Hukum ›› Polisi Periksa Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Usut Korupsi Dana Profil Desa di SBT

Polisi Periksa Kepala Dinas Pemberdayaan Desa


Ambon - Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabu­paten Seram Bagian Timur (SBT) Jafar Kwairumaratu diperiksa tim penyidik Polres SBT terkait, dugaan korupsi Dana Profil Desa di kabupaten berjulukan Ita Wotu Nusa itu.

Selain Jafar, polisi juga memeriksa pejabat Negeri  Administratif Taruni  Aisa Rumfot, Peja­bat Negeri Administratif  Fatolo  Asmi Siwa­siwan, Kepala Desa Bula  Abdul R. Pattikupang,  Pejabat Negeri Adm Bula Air  Bahrun Tueka, dan Kepala Desa Englas,  H. Baharudin Teka.

Demikian diungkapkan, Kasat Reskrim Polres SBT, Ipda La Beli kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (6/5).

Menurut Kasat, pemeriksaan kadis dan lima pejabat serta kepala desa ini untuk kepenti­ngan penyelidikan. Kendati belum bisa disam­paikan secara detail indikasi kasus ini namun, tim penyidik masih tetap bekerja dan mema­nggil sejumlah pihak lain lagi. “Sudah kita periksa untuk kadis dan pejabat-pejabat desa. Ada sekitar lima pejabat dan kades. Mereka sudah kita periksa dalam kasus tersebut. Belum bisa kami buka tetapi pada intinya sudah dilakukan pemeriksaan,” ujar kasat.

Mantan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku ini memastikan, masih dilakukan pemanggilan sejumlah pihak lagi. Bahkan pekan depan ada sekitar 24 pejabat dan kades di Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate yang akan diperiksa.

“Minggu depan ini ada sekitar 24 lagi yang kita panggil. Ini terus berjalan,” kata kasat.

Sebelumnya diberitakan, Satreskrim Polres SBT membidik dugaan korupsi dana desa tahun 2017. Sejumlah pihak telah diperiksa, Senin (30/4).

Dugaan korupsi yang diusut khususnya biaya  untuk pembuatan profil desa. Sebanyak 138 desa, dari total 198 desa di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu, diwajibkan membuat profil desa.

Informasi yang diperoleh, untuk pem­buatan profil setiap desa dialokasikan anggaran Rp. 36.237.500 dari dana desa. Anggaran DD yang diperoleh setiap desa bervariasi dari Rp 500 juta sampai Rp 600 juta. Namun anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan profil desa itu, dinilai terlalu besar, bahkan ada desa yang sekali tidak membuat profil. Padahal anggaran dicairkan.

Kasat Reskrim Polres SBT Ipda La Beli yang dikonfirmasi Siwalima, Selasa (1/5) mengatakan, sebanyak lima orang dipe­rik­sa sejak pekan lalu, hingga Senin (30/4). “Informasi dari beberapa kelompok masyarakat bahwa, harga profil desa terlalu tinggi. Ada informasi juga anggaran sudah ada, tetapi belum ada profil padahal anggaran tahun 2017 sudah selesai. Kami sementara menyelidiki, kemudian menginfentarisir terdapat 138 desa yang mengajukan RAB,” jelasnya.

Lima orang yang telah diperiksa itu adalah Plh Dinas Pemdes Kabupaten SBT Chelsy Parera, caretaker Negeri Administrasi Tansi Ambon Syarifudin Siwa Siwan, caretaker Negeri Administrasi Kampung Gorom Ismail Rumodar, Raja Negeri Waru Hi. AS Kibaran dan caretaker Negeri Administrasi Namaandan, Muh. Nasir Rumalean. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon