku berkilah ada ke­salahan penamaan pada tender proyek pembangunan patung Martha Christina Tiahahu yang ter­letak di Desa Abubu Keca­matan Nusalaut Kabupaten Malteng.

Menurut Pokja Pelelangan Barang dan Jasa pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Maluku, Duwait Lopies, terdapat kesalahan penamaan pada kategori pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam  laman layanan pengadaan secara elektonik (LPSE) Provinsi Maluku pada 6 Agustus lalu.

Disebutkan nilai pagu paket Rp 3.227.800.000,- itu seharusnya penamaannya pembangunan sarana dan prasarana lanjutan dan bukan pekerjaan konstruksi. Meski begitu dalam waktu dekat panitia lelang berencana merevisi nama lelang proyek tersebut, sehingga tidak terkesan ada pembangunan jasa konstruksi proyek baru untuk pembanguan patung yang baru.

“Mengantikan nama itu tidak mudah karena by sistem,” ujar Lopies kepada Siwalima di ruang kerjanya, Jumat (10/8).

Dikatakan, kalau orang awam melihat Dinas PU akan melakukan pelelangan baru pembangunan patung Martha Christina, tetapi yang dimaksudkan adalah pembangunan sarana pendukung.

“Yang mau kita bangun adalah sarana dan pasarana pendukung di sekitar patung. Nanti kita konsultasikan dengan PPTK dan kepala bidang seperti apa nantinya, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi,” jelasnya.

Sementara itu Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya mengatakan, tidak benar ada kong-kalikong dalam pelelangan proyek pembangunan patung Martha Christina.

“Tidak benar ada kong-kalikong, karena prosesnya dilakukan transparan,” kata Usemahu.,

Dirinya menjelaskan, lelang itu merupakan kelanjutan dari proses pembangunan patung, dimana pembangunan sarana dan prasarana lanjutan. “Ini kita mau bangun pendukung dari bangunan patung itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya lelang baru,” tandas Usemahu.

Sebelumnya diberitakan pembangunan monumen Martha Christina Tiahahu di Negeri Abubu, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Malteng meninggalkan aroma kolusi. Setelah diresmikan awal tahun ini, belakangan diketahui proyek tersebut sarat nuansa nepotisme dan kongkalikong.

Patung pahlawan nasional asal Nusalaut mulai dipasang di Pantai Abubu, pada 20 Desember 2017 dan diresmikan bersamaan dengan perayaan dua abad Martha Christina Tiahahu, 2 Januari 2018 lalu.

Setelah tujuh bulan berdiri tegak di Abubu, baru diketahui kalau monumen yang dikerjakan di Bandung dan Cepu ini sama sekali belum ditenderkan. Dikutip dari laman layanan pengadaan secara elektonik (LPSE) Provinsi Maluku, diketahui bahwa pembangunan monumen itu baru mau ditenderkan. Bahkan tendernya sendiri baru diumumkan 6 Agustus lalu.

Seperti dilansir www.lpse.maluku­prov.go.id, mereka yang beminat mengikuti tender dimaksud diharuskan untuk memasukan dokumen penawaran secara elektronik sejak tanggal 9 Agustus, diikuti oleh pembukaan dokumen penawaran empat hari sesudahnya, yaitu tanggal 14 Agustus 2018.

Selanjutnya item penetapan pemenang dan pengumuman pemenang akan dilakukan tanggal 16 Agustus. Sedangkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak baru akan dilakukan tanggal 23 dan 24 Agustus 2018.

Menyikapi kongkalikong di Dinas PU Maluku, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Air Indonesia (Gapkaindo) Maluku, Mochdar Latupono mengatakan, langkah kolusi antara Dinas PU Maluku dengan pengusaha tersebut, sangat bertentangan dengan aturan.

Latupono juga heran atas sikap Dinas PU Maluku yang sengaja melakukan pembiaran terhadap proses tender dimaksud. Karenanya dia menduga ada keterlibatan orang dalam di proyek ini.

“Coba aja ditelusuri, pasti ada keterlibatan orang dalam. Tidak mungkin tidak,” ujarnya kepada Siwalima, kemarin (9/8).

Ditanya siapa yang dimaksud dengan “orang dalam” itu, Latupono mempersilahkan Siwalima untuk ikut mencaritahu. “Koq nanya lagi? Orang dalam itu tentu mereka yang berkuasa. Masa mereka yang di luar bisa mengaturnya? Wartawan pasti lebih tahu lah,” tambah dia.

Mengingat kasus ini sudah dikategorikan sebagai persekongkolan jahat, Latupono meminta aparat penegak hukum untuk segera serius menanganinya.

“Ini jelas-jelas persekongkolan. Jangan tunggu lama, aparat penegak hukum harus segera bertindak,” pinta Latupono.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Maluku, Jopi Waas. Ia mengatakan proyek pembangunan monumen pahlawan Martha Christin Tiahahu sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Jika proyek itu baru ditenderkan, ini kejahatan. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ada unsur KKN di situ. Ini pelanggaran,” ujar Waas.

Langgar Aturan

Praktisi hukum, Johanes Leatemia mengatakan, pidana jika patung Martha Christina Tiahahu baru ditenderkan. Padahal khalayak umum mengetahui setelah tujuh bulan patung pahlawan nasional itu sudah berdiri tegak di Desa Abubu Kecamatan Nusalaut Kabupaten Malteng.

Leatemia menandaskan, pelangaran berat yang dapat berakibat pidana jika  Dinas PU Maluku baru mau lakukan tender terhadap  monumen yang dikerjakan di Bandung dan Cepu tersebut.

“Saya kira ini pelanggaran dan berakibat pidana jika proyek yang sudah dibangun dan diresmikan baru mau ditenderkan. Ini berbahaya,” kata Leatemia kepada Siwalima di Ambon Jumat (9/8).

Menurutnya, jika proyek pembangunan patung Martha baru mau ditenderkan, itu artinya prioyek tersebut sarat nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Ini proyek yang betul-betul sarat KKN dan melanggar aturan, kalau toh ini proyek monumen sudah dikerjakan, kemudian tender ulang maka Dinas PU Maluku sudah melakukan pelanggaran berat, tentang tata cara pelelangan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa,” jelas Leatemia.

Ia juga mengkritisi Dinas PU Maluku yang berasumsi tender tersebut merupakan proyek tambahan untuk melengkapi saran dan prasana. “Saya kira nilai anggaran Rp3 milyar itu terlalu besar. Sehingga ada baiknya Dinas PU perlu melakukan meninjau ulang ke Nusalaut. Karena lahan diseputar patung itu terlalu kecil, sementara dinilai tender terbilang fantastis,” terangnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, Dayanto menilai pembangunan monumen Martha Christina oleh Dinas PU Maluku dianggap mubazir. Sebab monumen tersebut sudah pernah dibuat bahkan sudah diresmikan oleh Gubernur Maluku Said Assagaf, pada 20 Desember 2017 lalu.

“Pembangunan monumen Martha Christina sudah selesai bahkan sudah diresmikan. Kalau proyek itu kembali ditender, maka saya menganggap itu mubazir,” ucap Akademisi Fakultas Hukum Unidar Ambon, Dayanto kepada Siwalima via telepon genggamnya, Jumat (10/8).

Dikatakan Dayanto, apabilah tender ulang proyek itu peruntukannya untuk mensoporting atau mendukung, sarana dan prasarana di sekitar monumen tersebut maka tidak menjadi persoalan. Asalkan nilai proyek itu wajar.

Ketua Lembaga Investigasi Korupsi Maluku, Faisal Yahya Marasabessy meminta aparat penegak hukum untuk menulusuri pembangunan monumen Martha Christina, karena diduga sarat KKN itu.

Modus yang Sama

Selain proyek pembangunan patung Martha Christina Tiahahu,  sejumlah proyek juga menggunakan modus yang sama yakni pembangunan Hindu Center dan Budha Center.

Dikutip dari laman layanan pengadaan secara elektonik (LPSE) Provinsi Maluku, diketahui bahwa pembangunan monumen itu baru mau ditenderkan. Untuk Hindu Center paket pekerjaan menggunakan APBD 2018 senilai Rp 4.652.800.000,-. Sedangkan untuk Budha Center menggunkaan APBD senilai Rp 2.283.250.000.-

Padahal kedua proyek ini sudah dianggarkan pembangunannya sejak 2014 dan berakhir 2017.

Seperti Budha Center, lelang perencanaan pembangunan telah dilakukan sejak Maret 2014 dengan anggaran Perencanaan Pembangu­nan Budha Center Maluku sebesar Rp 250 juta.

Selanjutnya lelang melalui APBD 2015 dianggarkan pembangunan Budha Center sebesar Rp 1.3 miliar. Kemudian dianggar­kan lagi melalui APBD 2016 untuk pengawasan lanjutan pembangunan Budha Center senilai Rp 108 juta, dan lanjutan pembangunan Budha Center Rp 3.8 miliar. Di Tahun 2017  melalui APBD dianggarkan peker­jaan lanjutan pembangunan sebesar Rp 1.3 miliar serta perencanaan lanjutan pemba­ngunan sebesar Rp. 70 juta.

Sama halnya dengan Budha Center, untuk Hindu Center juga dilakukan lelang sejak tahun 2014 melalui APBD 2014 dianggarkan perencanaan pembangunan Hindu Center Maluku sebesar Rp 250 juta. Selanjutnya lelang melalui APBD 2015 dianggarkan pembangunan Hindu Center sebesar Rp 1.3 miliar. Kemudian di anggarkan lagi melalui APBD 2016 untuk perencanaan lanjutan pembangunan Hindu Center Rp 154 miliar, Pe­ngawasan lan­jutan pembangunan Hindu Center senilai Rp 108 juta, dan lanjutan pembangunan Hindu Center Rp 3.71 miliar. Di Tahun 2017  melalui APBD dianggarkan pekerjaan lanjutan pem­bangunan sebesar Rp 1.8 miliar serta perencanaan lanjutan pemba­ngu­nan sebesar Rp. 89.7 juta dan Pengawasan Lanjutan pemba­ngu­nan Gedung Hindu Center sebesar Rp 62.5 juta.

Resmikan

Monumen Martha Christina Tiahahu diresmikan oleh Gubernur Said Assagaff, pada Selasa (21/1) sekaligus merayakan dua abad perjuangan pahlawan nasional ini melawan penjajah.

Monumen setinggi 12 meter itu, terbuat dari perunggu, dengan tinggi dudukan 4 meter, tinggi patung 6 meter, tinggi tombak 2 meter serta berat 2 ton.

Untuk pembuatan monumen  serta ruang terbuka hijau 800 meter persegi, pemprov melalui Dinas PU menghabiskan anggaran kurang sekitar Rp 7,5 milyar. (S-39/S-49/S-44))



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon