Daerah ›› PN Ambon Kekurangan Tenaga Hakim

PN Ambon Kekurangan Tenaga Hakim


Ambon - Mencermati tingginya volume perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Ambon yang terus meningkat, mengharuskan lembaga pencari keadilan ini menambah tenaga hakim.

"Jumlah hakim PN Ambon saat ini sangat tidak sebanding dengan volume perkara. Sekarang kami punya 8 orang tanaga hakim, jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke PN sangat banyak, maka tentunya tidak sebanding," jelas Ketua PN Ambon, Arthur Hangewa kepada Siwalima, Jumat (3/12).

Mantan Ketua PN Kotamubagu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini mengaku, kekuarangan tenaga hakim yanag ada di PN ini, maka pihaknya saat ini telah mengusulkan ke Mahkamah Agung (MA) RI melalui Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, untuk menambah tenaga hakim, dia berharap MA RI dapat memenuhi permintaan PT Maluku dengan menambah lagi jumlah tenaga hakim.

Dikatakan, tingginya perkara yang masuk ke PN, juga tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Olehnya itu, PN Ambon akan membuka pos pengaduan masyarakat. Pos pengaduan ini ditujukan kepada masyarakat yang merasa pelayanannya tidak maksimal atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

"Pos pelayanan ini agar masyarakat bisa memberikan masukan, tentu dengan identitas jelas, sehingga kita bisa mengkonfirmasi laporan tersebut," jelasnya.

Menurutnya, PN Ambon nantinya akan berusaha memberikan kemudahan bagi pelayanan masyarakat dengan berbagai perubahan yang dicanangkan oleh MA dan itu harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang lebih maksimal terutama bagi pencari keadilan.

"Perubahan tersebut lanjutnya, akan dimulai dengan pembenahan-pembenahan ke dalam internal PN khususnya di PN Ambon, yakni pada bidang administrasi. Ini sangat perlu agar proses persidangan dipercepat, sehingga pada waktunya sudah bisa diputuskan," paparnya.

Menyangkut dengan adanya persidangan yang dilakukan hinga usai jam kantor, putra daerah Maluku Utara ini mengatakan, hal itu tidak dibatasi, karena bisa melewati jam kantor sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan terutama memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dan saksi-saksi yang sudah datang dari jauh.

"Sidang di luar jam kantor masih dibolehkan dan ini diatur dalam KUHP dan tidak ada kepentingan apapun," pungkasnya Hangewa. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon