Hukum ›› Polda Diminta Transparan Usut Kasus CBP Tual

Polda Diminta Transparan Usut Kasus CBP Tual


Ambon - Anggota Komisi A DPRD Provinsi Maluku,  A Costansius Kolatfeka meminta penyidik Ditkrimsus Polda Maluku un­tuk menuntaskan kasus ca­dangan beras pangan (CBP) Kota Tual  yang mandek sejak dilaporkan Hamid Rahayaan pada  2018 yang lalu.

Anggota Komisi A asal Kota Tual itu kepada Siwalima, Rabu (13/3) meminta Polda Maluku transparan dalam mengusut kasus ini. Dikata­kan, polisi harus mampu memberikan alasan yang jelas jika proses penyelidikan kasus tersebut mengalami kendala.

“Disini kami menuntut keterbukaan pihak kepolisian, jika masih dalam penyelidikan, sampaikan kendalanya dimana, kalau sudah disele­saikan juga harus disampai­kan agar masyarakat bisa menilai kinerja pihak kepo­lisian,”ujar Kolatfeka.

Menurutnya, imbas dari ketidakterbukaan pihak kepolisian adalah hilangnya kepercayaan masyarakat akan fungsi penegakan hukum. “Jika ini dibiarkan maka sudah tentu penilaian publik akan kinerja penegak hukum di Maluku tebang pilih akibat proses penegakan hukum yang lamban,” ujarnya.

Dikatakan, Komisi A selaku mitra berharap kasus CBP Kota Tual harus dituntaskan hingga menemukan titik terang. Kolatfeka juga me­minta Kapolda Maluku melakukan evaluasi untuk penyidik yang menangani kasus tersebut.

“Ini kasus kan sudah dari tahun kemarin, berarti pena­ngananya sangat lamban, untuk itu kami minta pihak- pihak yang menangani kasus ini harus dievaluasi. Apa alasan Polda sampai kasus ini terhambat, kalau ada kendala ya disampaikan, karena yang masyarakat butuhkan adalah transparansi pihak penegak hukum,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Maluku menyatakan penyelidikan dugaan korupsi CBP Kota Tual tahun 2016-2017 masih berjalan. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan distribusi beras ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

“Untuk kasus CBP Tual itu sesuai laporan kan sudah ditelaah dan saat ini proses penyelidikan sudah jalan. Tentunya kalau sudah lidik maka siapapun yang ada kaitan ini kan tentunya dipanggil dan dimintai kete­rangan oleh penyidik,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat saat dikonfir­masi Siwalima, Rabu (5/9).

Ohoirat mengatakan, kasus CBP Tual masih dalam penye­lidikan, sehingga tidak bisa dibuka ke publik. “Prinsipnya tidak ada yang ditutupi, akan dituntaskan,” ujarnya.

Lapor

Dugaan korupsi penyalur­an CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga  Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Wa­likota Tual Adam Rahayaan.

Dalam laporan yang ko­piannya diterima Siwalima, Kamis (28/6) disebu­kan, Adam Rahayaan sebagai walikota  telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual.

Ia menyalahgunakan kewe­nangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam membuat surat perintah tu­gas  Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi deng­an Bulog Divre Wila­yah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewe­nangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan seba­nyak 199.920 kg, sepanjang tahun 2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan. “Secara nyata dan jelas perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pada pasal 2 UU No­mor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Hamid Rahayaan.

Kadis Lapor

Fatmawati Kabalmay yang saat itu menjabat Kepala Dinsos Tual juga membuat laporan masalah pe­nyaluran CBP Kota Tual Tahun 2017 tanggal 19 Februari 2018 kepada Di­rektur Perlindu­ngan Sosial Korban Bencana Alam /Bencana Sosial Kemen­terian Sosial.

Dalam laporan tersebut Fatmawati antara lain me­nyebutkan, telah ter­jadi tindak perbuatan penyalah­gunaan kewenangan terha­dap peng­gunaan CBP yang dikeluarkan oleh Bulog Driver II Tual yang tidak se­suai de­ngan amanat Peraturan Peme­rintah Nomor 20 Tahun 2012 pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5 dan 6.

Permintaan CBP didasarkan pada terjadinya bencana alam, bencana sosial, atau per­timbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat baik pe­tani yang gagal panen, karena mu­sim kemarau yang berkepanjangan atau nelayan tidak dapat melaut karena angin dan gelombang, na­mun fakta yang terjadi  tidak ada situasi tanggap darurat.

Selain itu, fakta administrasi membuktikan sejak tahun 2015-2017, CBP yang dike­luarkan tidak dibuktikan dengan data by name dan by addres sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 3), karena peruntukannya pada RT/Desa/Dusun yang tidak berada pada status tanggap darurat.  (S-45)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon