Hukum ›› Polda Didesak Ungkap Anggota Lain yang Nyambi Calo

Polda Didesak Ungkap Anggota Lain yang Nyambi Calo


Ambon - Polda Maluku didesak untuk mengungkap anggotanya yang juga menjadi calo penerimaan anggota Polri.

Desakan itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Maluku, Herman Hattu menyusul langkah Polda yang mengusutperwira pada Biro SDM Polda Maluku AKP Leonard Ihalauw yang sejak tahun 2014 telah menjadi calo.

“Dalam penyelidikan kasus ini, tentunya diharapkan dapat membuka pintu untuk menelusuri kemungkinan terlibatnya oknum-oknum dan pihak-pihak lainnya yang selama ini dengan sengaja menjadi calo,” tandas  Hattu kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (15/5).

Hattu mengatakan lang­kah Kapolda sepenuh­nya didukung oleh pihak Komisi A DPRD Maluku.  “DPRD memberikan duku­ngan penuh bagi Kapolda Maluku yang telah meng­ambil sikap tegas, terhadap oknum anggota Polri yang sengaja memainkan peran sebagai calo dalam proses rekruitment calon anggota Polri,” katanya.

Hattu juga mempertanyakan mengenai sistem yang digunakan oleh Polri dalam proses seleksi penerimaan calon anggota Polri yang baru, karena jika selama ini menggunakan sistem penerimaan dengan menyertakan pembayaran uang dalam jumlah tertentu maka kualitas dan moralitas anggota polisi dipertanyakan. 

“Bisa dibayangkan jika calon anggota polri yang harus menyetor sekian rupiah maka tidak ada pilihan lain ketika dia lolos sebagai anggota Polri maka salah satu kepentingannya adalah mengembalikan uang yang telah ia keluarkan saat sebelumnya ingin jadi anggota Polri,” jelasnya.

Moralitas seperti ini, menurutnya tidak dibutuhkan oleh seorang yang harusnya mengayomi masyarakat. “Masyarakat pasti selama ini bertanya kualitas apa yang dipakai sebagai standar dalam penerimaan anggota polisi, karena banyak dijumpai terdapat calon yang mempunyai nilai yang bagus tetapi tidak lolos. Sebaliknya yang punya nilai yang tidak bagus ternyata lolos seleksi,” ungkapnya.

Hattu juga memperta­nya­kan apakah Polri masih ingin disoroti masyarakat ataukah tidak. Jika tidak ingin disoroti, maka harus ada sistem yang mengikat baik panitia seleksi maupun para pimpinan yang menentukan lolos tidaknya seorang calon anggota polisi baru agar tidak menjadi calo.

“Masyarakat khusunya calon anggota Polri baru dan keluarga juga jangan terbuai dengan rayuan oknum tertentu seakan-akan dengan memberi sekian juta rupiah lalu dia lolos. Mohon masyarakat juga tidak terbuai,” kata Hattu.

Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya punya ruang untuk mengadu terhadap kasus calo-calo ini. Olehnya itu, ia mengusulkan agar Polda Maluku membuat mekanisme untuk menampung dan menerima laporan-laporan pengaduan masyarakat terkait dengan keberadaan oknum tertentu yang sengaja meminta bayaran agar jalan menjadi anggota Polri bisa dimuluskan.

Sebelumnya diberitakan, AKP Leonard Ihalauw, perwira Biro SDM Polda Maluku, yang diduga melakukan praktek calo seleksi penerimaan anggota polri, terancam dipecat.

Penegasan ini disampaikan Kapolda Maluku, Brigjen Murad Ismail, saat dikonfirmasi Siwalima, usai pertemuan bersama pimpinan KPK di Kejati Maluku, Rabu (13/5).

Kapolda mengaku, saat ini pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sementara dilakukan dan akan dikenakan sanksi tegas.

“Sekarang sudah saya suruh periksa. Begitu saya liat koran langsung saya suruh periksa karena ini intern ke dalam. Sementara kita lagi periksa. Saya akan sidang kode etik. Pokoknya ada yang lain-lain kita usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Percaya sama saya, anggota polisi mabuk saja selesai apalagi kayak begini,” tandas Kapolda.

Sementara itu, praktisi hukum Made Rahman Marasabessy meminta Kapolda agar bisa menelusuri pelaku-pelaku praktek percaloan yang lain, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak praktek tersebut.

Menurutnya, cita-cita penerimaan anggota Polri harus bersih dan bebas dari praktek percaloan harus benar-benar diwujudkan, sehingga harus diberi tindakan tegas jika ada anggota yang melanggar.

“Polisi terlibat sendiri sudah merusak citra kepolisian padahal polisi sebagai penegak hukum. Kalau polisi men­jadi calo di sebuah lembaga harus membuat jaminan penegakan hukum maka ini penjahat besar. Ini ada indikasi selama ini kita tidak bisa percayai siapa saja. Kapolda harus telusuri karena pasti ada jaringan ini,” tandas Marasabessy.

AKP Leonard Ihalauw, perwira pada Biro SDM Polda Maluku ternyata sudah melakukan praktek calo selama dua tahun dan meraup keuntungan saat penerimaan calon anggota Polri.

Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar menjelaskan dalam pengusutan terhadap kasus Ihalauw ini ternyata bukan hanya ditahun 2015 saat penerimaan calon anggota Polri tetapi juga terjadi di tahun 2014.

“Jadi bukan hanya tahun 2015 tetapi di tahun 2014 juga ada. Yang bersang­kutan Uang sebanyak Rp 7 juta dengan korban Marianci Tuhulana (54) warga Passo. Sedangkan di tahun 2015 uang sebanyak Rp 26 juta dari Sahari Kaimudin,” jelas Mukaddar kepada Siwalima, diruang kerjanya Selasa (12/5).

Menurut Mukaddar kasus ini sudah diperintahkan pimpinan agar segara dituntaskan. Sejumlah saksi termasuk saksi korban juga sudah diperiksa. Kini pelaku sedang diproses untuk mempertanggung­jawabkan perbuatannya. “Saksi maupun saksi korban sudah diperiksa. Jadi di tahun 2015 uang yang diambil Rp 26 Juta tetapi Ihalauw mengem­balikan hanya Rp 10 juta sedangkan sisanya belum. Kasus ini segera dituntaskan dan sedang ditangani Propam,” ungkapnya. (S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon