Visi ›› Perlunya Transparansi Informasi Publik

Perlunya Transparansi Informasi Publik


Undang-Undang nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi dan mewujudkan amanat dari Pasal 28f UUD 1945 mengenai hak atas informasi, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategis  untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Kendatipun Undang-Undang ini sudah berlaku namun akses informasi bagi masyarakat belum diperoleh secara maksimal. Alhasilnya banyak masyarakat kemudian menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya pada lembaga yang dinilai lebih berkompoten seperti Ombudsman.

Mirisnya lagi, jika DPRD sebagai lembaga aspirasi masyarakat kurang memainkan peranannya secara maksimal mendorong dan mengawasi pemerintah agar lebih transparan baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan sebagainya.

Padahal keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi sistim negara yang demokratis perlu diketahui publik.

Disisi lain, Pejabat pengelola informasi publik dan dekomentasi (PPID) telah dibentuk pemerintah, namun dinilai belum berfungsi maksimal.

 UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik  merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya undang-undang ini, kontrol masyarakat terhadap pemerintah mendorong penyelenggara pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan, mengurangi tingkat korupsi, karena semakin tinggi akses publik terhadap laporan keuangan maka semakin rendahnya tingkat korupsi. Demikian pula sebaliknya.

Disisi yang dengan adanya transparansi maka dapat memperoleh indiksi dini adanya praktek administrasi dan tindak pidana korupsi dan efisiensi anggaran.

Selain itu, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggara negara dan pelayanan publik. Mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja badan publik.

Selanjutnya, memperoleh jaminan kepastian hukum atas terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik itu sangat penting diketahui oleh masyarakat, dan pemerintah wajib hukumnya memberikan kepada masyarakat.

Publik berharap, pemerintah lebih intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan masyarakat bisa memainkan peranannya dalam mengontrol pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, akses informasi diharapkan bisa terbuka, sehingga pemerintahan juga berjalan dengan baik. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon