Daerah ›› PGI Keluarkan Pesan Pastoral untuk Pilkada

PGI Keluarkan Pesan Pastoral untuk Pilkada


Ambon - Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menge­luarkan pesan pastoral untuk pilkada serentak 27 Juni 2018.

Dalam pesan pastoral yang ditanda­tangani oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Henriette T Hutabarat dan Sekretaris Umum, Pendeta Gomar Gultom terta­nggal 22 Juni 2018 itu, dijelaskan, dari pengalaman selama ini, masih saja terlihat persoalan pilkada. Mulai dari DPT yang tak pernah sempurna, penye­lenggara yang kadang masih tak netral, pelibatan aparat sipil negara, penye­lenggara kampanye, eksploitasi anak dalam kampanye, manipulasi suara, sampai pada masih susahnya menghentikan politik uang.

Meskipun demikian, aspek yang paling mengkhawatirkan makin maraknya politisisasi  Suku, Agama, dan Ras (SARA). Instrumentalisasi SARA disalahgunakan untuk men­da­patkan simpatik dan dukungan pemilih dan pada saat sama me­nimbulkan kebencian dan mendis­kreditkan kontestan lainnya. Akibat­nya masyarakat terkotak-kotak da­lam sekat-sekat SARA sehingga hajatan pilkada meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan.

Kesemrawutan pilkada seperti ini telah menciptakan skeptisisme mas­yarakat terhadap mekanisme pemilu langsung, dan karena itu ingin kembali ke sistem pemilihan di parlemen. Apalagi praktek-praktek kotor, curang dan manipulatif yang dilakukan untuk memenangkan pilkada membuat rakyat makin muak.

Dalam situasi seperti inilah, se­bagai gereja diminta hadir untuk ikut mewarnai dan mengarahkan proses pilkada ini, di tengah apatisme dan kesangsian sebagai masyarakat ter­hadap pilkada. Untuk itu, MPH PGI menyampaikan satu, pilkada meru­pakan bagian utuh dari proses demokrasi dan merupakan upaya kita bersama sebagai bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka itu, keterlibatan kita dalam pilkada haruslah dimaknai se­bagai upaya untuk menjaga tetap te­gaknya proses dan budaya demo­krasi dan serta tetap tegaknya NKRI.

Oleh karena itu, kekuasaan politik tidak boleh menjadi tujuan utama, tapi menjadi alat untuk mewujudkan tujuan nasional itu demi tetap kokoh­nya bangsa yang kita cintai ini. Untuk itu, dalam seluruh proses pilkada serentak tahun ini kita harus menge­depankan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, kita harus menjaga ucapan, sikap dan perilaku agar tidak makin merusak dan menggoyahkan sendi-sendi NKRI tersebut.

Dua, kita harus akui bahwa proses berdemokrasi kita memang belum sempurna. Kita masih transisi demo­krasi, terutama sejak kita mence­tus­kan reformasi 1998, 20 tahun yang lalu. Masa transisi demokrasi ditan­dai dengan berbagai macam gejolak dan persoalan yang harus kita tun­taskan. Situasi sosial politik yang tak stabil, regulasi yang berubah-ubah, kebebasan berekspresi yang kebab­lasan, maraknya kekerasan, bahkan negara yang gamang dalam bersikap tegas, merupakan fenomena yang lazim dinegara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi.

Baik atau tidaknya perjalanan demokrasi kita ke depan akan sangat ditentukan oleh perjuangan kita bersama melalui masa transisi demokrasi ini. Jadi, sebagai bangsa sekarang ini kita sedang menata dan mengembangkan demokrasi kita ke arah yang yang lebih baik. Kare­nanya, pilkada harus kita tempatkan juga dalam rangka penataan sistem demokrasi tersebut. Oleh karena itu, adalah wajar jika masih banyak kekurangan disana-sini.

Kita semua bertugas dan tertang­gu­ng­jawab untuk melakukan per­bai­kan terhadap proses dan sistem pil­kada agar menjadi lebih baik dan mem­berikan manfaat langsung ter­hadap perbaikan kehidupan mas­yarakat.

Tiga,pilkada serentak harus menjadi media yang mendorong upaya perwujudan kesejahteraan dan pencerdasan rakyat. Kita harus berkomitmen mencegah dan mela­wan politisasi SARA, politik uang dan ujaran kebencian.

Partisipasi dan ketertilibatan politk gereja haruslah diarahkan pada upaya untuk memperbaiki sistem dan situasi sosial politik., bukan malah membuatnya makin gaduh dan kacau balau.  Disini mem­butuh­kan kedewasaan, kecerdasan rasio­nalitas berpikir dan empati, serta kesabaran agar tidak  hanyut dalam wacana yang dikembangkan oleh berbagai kalangan melalui berbagai opini yang menyesatkan dan meng­hancurkan proses demokrasi kita.

Empat, dalam pilkada ini kita semua akan dibanjiri dengan berba­gai informasi, baik positif maupun negatif, melalui media sosial mau­pun media massa. Harus disadari bahwa para kandidat dan pendukung bisa saja dengan sengaja memproduksi informasi palsu atau hoax sebagai bagian dari kampanye demi kepen­tingan kelompoknya. Apalagi jika kita melihat fakta bahwa hampir se­mua media massa nasional kita telah berafiliasi dan terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu.

Situasi ini menuntut kita memiliki daya kritis untuk memilah antara berita palsu atau bohong dengan berita sebenarnya, tentang berita yang secara murni diberitakan atau berita yang disampaikan untuk mem­bentuk opini bagi kepentingan tertentu. Perlu kejelian dan kejerni­han berpikir untuk memilah yang fakta dan fiksi, yang murni dan yang berdimensi kepen­tingan politik praktis.

Merespon penyalahgunaan pem­be­ri­taan media massa dan media sosial diatas, umat kristiani ditan­tang untuk membaca dan meng­gunakan media secara cerdas dan bijak. Kita harus bisa memilih dan memilah berita-berita dari media massa dan sosial dan memutuskan dengan matang apakah meneruskan atau tidak berita yang kita terima itu.  Ingatlah ucapan Paulus kepada jemaat di Tesalonika “ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik” (I Tesalonika 5:21).

Lima,  bagi gereja, politik adalah se­buah panggilan untuk melayani umat, bangsa dan dunia ini. Kita menolak menjadikan politik sebagai alat untuk melayani kepentingan pragmatis se­kelompok orang saja untuk mengejar kekuasaan semata. Karena itu, politik sangat penting karena ia menentukan masa depan kita bersama sebagai bangsa. Kita tidak boleh menyerahkan politik pada orang-orang yang akan menya­lahgunakannya demi memuas­kan nafsu kekuasaannya semata.

Jangan ada yang bersikap apatis terhadap politik, tetapi juga jangan seorang pun terjebak dalam politik identitas yang mengedepankan ke­pen­­tingan kelompok atas kepen­tingan bangsa. Gereja harus meng­kritisi siapapun yang memprak­tek politik identitas. Penyalahgunaan politik identitas dalam pilkada akan mengakibatkan perpecahan internal dalam gereja dan perpecahan bangsa. Itulah sebabnya, kami sarankan agar rumah ibadah tidak dijadikan sarana kampanye oleh dan untuk kepenti­ngan siapa pun. Jagalah kesucian dan kemurnian ibadah, mimbar-mimbar gereja dan rumah ibadah agar tidak dinodai oleh upaya-upaya untuk ke­pentingan politik praktis.

Enam,dalam pemungutan suara nanti, pilihlah calon yang memiliki integritas, kejujuran, keberanian, dan komitmen melawan segala bentuk korupsi dan manipulasi, komitmen pada konsitusi dan keanekaragaman serta komitmen untuk menopang pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tolaklah calon pemimpin yang memanipulasi isu SARA, diskriminasi berbasis gender dan kampanye gelap yang menyudutkan pasangan calon tertentu.

Sebar

Menyikapi himbauan tersebut, Ketua MPH Sinode GPM, AJS Werinussa mengaku, pihaknya telah menyebar luas himbauan PGI itu ke seluruh jemaat maupun pendeta.

“Suratnya kita sudah terima, dan sudah disebarluarkan ke seluruh gereja di Maluku. Netralitas harus patut dijaga baik jemaat maupun pendeta, karena dengan begitu bisa menciptakan pilkada yang damai tanpa ada konflik apapun,” kata Werinussa kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (25/6).

Ia berharap, seluruh jemaat dapat mengikuti himbauan tersebut, karena itu adalah perintah yang harus diikuti. Selain itu, setiap orang harus bisa memilih pemimpin yang dapat mensejahterakan bangsa dan negara ini, terutama Provinsi Maluku. (S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon