Visi ›› Perombakan Birokrasi yang Menabrak Aturan

Perombakan Birokrasi yang Menabrak Aturan


Satu kasus lagi perombakan birokrasi yang menabrak aturan. Setelah di Pemkot Ambon,  kali ini terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus turun tangan melakukan penyelidikan, Hasilnya ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh Barnabas Orno selaku Bupati MBD saat itu. 

Tak hanya soal jumlah pejabat yang diangkat, namun komposisi panitia seleksi bentukan Orno yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Maluku juga menyimpang dari aturan. 

KASN telah menyurati Bupati MBD Benjamin Noach untuk segera meninjau kembali SK yang diterbitkan Barnabas Orno Nomor 821.22-601-Tahun 2018 tertanggal 20 Desember, SK Nomor 821.22-604-Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, dan SK Nomor 821.22-97 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2019 .

Dalam surat KASN Nomor B-1463/KASN/5/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang diteken oleh Ketua KASN Sofian Effendi, dibeberkan dua kesalahan yang dilakukan oleh Barnabas Orno. Pertama, KASN memberikan rekomendasi untuk dilakukan seleksi terbuka terhadap 5 jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun ternyata dilakukan seleksi terhadap 9 jabatan pimpinan tinggi pratama. Tujuh orang telah dilantik, sedangkan duanya belum. 

Pelanggaran kedua yang dilakukan Orno soal komposisi panitia seleksi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah disebutkan, perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45 %. Lagi-lagi, Orno mengabaikan aturan itu. Ia mengeluarkan SK Nomor 800-408 tahun 2018 tentang pembentukan panitia seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dengan komposisi panitia sebanyak 3 orang dari internal dan 2 orang dari eksternal.

Atas langkah Orno yang menyeruduk aturan, KASN mengeluarkan empat butir rekomendasi, yaitu meninjau kembali surat keputusan Bupati MBD Nomor 821.22-601-Tahun 2018 tertanggal 20 Desember, Nomor 821.22-604-Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, dan Nomor 821.22-97 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD.

Kemudian,  meninjau kembali proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten MBD terhadap 9 pejabat tinggi pratama, karena komposisi panitia seleksi menyimpang dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 13 Tahun 2014.

KASN juga mengingatkan agar kedepan memperhatikan pembentukan panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan petinggi pratama berdasarkan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada KASN. KASN menegaskan, rekomendasi ini segera tindak lanjuti dalam waktu 14 hari, setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada KASN.

Kasus mutasi atau perombakan birokrasi sebelumnya terjadi di lingkup Pemkot Ambon akhir Desember 2017 lalu. Walikota, Richard Louhenapessy menonjobkan puluhan ASN. Langkah walikota berujung laporan ke KASN dan juga polisi.

Setelah melakukan investigasi, KASN menemukan pelanggaran terhadap aturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh walikota. KASN kemudian menerbitkan rekomendasi yang meminta walikota meninjau kembali keputusan Nomor 531 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS 47 pejabat administrasi III dan IV.

Rekomendasi lainnya meminta walikota untuk meninjau kembali keputusan Nomor 532 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hingga kini rekomendasi KASN belum sepenuhnya dijalankan oleh walikota. KASN mengancam akan melaporkan walikota ke presiden melalui mendagri agar memberikan sanksi kepada walikota. Tetapi belum juga dilakukan. Masih sebatas gertakan.

KASN harusnya bersikap tegas untuk menegakan aturan. Kalau memang pendekatan  persuasif sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil, maka harus menerbitkan rekomendasi kepada presiden. Dengan begitu memberikan efek jera, agar kekuasaan tidak digunakan sewenang-wenang oleh kepala daerah dalam perombakan birokrasi, karena dendam politik atau unsur like and dislike. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon