Hukum ›› Periksa Saksi Ringankan Walikota Tual, Jaksa Harus Proaktif

Periksa Saksi Ringankan Walikota Tual, Jaksa Harus Proaktif


Ambon - Untuk memeriksa saksi meringankan Walikota Tual, HM Tamher, penyidik Kejati Maluku tidak bisa berdiam diri. Penyidik harus proaktif, sebab jika tidak, saksi meringankan tersebut tak kunjung mendatangi penyidik.

Tamher yang adalah tersangka korupsi dana asuransi DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004 itu belum juga diperiksa oleh penyidik dengan alasan saksi meringankan dari pihak Tamher harus lebih dulu diperiksa.

“Kami minta agar jaksa jangan tinggal menunggu, namun harus proaktif untuk menghadirkan saksi yang  meringankan Walikota Tual itu. Dalam kasus Walikota Tual ini, jaksa harus proaktif, jika tidak, muncul kesan di public penanganan kasus ini berlarut-larut,” tandas Direktur Eksekutif Lembaga Anak Adat Maluku Tenggara (LA2MT), Junus Refra, kepada Siwalima,  melalui telepon selulernya, Sabtu (29/3).

Refra menilai jaksa diskriminasi dalam menuntaskan kasus ini, pasalnya tersangka lainnya sudah diproses hukum, tapi walikota dan wakilnya masih bebas berkeliaran.

“Jaksa sangat diskriminasi dan tebang pilih. Tersangka lain sudah diproses hukum dan menjalani hukumannya, tapi walikota dan wakilnya masih bebas berkeliaran,” cetusnya.

Dirinya menduga jaksa sendiri  sengaja menghambat proses penuntasan kasus ini, karena terkesan diam dan tidak proaktif untuk meminta saksi yang meringankan bagi Walikota Tual ini.

Belum juga sampai saat ini, jaksa juga takut untuk mengeksekusi 14 terpidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. “Kami menduga ada ketidakberesan dalam penanganan kasus ini, kurang lebih dua tahun kasus ini ditangani Kejati Maluku, namun belum tuntas juga,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Kejati Maluku memeriksa Walikota Tual, HM Tamher, Kamis (9/1). Pemeriksaan Tamher untuk pertama kalinya ini, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Malra sejak akhir  tahun 2012 lalu.

Sumber Siwalima, di Kantor Kejati Maluku, menyebutkan Tamher diperiksa oleh penyidik Sammy Sapulette dari pukul 10.00 hingga 16.00 Wit. 

Saat diperiksa selama enam jam itu, Tamher dicecar puluhan pertanyaan terkait dana asuransi yang diterimanya saat menjabat anggota DPRD Kabupaten Malra periode 1999-2004.

Namun sumber itu, tak mau menjelaskan materi pemeriksaan Tamher dengan alasan rahasia penyidikan.

“Kalau materinya tidak bisa disebutkan, ini kepentingan penyidikan, yang jelas sudah diperiksa,” ujarnya.

Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi yang meringankan untuk Tamher yaitu mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Malra, Markus Rahanra dan mantan Kasubag Keuangan Sekretariat Kabupaten Malra, Arobi Bugis.

Keduanya diperiksa secara bergantian. Rahanra diperiksa dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00 Wit. Sementara Bugis dari pukul 10.00 hingga pukul 15.00 Wit.  

Markus Rahanra juga pernah diperiksa sebagai aksi meringankan terhadap  tersangka Wakil Walikota (Wawali) Tual, Adam Rahayaan, Senin (23/12).

Kasus korupsi dana asuransi menyeret seluruh mantan anggota DPRD Malra periode 1999-2004. Dari jumlah tersebut ada yang sudah diproses hukum hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.

Diantaranya terdapat 14 terpidana yang harus dieksekusi adalah Yohanes Wee, Alexader W Rahanra, Musa Buce Uwaitota, Febianus Rahanubun, Samaila Abdul Rachman, Petrus Renyaan, Rulan Jepry Betaubun, Herman Refra, Oscar Thintji Ohoiwutun, Mozes Sansasabun, Nelson Kadmair, Juliana Kamanaris, Paulus U Topatubun dan Hendrik J.M Oraplean.

Selain itu, 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses pemeriksaan dan juga ada yang sementara menjalani persidangan. Mereka adalah HM Tamher, Adam Rahayaan, Ivo Ratuanak, Ferry Salkol, Gainau de Games, Welhemus Barends, Victor Sarsasanubun, Muchsin Awad Azis, Victor Y Warat dan H.A.H Notanubun. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon