Hukum ›› Polisi ke Makassar Periksa Eks Kepala Mandiri Mardika Kasus TPPU Vanath

Polisi ke Makassar Periksa Eks Kepala Mandiri Mardika


Ambon - Saksi-saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Bupati SBT Abdullah Vanath terus diperiksa. Eks Kepala Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika tahun 2007-2009, Masita tengah diperiksa oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku di Makassar.

“Penyidik sedang di Makassar periksa mantan Kepala Bank Mandiri tahun 2007 hingga 2009, Masita. Yang bersangkutan pindah ke luar Maluku sehingga se­karang sedang dilakukan pemerik­saan sebagai saksi atas tersangka Vanath,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar kepada Siwalima, Rabu (26/11).

Selain Masita, penyidik juga memeriksa mantan pegawai Mandiri yang sudah pindah ke Makassar dan Manado yang saat itu menangani proses pemindahan deposito Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadi Vanath.

“Penyidik juga periksa pegawai Bank Mandiri yang sudah pindah Makassar dan Manado. Semua dalam pemeriksaan. Mereka saat itu sebagai teller. Ini untuk kepentingan penyidikan kasus Vanath,” ujar mantan Kapolres SBT ini.

Mukaddar menambahkan, masih ada lagi saksi-saksi yang akan diperiksa. Namun ia belum bisa memastikan siapa saja saksi yang akan diperiksa tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membantu Ditreskrimsus menyiapkan saksi ahli. Setelah ahli keuangan, lembaga super body ini kembali menyiapkan saksi ahli perbankan.

 “Untuk ahli keuangan sudah diperiksa. Tinggal nantinya ahli perbankan dan akan koordinasi untuk ahli TPPU juga. Mereka akan diperiksa nanti di KPK. Karena permintaan ahli itu juga melalui KPK.Penyidik akan segera ke sana untuk memeriksa,” jelas Mukaddar kepada Siwalima, Selasa (25/11).

Sebelummnya saksi ahli keuangan telah diperiksa pada Jumat (21/11) lalu.Penambahan saksi ini disarankan ahli keuangan dan KPK saat membahas pena­nganan kasus Vanath di Jakarta.

Untuk diketahui, Vanath ditetapkan menjadi tersangka dalam ekspos internal Ditreskrimsus pada 29 Oktober 2014 lalu. Besoknya, Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Sulistyono menyurati Vanath dan keluarganya yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, Sulistyono menyampaikan SPDP kepada Kejati  Maluku. SPDP dengan Nomor: SPDP/09/XI/2014 itu, diterima Kejati Maluku pada Rabu 5 November 2014. “Saya membenarkan Abdullah Vanath pekerjaan Bupati SBT statusnya sudah tersangka.Saya yang kirim SPDP ke jaksa Rabu tanggal 5 November. Tetapkan 29 Oktober, kemudian tanggal 30 Oktober saya kirim surat  agar beliau tahu kalau sudah tersangka. Kita kenakan UU Korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan UU Pencucian Uang, disitu ada berisi pasal menempatkan uang hasil kejahatan,” jelas Sulistyono kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/11).

Sulistyono mengungkapkan, hingga saat ini sudah 25 saksi yang diperiksa, bahkan penyidik juga sudah menyita dokumen tahun 2006 sampai tahun 2009 di Pemkab SBT. Karena itu, penetapan Vanath sebagai tersangka didasarkan atas bukti-bukti yang kuat.

“Kami sudah rasa cukup alat bukti menjadikan seseorang menjadi tersangka.Kami koordinasi lagi dengan KPK ada lampu hijau, kami kembali sini saya lakukan gelar perkara sesuai dengan protap karena menjadikan orang tersangka harus gelar dan setelah itu kami tetapkan sebagai tersangka,” urai Sulistyono.

Sulistyono juga mengungkap­kan, pemindahan deposito Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar tahun 2006 ke rekening pribadi Vanath di Bank Mandiri Pantai Mardika hanya bermodalkan surat perse­tujuan dari Wakil Ketua DPRD SBT saat itu, Djamaludin Arey.

Selanjutnya Vanath menggunakan deposito hasil kejahatan itu sebagai agunan untuk mengambil kredit senilai Rp 2 milyar kredit di bank tersebut tahun 2007.

Kurang lebih tiga tahun menikmati bunga deposito “haram” itu, tahun 2009 Vanath mengembalikan uang Rp 2,5 milyar tersebut ke kas daerah, na­mun tidak disertai bunga yang sudah dinikmatinya itu. “Dari modal surat itu kemudian berubah deposito pribadi Vanath, dan kemudian Vanath pinjam uang 2 milyar dan jadikan 2,5 milyar agunan. Bunga deposito juga masuk ke rekening pribadinya. Ini yang termasuk unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan pribadi,” tandas Sulistyono.

Dikatakan, tanda tangan mantan Wakil Ketua DPRD SBT, Djamaludin Arey akan diuji di Labfor Makassar untuk memastikan bahwa surat persetujuan untuk memindahkan deposito Pemkab SBT ke tabungan deposito pribadi Vanath ia yang menandatanganinya.

Vanath menyatakan siap mengha­dapi proses hukum atas dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU senilai Rp 2,5 milyar.

Melalui penasehat hukumnya, Fahri Bachmid, Vanath berjanji akan bersikap kooperatif.  Ia berharap semua pihak termasuk Ditreskrimsus mengedepankan azas praduga tak bersalah. “Kami pastikan bahwa klien kami akan menghormati proses hukum ini, dan akan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses perkara ini, tidak ada yang ditutupi. Ini proses hukum jadi semuanya harus didasarkan pada tolak ukur yuridis. Kami telah siap untuk menghadapi proses hukum dalam perkara ini lebih lanjut, kami juga sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh tim penyidik Reskrimsus Polda Maluku,” tandas Bachmid dalam rilisnya kepada Siwalima, Senin (17/11) malam.

Bachmid yakin Reskrimsus akan menangani perkara ini secara profesional dan objektif, dengan mendudukan kasus ini pada proporsi hukum yang baik dan benar. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon