Kriminal ›› Buron 4 Bulan, Pesireron Akhirnya Diciduk Jaksa

Buron 4 Bulan, Pesireron Akhirnya Diciduk Jaksa


Ambon - Setelah menjadi buronan kurang lebih empat bulan, Yonathan Pesireron akhirnya diciduk aparat Kejati Maluku, Jumat (31/5).

Pesireron diciduk oleh tim jaksa penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati Maluku, yang dipimpin oleh Achmad Latu­pono, di kawasan Jalan Jen­deral Sudirman, Galunggung, Desa Batu Merah, Kota Ambon sekitar pukul 08.20 Wit.

Pesireron adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  proyek rehabilitasi hutan Pulau Kassa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam proyek tersebut.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan tak pernah memenuhi penggilan jaksa. Sehingga ia ditetapkan dalam Daftar Pencari Orang (DPO) sejak akhir Januari 2013 lalu.

“Saat mengetahui keberadaan Pesireron di kawasan itu, jaksa langsung melakukan penangkapan dan yang bersangkutan juga tidak melakukan perlawanan karena sudah diketahui jika selama ini dirinya sementara dicari,” jelasWakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Maluku, Adam Sabtu kepada wartawan, Jumat (31/5) di Kantor Kejati Maluku.

Pesireron telah ditahan di Rutan Klas IIA Ambon sebagai tahanan penyelidikan selama 20 hari terhitung 31 Mei hingga 19 Juni sesuai dengan surat penahanan Nomor : 02/5.1/FD.1/05/2013 tertanggal 31 Mei 2013.

“Sebelumnya, kami telah melakukan pemanggilan terhadap bersangkutan namun tidak pernah memenuhi panggilan jaksa sehingga ditetapkan dalam DPO dan saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Rutan Klas II A Ambon karena terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp 410.750.275,” urai Wakajati.

Pantauan Siwalima di Kantor Kejati Maluku, setelah diciduk Pesireron digiring ke Kantor Kejati Maluku untuk dilakukan pemeriksaan.

Pesireron diperiksa kurang lebih 7 jam dan dicecar puluhan pertanyaan.Usai diperiksa Pesireron diborgol dan langsung digiring ke Rutan Klas II A Ambon dengan menggunakan mobil tahanan Kejari Namlea.

Untuk diketahui, selain Pesireson, jaksa juga menetapkan anggota DPRD Seram Bagian Barat (SBB), Willem Puttileihalat sebagai tersangka. Puttileihalat yang menangani pekerjaan proyek rehabilitasi hutan di Pulau Kassa tersebut dengan menggunakan bendera CV Atma Pratama, perusahan milik La Mane. 

Jaksa sudah mengantongi banyak bukti korupsi dalam proyek ini. Salah satu bukti kuat adalah rekayasa dalam pengusulan DIPA. Luas Pulau Kassa hanya 51 hektar. Namun DIPA dianggarkan untuk 100 hektar.

Proyek senilai Rp 1,6 milyar yang dikerjakan di Pulau Kassa itu, ditemukan ada yang diduga fiktif.

Informasi yang diperoleh, dalam proyek rehabilitas hutan dan lahan ini, Dishut SBB melakukan pengadaan 25.500 anakan kelapa, beringin, cemara dan ketapang.

25.500 anakan ini harus ditanam pada lahan seluas 100 hektar. Namun kenyataan di lapangan, lahan yang ditanami hanya seluas 51 hektar. 

Selain itu, jarak penanaman anakan-anakan tersebut 6 meter. Namun ternyata dilakukan dengan jarak yang sangat dekat, bahkan sebagian dari anakan ini tidak ditanam, tetapi ditumpuk begitu saja.

Kendati amburadul di lapangan, namun dalam laporan dinas menyebutkan, proyek tersebut terealisasi 100 persen. Selain anakan bermasalah,  pengadaan pupuk juga bermasalah. Pupuk yang diadakan sebanyak 39 ribu kg, namun yang digunakan hanya 6.000 kg.

Proyek rehabilitasi hutan ini juga dikerjakan tidak melalui mekanisme tender, tetapi penunjukan langsung, sehingga menyalahi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003. Bahkan perusahaan yang menangani proyek rehabilitasi hutan ini, tidak memiliki spesifikasi untuk pengadaan tanaman.

Patty Masih DPO

Sementara keberadaan mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Irwan Patty masih dilacak oleh jaksa.

Patty sebagai tersangka korupsi dalam kasus pengadaan kapal patroli tahun 2008 di dinas yang dipimpinnya itu.

“Nanti, kita pertanyakan hal ini dengan Kacabjarinya, karena kalau tidak salah kasus ini sementara disidangkan,” ujarWakajati.

Ditempat terpisah,  Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Masohi di Piru, Marvy de Queljoe mengaku, pihaknya belum juga mengetahui keberadaan Patty.

“Sampai saat ini, kita belum mengetahui keberadaannya, namun kita akan terus melakukan koordinasi dengan Kejati Maluku maupun aparat kepolisian untuk melacaknya,” ujarnya, kepada Siwalima, di Kantor Kejati Maluku.

Untuk diketahui, setelah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi, penyidik Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru akhirnya menetapkan Irwan Patty sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kapal patroli tahun 2008.

Irwan dinilai terlibat berdasarkan surat putusan bernomor 003-005/S.1.12.7.3/Fd10/2010 yang dikeluarkan Kacabjari Piru saat itu, Ilham Samuda.

Hasil pemeriksaan terhadap empat saksi kunci mengarah pada Irwan Patty.Ia diketahui ikut dalam penandatanganan berita acara pembelian kapal patroli fibreglass, yang bermasalah. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 1,3 milyar.

Empat saksi yang sangat menentukan posisi Irwan Patty dalam kasus tersebut, berasal dari pemilik galangan kapal Hi. Phon Ling Aseng, pemilik PT Ridwan Samudra Gunawan, Bendahara Aseng Diana Natalis, dan Komisaris PT Ridwan Samudra, Ridwan Raus.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon