Hukum ›› Petunjuk Jaksa, Polisi Harus Jerat Tersangka Lain Korupsi Jalan Lintas Aru

Petunjuk Jaksa, Polisi Harus Jerat Tersangka Lain


Ambon - Pantas saja, berkas ter­sa­ng­ka kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru Sela­tan Utara, Kabupaten Kepu­lauan Aru tahun 2015, PPK Irwan Rahman,  terus bolak balik JPU dan penyidik Polres Aru. Betapa tidak, petunjuk JPU agar penyidik mene­tapkan tersangka lain belum juga dilakukan.

Ada pihak lain yang harus dijerat oleh penyidik Polres Aru. Kapolres Pulau Aru, AKBP Adolof Bormasa juga sudah pernah memberikan sinyal, kalau akan ada ter­sang­ka baru, namun anehnya belum juga ditetapkan.

“Kita sudah menerima ber­kas dari penyidik dan masih diteliti, apakah sudah sesuai dengan petunjuk JPU ataukah belum,” kata Kasi Pidsus Ke­jari Aru, Ekaputra Polimpung, kepada Siwalima, di Ambon, Sabtu (11/11).

Polimpung mengaku, su­dah tiga kali berkas Irwan Rahman dikembalikan ke penyidik Polres Aru, karena belum lengkap. Salah satu petunjuk yang belum dipenuhi oleh penyidik adalah menetapkan tersangka lain.

“Berkas belum lengkap karena salah satu petunjuk yang kita berikan itu yakni menetapkan tersangka lain, karena dalam kasus ini ada keterlibatan orang lain juga sehingga harus ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Kendati demikian, Polim­pung enggan menyebutkan siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangka. “Yang pasti harus ada tersangka tambahan, untuk identitas­nya menjadi rahasia penyi­dikan,” katanya.

Ia berharap, penyidik meme­nuhi petunjuk JPU agar kasus ini bisa segera dituntaskan.

“Kita berharap penyidik dapat mengikuti petunjuk JPU sehingga berkas tersebut tidak dikembalikan lagi, karena jika terus bolak balik kapan ka­susnya dapat dituntaskan,” tandas Polimpung.

Sementara Kapolres Pulau Aru, AKBP Adolof Bormasa yang dikonfirmasi, namun telepon genggamnya, tidak aktif.

Sebelumnya, berkas Irwan Rahwan kembali dilimpahkan penyidik Polres Aru kepada jaksa, Kamis (3/11) sore, yang diterima Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpung.

Kapolres Pulau Aru, AKBP Adolof Bormasa mengklaim, semua petunjuk JPU sudah dipenuhi.

“Untuk berkas tersangka sudah dibalikan lagi ke jaksa. Petunjuk dalam P-19 sudah dilengkapi oleh penyidik sehingga dikembalikan untuk diteliti,” kata Bormasa yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (3/11).

Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpung yang dikon­firmasi juga mengaku, berkas tersangka baru diterima kem­bali dari penyidik.

“Benar berkas tersangka baru saya terima di meja saya. Selanjutnya saya harus me­neliti dulu apakah petunjuk yang diberikan kepada penyi­dik sudah terpenuhi selu­ruhnya atau belum,” ujarnya.

Seperti diberitakan, proyek jalan lintas ini dibiayai oleh Alokasi Dana Khusus dan terdiri dari tiga paket. Jalan yang menghu­bungkan Desa Taberfane-Hokmar senilai Rp 3 miliar. Kemudian jalan Desa Lutur-Rebi Rp. 2,842 miliar dan jalan yang menghubungkan De­sa Hokmar-Lutur senilai Rp. 1,956  miliar.

Paket proyek ini dikerjakan oleh Jhon Kotanubun. Malah pekerjaan jalan Desa Hokmar-Lutur senilai Rp. 1,956  miliar tak melalui proses lelang. PPK Irwan Rahman menun­juk langsung Kotanubun dengan perusahaannya CV Fanni Prima untuk mengerjakan proyek itu. 

Kendati melalui proses lelang, namun pekerjaan proyek jalan DesaTaberfane-Hokmar dan Lutur-Rebi juga dimenangkan oleh Kotanu­bun. Tetapi dengan perusa­haan berbeda, yaitu Fa. Vic­toria.

Selain dugaan ketidakbe­resan dalam lelang, jalan yang menghubungkan Desa Lutur-Rebi diduga tidak dikerjakan. Padahal anggaran dicairkan 100 persen.

Kendati bukti-bukti kuat, namun Polres Kepulauan Aru takut menjerat Jhon Kotanu­bun sebagai tersangka. Ala­sannya, kontraktor yang mengerjakan proyek jalan lintas Aru Selatan Utara ini sudah tua dan dalam kondisi sakit-sakitan.

“Untuk pihak ketiga atau kontraktor hingga kini belum ditetapkan tersangka karena yang bersangkutan  sudah usia lanjut dan sakit-sakitan, kita takut jangan sampai kita tetapkan sebagai tersangka terjadi hal yang tidak diingin­kan maka kita yang bertang­gung jawab. Ini pertimbangan sisi kemanusian,” kata Ka­polres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa saat dikon­firmasi Siwalima, Selasa (26/9) di ruang kerjanya.

Bormasa mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara bersama Kejari Aru agar secepatnya berkas PPK Irwan Rahman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dirampungkan.

“Kita sangat apresiasi atas dukungan pihak Kejari Aru untuk secepatnya berkas tersangka dapat ditingkatkan statusnya menjadi P21, sehingga secepatnya juga dapat disidangkan,”  ujarnya.

Bormasa mengatakan, penetapan PPK Irwan Rahman sebagai tersangka akan membuka pintu untuk menjerat tersangka lainnya.

“Dengan ditetapkannya satu tersangka ini akan membuka jalan untuk mun­-culnya tersangka-ter­sangka baru lainnya,” tandasnya.

Bormasa menegaskan, pihaknya serius dan tidak main-main dalam penanganan kasus ini.  Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. “Tidak ada yang perlu diragukan oleh masyarakat. Untuk sementara ini tersangka, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang nantinya menyusul,” tandasnya lagi.

Bormasa sebelumnya juga mengatakan hal sama. Ia memberikan sinyal kalau nantinya ada tersangka baru dalam proyek senilai Rp 7 miliar lebih itu. “Sementara ini baru satu tersangka yaitu PPK, proses hukum masih jalan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka,” kata Bormasa, kepada wartawan, Rabu (20/9) di Aru.

Selain PPK, kata Bormasa, ada pihak lain yang berperan penting dalam proyek bermasalah ini. Misalnya, kontraktor, pengawas dari Dinas PU maupun konsultan pengawasan dan lainnya.

“Ada banyak yang terkait sebelum dibuat progress pekerjaan, hingga diterbitkan SPM yang dibuat oleh bendahara Lauda Labok dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PU ketika itu, Dominggus Lengam untuk pencarian anggaran 100 persen. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka. Bisa saja itu kontraktor, konsultan pengawas atau lainnya,” ungkapnya.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon