Hukum ›› Pimpinan DPRD Ngaku Belum Lakukan Koordinasi

Pimpinan DPRD Ngaku Belum Lakukan Koordinasi


Ambon - Meskipun telah ada desakan agar rekomendasi DPRD Maluku menyangkut dengan proyek-proyek bermasalah hasil pengawasan APBN, APBD dan Dana Cadangan Umum (DCU) tahun 2007 dan 2008 diserahkan ulang kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, namun pimpinan DPRD Maluku tak mengubrisnya.

Desakan agar rekomendasi itu, diserahkan ulang disampaikan Fraksi Golkar, Demokrat dan Fraksi PDIP.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury yang dikonfirmasi, beralasan pihaknya belum melakukan koordinasi.

"Belum ada, sampai saat ini kita belum berkoordinasi antara pimpinan dewan, terkait dengan itu," ujar Wattimury kepada Siwalima, Jumat (19/3) di ruang kerjanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Amphy Malioy mengatakan, untuk tidak lagi menjadi polemik, maka DPRD Maluku harus menyerahkan ulang rekomendasi proyek-proyek bermasalah itu.

"Dari pada menjadi polemik, DPRD Maluku harus serahkan ulang rekomendasi itu, begitu saja kok susah," ujarnya.

Malioy mengatakan, DPRD harus menyerahkan secara resmi langsung kepada pejabat-pejabat di Kejati Maluku untuk tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan pada pada tanggal 28 September 2009 yang hanya diserahkan kepada petugas piket yang mengaku bernama Rio Ritonga yang pada akhirnya hingga saat ini rekomendasi tersebut raih dan tidak sampai di Kejati Maluku.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Asri Arman. Menurutnya, lembaga DPRD harus menjadi pioner utama dalam menuntaskan korupsi di daerah ini, dan tidak mentolerir kejahatan penyelewengan uang negara dan daerah yang mengarah kepada korupsi.

"Kita mendesak agar DPRD Maluku segera menyerahkan ulang dan dilakukan secara resmi kepada Kejati Maluku rekomendasi proyek-proyek bermasalah, semua bentuk penyeleengan anggaran yang mengarah kepada bentuk tindak pidana korupsi harus diusut tuntas, dan kita tetap mendorong kejati untuk usut tuntas korupsi di Maluku," ujarnya.

Dikatakan, akibat tidak sampainya rekomendasi DPRD Maluku hasil pengawasan APBN, APBD, dan DCU tahun 2007 dan 2008 itu di Kejati Maluku, DPRD Maluku menjadi bulan-bulan kritikan publik dan apa yang dilakukan masyarakat itu wajar, karena DPRD diminta untuk mengawasi semua kegiatan yang harus bermanfaat bagi kemahaslatan masyarakat banyak
Anggota Fraksi PDIP, Jafet Damaian juga setuju dengan sikap Fraksi Golkar dan Demokrat.

"Penyerahan ulang itu kan tidak susah, jadi diserakan ulang saja," kata Damamain. (mg-4)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon