Hukum ›› Polisi Dalami Pengaduan Kuasa Hukum Gubernur

Polisi Dalami Pengaduan Kuasa Hukum Gubernur


Ambon - Sampai saat ini laporan pengaduan yang diajukan oleh Gubernur Maluku Said Assagaff melalui kuasa hukumnya Fahri Bachmid masih didalami.

Laporan tersebut dengan nomor A.020/SLP/FB &.A/X/2015 kepada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau lease, AKBP Komaruz Zaman terkait pemberitaaan yang dinilai menyudutkan gubernur berkaitan dengan tudingan anggaran Rp 9 milyar di Bank Maluku belum dituangkan menjadi Laporan Polisi.

Hal ini disampaikan oleh Kasubbag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Iptu Meity Jacobus kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Senin (19/10)

Menurutnya, laporan yang dituju­kan oleh Gubernur hanya sebatas pengaduan yang mana belum bisa dijadikan sebagai laporan pidana yang kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Itu kan baru laporan pengaduan­nya saja. Masih didalami. Belum dibuatkan laporan polisinya. Akan dilihat dan akan diagendakan kedua belah pihak,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, kuasa hukum gubernur, Fahri Bachmid se­harusnya mendahulukan mekanisme hak jawab jika merasa dirugikan dengan pemberitaan salah satu media cetak lokal Ambon.

Undang-undang pers menjamin mekanisme tersebut dan bukannya langsung menyampaikan pengaduan ke polisi.

“Pers dilindungi undang-undang pers. Memang dalam pemberitaan jurnalistik dalam penyajiannya harus ada cover both side. Jika tidak dilakukan, tentu ada mekanisme hak jawab dari pihak yang merasa dirugi­kan. Sengketa terhadap suatu pem­beritaan itu juga sebenarnya tidak bisa langsung dilaporkan ke pihak kepo­lisian. Jika ada dugaan tindak pidana, maka mekanisme UU pers juga jelas dan melalui dewan pers,” tandas aka­de­misi Fakultas Hukum Universitas Da­russalam (Unidar) Almudatsir Sangadji kepada Siwalima, Minggu (18/10).

Terkait masalah yang dilaporkan oleh kuasa hukum gubernur, Sangadji menilai, sebaiknya ada mekanisme yang moderat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. “Apalagi ada kerjasama antara Kapolri dan dewan pers sehingga akan dikembalikan lagi mekanismenya,” ujarnya.

Ia berharap, kedepan jika muncul masalah-masalah seperti ini maka yang merasa di rugikan harus mema­hami juga profesi pers dan menempuh tahapan-tahapan sesuai mekanisme­nya.

Beberapa hari sebelumnya, Fahri Bachmid dalam rilisnya kepada Siwa­lima, menjelaskan, Dewan pers sesuai ketentuan yang terdapat pada Bab V pasal 15 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Un­dang-Undang Nomor 40/1999 tentang pers adalah bukan lembaga yang melaksanakan tugas/kewenangan yang bersifat Pro-Justicia.

Adapun fungsinya sebagaimana diatur dalam UU Pers adalah hanya memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian penga­duan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pembe­ritaan pers. “Jadi ketentuan itu adalah tidak imperatif, dan bersifat opsional. Artinya tidak terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. UU 40/1999 tentang pers telah mengatur tentang kaidah-kaidah pemberitaan yang baik dan benar dan hukum pers tidak menganjurkan untuk suatu pemberitaan dilakukan dengan fitnah dan bersifat sesat yang disajikan kepada publik, dalam pem­beritaan pers harus mempedomani ketentuan pasal 6 poin a, b, c, d dan e UU Nomor 40/1999, yang salah satunya adalah menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwu­judnya supremasi hukum, dan HAM,­serta menghormati kebinekaan,” tandas Bachmid.

Bachmid menegaskan, hak jawab sesuai pasal 5 ayat 2 UU 40/1999 adalah tidak absolut/mutlak dapat digunakan oleh pihak, artinya dapat digunakan dapat juga tidak diguna­kan oleh pihak yang dirugikan.

“Namanya juga hak bukan kewaji­ban hukum, jadi tidak ada kewajiban hukum untuk kami menggunakan hak jawab, mestinya pemberitaan berbasis data/fakta, yang dilakukan melalui serangkaian proses mencari, mem­peroleh dan menyebarluaskan ga­gasan itu sebagaimana diatur dalam norma pasal 4 ayat 3 UU Pers, lalu sebelum diberitakan, pernahkah mereka menjalankan prinsip “Cover both side”? pernahkan mereka meminta konfirmasi kepada subjek hukum yang diberitakan? kan tidak pernah, lalu apakah adil jika suatu informasi palsu dan sesat, diberikan kewajiban untuk dijawab? tidak seperti itu dalam memahami hukum pers,” beber Bachmid.

Ia menegaskan langkah yang dilakukan bukan kriminalisasi. “Kriminalisasi itu jika tidak ada peristiwa pidana, lalu dibuat seolah-seolah ada pidana. Dalam perkara ini tidak ada kriminalisasi, dalam perkara ini jelas ada dasar hukumnya, dengan demikian mereka diancam dengan ketentuan pidana, yaitu ketentuan pasal 310 (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan) dan pasal 311 (fitnah/pencemaran tertulis),” tan­dasnya

Selain itu juga tambah Bachmid, secara perdata ada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan me­langgar hukum), dan pasal 1372 KUHPerdata (tuntutan perdata mengenai kehormatan). (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon