Hukum ›› Polisi Agendakan Pemeriksaan Saksi Korupsi DPRD SBT

Polisi Agendakan Pemeriksaan Saksi Korupsi DPRD SBT


Ambon - Tim penyidik Reskrimsus Polda Maluku saat ini sudah menggagendakan pemeriksaan saksi korupsi proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten SBT senilai Rp 14,8 milyar.

Pemeriksaan saksi dilakukan kepada mereka yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus ini. “Kita sudah menggagendakan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus proyek gedung DPRD SBT,” kata Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Sulistyono kepada Siwalima, Rabu (4/6).

Pemeriksaan ini menurutnya merupakan yang pertama setelah kasus ini ditingkatkan ke penyi­dikan. Menyangkut siapa yang akan diperiksa, Sulistyono belum mau mengatakannya dengan alasan penyelidikan. Meski begitu, ia mengaku sudah ada agenda yang disusun oleh penyi­diknya.

“Sudah ada yang kita panggil,” akui Sulist­yono.

Ditreskrimsus Polda Maluku menaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten SBT ke tahap penyidikan. Pengusutan proyek senilai Rp 14,8 milyar itu dinaikan ke tahap pe­nyidikan, setelah penyi­dik Ditreskrimsus meng­gelar ekspos, Senin (2/6). Dalam ekspos itu pe­nyidik menemukan buk­ti kuat adanya korupsi.

“Kita sudah ekspos dan sudah dinaikan ke tahap penyidikan kare­na ada bukti permulaan yang cukup,” jelasnya Senin (2/6) di ruang kerjanya.

Bukti-bukti dugaan korupsi dalam proyek Gedung DPRD SBT ditemukan setelah penyidik memeriksa tim ahli dari Dinas PU Maluku, yakni Tesco R Pattiruhu dan Pierrad Latuihamallo.  Tim ini yang juga memeriksa fisik DPRD SBT.

“Kita sudah periksa ahli PU juga. Mereka sudah kita periksa pekan kemarin karena mereka datang minta untuk diperiksa. Dari hasil itu kita ekspos dan sudah kita tingkatkan ke penyi­dikan. Selanjutnya akan diagendakan peme­riksaan terhadap saksi-saksi untuk memper­dalam lagi kasus tersebut di tahap penyidi­kan,” ungkap Sulistyono.

Sulistyono belum mau banyak berkomentar, karena  kasusnya baru dinaikan ke tahap penyidikan.

Untuk diketahui, tokoh masya­rakat SBT, Djabar Tianotak pernah menyebutkan, proyek pem­bangu­nan Gedung DPRD SBT dikerjakan tahun 2010, dan baru dianggarkan dalam APBD tahun 2011. “Banyak kejanggalan dalam  proyek senilai Rp 14,8 milyar itu,” kata Tianotak, kepada Siwalima, Sabtu (9/11) tahun 2013 lalu, di Ambon.

Selain dugaan korupsi, lanjut Tianotak, proyek itu menyalahi Perda Tata Ruang Wilayah dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif. Ia menuding  ada kongkalikong antara Bupati SBT, Abdullah Vanath dengan Badan Anggaran  DPRD, sehingga proyek tersebut berjalan mulus. “Pembangunan kantor DPRD bukan di Bula tetapi di dataran Hinimoa. Tetapi pembangunannya mulus karena kongkalikong antara bupati dan anggota dewan dengan dugaan imbalan Rp 2 ,5 milyar untuk anggota dewan,” beber Tianotak.

Informasi lainnya menyebutkan, proyek pembangunan Kantor DPRD  SBT diduga dikerjakan oleh  Abdullah Vanath. Ia memakai bendera PT.Catur Dinamika Mandiri, perusahaan pribadi dengan Direktur Indah, dan Komisaris Utamanya, Rudolf Maloky. Proyek ini diduga dikerjakan tanpa tender pada tahun 2010, dan kemudian dianggarkan dalam APBD 2011. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon