Hukum ›› Polisi Tantang Kadis ESDM Masukan Laporan Resmi

Polisi Tantang Kadis ESDM Masukan Laporan Resmi


Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy tidak perlu ba­nyak berkoar-koar. Ia diminta untuk memasukan laporan secara resmi soal kasus  penambangan emas tan­pa izin dan penyalahgunaan merkuri dan sianida secara ilegal di wilayah Gunung Botak dan Gogorea, Kabu­paten Buru.

Jika laporan tersebut dimasu­kan, kasus ini akan diusut, dan Kadis ESDM juga akan diperiksa.

“Sebaiknya ibu Martha mem­buat laporan balik saja ke kita. Kalau sudah buat laporan resmi. Saya jamin ibu Martha langsung diperiksa,” tandas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat kepadaSiwalima, di ruang kerjanya Senin (16/4).

Menurutnya, pemeriksaan soal kasus  penambangan emas tanpa izin dan penyalahgunaan merkuri dan sianida secara ilegal di wilayah Gunung Botak tidak bisa dilakukan saat ini, karena penanganan Gunung Botak su­dah ditangani oleh pemerintah pusat.

Namun jika Kadis ESDM tetap ngotot, maka sebaiknya membuat laporan baru secara resmi.

Disinggung soal bukti lapo­ran yang sudah diserahkan, Ohoi­rat, mengaku belum melihatnya secara jelas.

Biang Kerok

Sebelumnya diberitakan, Polda Maluku mulai geram de­ngan sikap Kepala Dinas ESDM Maluku, Mar­tha M Nanlohy yang terkesan me­nyudutkan polisi dalam kasus Gu­nung Botak. Padahal ia sendiri yang menjadi biang kerok munculnya ribuan penambang emas ilegal.

Aparat kepolisian sudah maksi­mal menertibkan para penambang liar di Gunung Botak pasca penutupan tambang yang dilakukan oleh Pem­prov Maluku. Tetapi, setelah bersih dari penambang liar, Kadis ESDM memasukan sejumlah perusahaan ke Gunung Botak, diantaranya PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) dengan dalih membersihkan merkuri.

Kebijakan Pemprov Maluku mela­lui Kadis ESDM itu, memicu kecem­buruan masyarakat di Buru. Karena perusahaan-perusahaan itu, juga menggarap emas.

“Kan polisi sudah membersihkan, setelah dibersihkan tidak ada tindak lanjutnya dari pemda, Kadis ESDM keluarkan lagi surat izin kepada pihak tertentu dan ini menimbulkan kecem­buruan, sehingga ada yang masuk lagi ke situ untuk penambangan emas. Akhirnya masyarakat balik lagi. Setelah masyarakat balik lagi Kadis ESDM salahkan polisi. Kok saya heran, itu Martha minta diperiksa. Kok dia yang kasih keluar izin, habis itu teriak gimana. Memang dia tidak tahu  Waktu diajak ke sana untuk tinjau lokasi, tidak mau,” tandas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat yang dikonfirmasi Siwalima, Minggu (15/4).

Ohoirat mengatakan, pihaknya siap saja untuk melakukan peme­rik­saan, tetapi saat ini masalah Gunung Botak  sudah diambil alih peme­rintah pusat.

“Polri siap saja, tetapi kan sudah diambil alih oleh Kementerian Kema­ritiman dan ESDM dan Menkopol­hukam, dimana sudah diputuskan penanganan terhadap penambangan ilegal di sana itu akan dilakukan se­cara bersama-sama dalam waktu dekat akan dirapatkan, sehingga itu sudah diambil alih, jadi ikuti saja,” ujarnya.

Mengendap

Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy kembali “bernyanyi” dan menyebutkan, ka­lau kasus  penambangan emas tanpa izin dan penyalahgunaan merkuri dan sia­nida secara ilegal di wilayah Gunung Botak dan Gogorea, Kabu­paten Buru mengendap di Polda Maluku.

Kasus tersebut telah dilaporkan sejak 10 Mei 2017 lalu, namun hi­ngga kini tak ditindaklanjuti.

Dalam rilisnya yang dikirim mela­lui Kabag Humas Setda Maluku, Bo­bby Palapia, yang diterima Siwali­ma, Senin (9/4), Nanlohy mendesak Polda Maluku untuk segera menun­taskan kasus tersebut.

Nanlohy menjelaskan, pada 6 Mei tahun 2015, Gubernur Maluku telah mengeluarkan keputusan melarang penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Gunung Botak dan Gogrea. Larangan tersebut diper­kuat keputusan lain yang terkait, yaitu keputusan Nomor 411, 412, 413, 414 dan 415 tahun 2016. Kemen­terian ESDM juga memperkuat larangan gubernur dengan suratnya di bulan April 2017.

Atas dasar larangan itu, aparat gabungan Polri, TNI dan dinas ter­kait, mengamakan tempat tersebut, namun masyarakat dan berbagai pihak kembali melakukan aksi penam­bangan liar, setelah  aparat meninggalkan tempat. Masyarakat beralasan, ada lima keputusan Bu­pati Buru tahun 2014 yang meng­izinkan masyarakat untuk melakukan penambangan.

Seharusnya dengan keluarnya keputusan gubernur di tahun 2015 dan tahun 2016, dengan sendirinya keputusan Bupati Buru (pejabat setingkat di bawah gubernur), yang telah memberikan izin penamba­ngan, gugur atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Secara khusus Dinas ESDM juga mengadukan pengusaha Mansur Lataka  dan anggota DPRD Kabupa­ten Buru, Mansur Wael, yang di­duga kuat menjadi penanggung jawab atas kegiatan penambangan liar di sekitar Gunung Botak dan Gogorea.

Lataka dan Wael termasuk kelom­poknya, diduga kuat melakukan penambangan liar sejak awal 2016 hingga April 2017. Lataka dan Wael juga diduga kuat mempengaruhi mas­yarakat  bahwa keputusan lara­ngan penambangan dari Gubernur Maluku tahun 2015 dan 2016, tidak sah. Sebaliknya, keputusan bupati tahun 2014 yang membolehkan mas­yarakat melakukan penambangan, masih sah.

Lataka dan Wael termasuk kelom­poknya diduga menggunakan lem­baga  konsorsium koperasi produksi izin pertambangan rakyat Lea Bumi dan  himpunan koperasi masyarakat buru adat petuanan Kaiely, Kabu­paten Buru untuk menyakinkan mas­yarakat atas kebohongan tentang pro­duk  hukum daerah yang telah dicabut.

“Kami memohon kepada Polda Maluku agar dapat menindaklanjuti penyidikan kasus ini demi tegaknya hukum dan keadilan. Kami percaya Polda Maluku dapat menuntaskan­nya,” tandasnya.

Nanlohy juga mengungkapkan, pihaknya pernah diperiksa beberapa kali oleh penyidik Ditreskrimsus.

Bantah

Namun Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Firman Naing­golan, membantah. Ia menegaskan, laporan tersebut tidak ada.

“Soal laporan itu sudah saya cek. Bah­kan ke Polres Buru juga sudah saya cek. Kan ada tanda bukti lapo­ran­nya. Saya cek  di pejabat Ditres­krimsus sebelumnya juga tidak ada. Sudah berupaya mencari, tidak ada. Kalau ada laporan maka tidak bisa kami menunda dan menghilangkan itu. Kamibisa pastikan krimsus tidak pernah terima surat tahun itu,” tandas Naing­golan, kepada Siwa­lima, Rabu (11/4).

Ia meminta Nanlohy menunjukkan bukti agar bisa diketahui siapa penyi­dik yang menerima laporan itu.

“Sudah kami cek. Kan kalau di­laporkan maka pasti ada tanda teri­ma siapa pejabat yang terima. Tun­jukan bukti itu,” ujar Nainggolan.

Kendati sudah dibantah, Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy tetap ngotot kalau ia sudah pernah melaporkan kasus Gunung Botak ke Ditreskrimsus, bahkan sudah pernah diperiksa.

Beber Bukti

Kepala Dinas ESDM Maluku, Mar­tha Nanlohy akhirnya membe­ber­kan bukti  kasus  penambangan emas tanpa izin dan penyalahgunaan merkuri dan sianida secara ilegal di wilayah Gunung Botak dan Gogorea, Kabupaten Buru yang sudah pernah dilaporkan ke Polda Maluku.

Melalui Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, kepada Siwalima, Senin (16/4) Nanlohy men­jelaskan, pihaknya mendapat­kan tiga kali surat panggilan terkait laporan yang disampaikan 10 Mei 2017.

Tiga surat panggilan itu ditanda­tangani oleh Direktur Rekrimsus Polda Maluku Kombes Anton Sasono.

Surat pertama, Nomor: BII8/VI/2017 /ditreskrimsus tahun 2017 tertanggal 7 Juni perihal permintaan keterangan ke II. Dalam surat itu, Kadis ESDM dimintai menemui AKBP Oni Prasetya, Kasubdit IV Tipidter.

Surat kedua, nomor : B 1444/VI/2017/Direskrimsus tertanggal 5 Juni tahun 2017. Dalam surat ini, dije­laskan Kadis ESDM Maluku dimintai ketera­ngan di ruangan Subdit IV/Tipidter Dit­reskrimsus Polda Maluku, oleh AKBP Oni Prasetya, Kasubdit IV/Tipidter.

Surat penggilan ketiga, Nomor: B1132/VI/2017 /Direskrimsus terta­nggal 16 Juni tahun 2017 perihal permintaan keterangan ke III kepada Kadis ESDM Maluku. Ia juga dimintai keterangan oleh AKBP Oni Prasetya, Kasubdit IV/Tipidter.

“Tiga surat ini sudah kita serahkan ke Bagian Humas Polda Maluku sebagai bukti kalau Kadis ESDM sudah pernah dimintai keterangan,” kata Bobby Palapia kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (16/4).

Menurutnya, dengan tiga surat panggilan tersebut, memebuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kadis ESDM Maluku benar.

“Kami pastikan kalau kadis ESDM  sudah pernah diperiksan oleh Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku AKBP Oni Prasetya,” kata Palapia.

Tiga surat panggilan itu sudah diserahkan ke bagian humas Polda Maluku sebagai bukti. “Sudah jelas sehingga kita berharap masalah ini bisa segera diselesaikan,” tandas­nya. (S-27/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon