Daerah ›› Perpanjangan Jabatan Kadis Naketrans Malteng Langgar Aturan

Perpanjangan Jabatan Kadis Naketrans Malteng Langgar Aturan


Masohi - Perpanjangan jabatan sejumlah kepala dinas  yang telah memasuki masa pensiun di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku tengah (Malteng) hingga kini masih terus dilakukan.

Bahkan tak jarang upaya meng­karyakan pejabat purna bhakti dalam jabatan struktural justru melanggar aturan kepegawaian. Dalam aturan dengan jelas tidak dibenarkan seseorang dalam usia pensiun minimal 61 tahun dapat diperpanjang jabatannya selaku kepala dinas dengan eselon yang telah ditentukan.

Buktinya jabatan Kadis Tenaga kerja dan Transmigrami (Nakertrans) Kabupaten Malteng, Usman Raha­warin yang tidak bisa lagi diper­panjang untuk menduduki jabatan tersebut, justru diperpanjang lebih dari dua kali.

Yang anehnya lagi usia Usman Rahawarin yang kini telah memasuki usia 61 tahun justru terus diper­panjang, padahal seharusnya yang bersangkutan dipensiunkan.

Kebijakan ini juga menyebabkan kerugian keuangan negara, sebab Usman Rahawarin hingga kini masih terus diberikan penghasilan se­bagai PNS aktif dalam jabatan struktural selaku Kadis

Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Pen­dampingan Masyarakat (JEJAK PIKAT) Arifin Rumakway menegas­kan perpanjangan jabatan yang selama ini dilakukan oleh Pemkab Malteng perlu ditinjau kembali sebab selain akan mematikan rege­nerasi organisasi kepegawaian, juga dapat meningkatkan potensi keru­gian Negara.

“Kebijakan Pemkab Malteng untuk memperpanjang jabatan Kadis Nakertrans sangat menyalahi ke­tentuan kepegawaian, sebab seha­rusnya pejabat yang telah memasuki masa pensiun dengan usia yang lebih dari 60 tahun tidak dapat lagi ditempatkan dalam jabatan struktural apalagi menjadi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tandas Rumakway kepada Siwalima di Masohi, Selasa (16/4).

Dikatakan, sesuai ketentuan jabatan Kadis Naketrans Malteng Usman Rahawarin tidak bisa diperpanjang lagi karena usianya telah melewati 60 tahun.

“Hal ini harus menjadi perhatian Bupati dan Kepala Badan Kepega­waian Daerah (BKD) Malteng,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKD Mal­teng,  Napsin Ramia tidak berhasil dikomfirmasi sebab sibuk mengikuti kunjungan kerja Bupati Malteng. Bahkan telepon selulernya juga tidak diaktifkan.(S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon