Visi ›› Perbaiki Tata Kelola Keuangan

Perbaiki Tata Kelola Keuangan


Sistim pengelolaan keuangan di Pemprov Maluku perlu diperbaiki, masih terkesan amburadul. Banyak masalah keuangan sering terjadi, namun sayangnya kurang mendapatkan perhatian serius.

Hak-hak PNS diabaikan, hutang pihak ketiga juga belum dibayarkan secara menyeluruh ketika dikritik barulah diperhatikan, tetapi itu juga disertai dengan berbagai alasan yang tak rasional salah satunya kas daerah kosong.

laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan, dibanding dengan eksekusi program.

Belum lagi, Pendapatan Asli Daerah yang tak mencapai target bukan hanya menjadi alasan. Tetapi diduga ada suplai anggaran ke belanja yang bukan menjadi prio­ritas. Alhasil, yang ditemukan hak-hak PNS maupun kon­traktor diabai­kan. Pada­hal su­dah terakomodir dalam APBD.

Buktinya, janji Pemprov Maluku untuk membayarkan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bagi PNS dilingkup Pemprov Maluku bulan Januari-Februari pada 11 Maret 2019 sampai dengan saat ini belum dibayarkan.

Para PNS mengeluh, menagih janji Pemprov Maluku. Namun lagi-lagi Kepala Keuangan dan Aset Daerah Setda Maluku, Lutfi Rumbia berjanji akan dibayarkan pada bulan April.

Sebelumnya juga PNS dilingkup Pemprov Maluku keluhkan belum menerima TKD. Dari

51 SKPD di lingkup Pemprov Maluku sudah dibayarkan hanya saja itu baru bulan Desember 2018, sementara Januari dan Februari 2019 belum dibayarkan.

Tata kelola yang buruk ini juga disebabkan karena, terjadinya pem­bia­yaan-pembiayaan yang tak terduga, yang bukan men­jadi sebuah prioritas anggaran.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan terjadinya, karena itu, harus menjadi perhatian serius Pemprov terutama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kedepan, Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk mengevaluasi seluruh sistim pengelolaan keuangan yang berproses di Pemprov Maluku, dan bila perlu diganti pengelolanya.

Disisi yang lain, Pemprov perlu menyusun perencanaan dan penganggaran pem­bangunan yang matang, tepat dengan membuat skenario perencanaan stra­tegis dan pola perencanaan angga­ran, antisipatif yang mampu mem­prediksi penerimaan riil daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan khusus­nya infra­struktur.

Selanjutnya, perlu juga memperhatikan sistem perencanaan penerimaan daerah, karena tata kelola keuangan Pemprov kurang mempertim­bangkan aspek riil dari kondisi ekonomi, sehingga men­ja­dikan Pemprov akan kesulitan meng­es­timasi kondisi penerimaan daerah dan laju pene­rimaannya.

Publik berharap, pemerintah kedepan semakin lebih baik dalam tata kelola keuangan, sehingga tidak lagi ditemukan keluhan-keluhan TKD ataupun pihak ketiga dan lainnya, dan kondisi keuangan tetap stabil sehingga mampu memenuhi seluruh tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tentunya dengan pola perencanaan pengelolaan keuangan yang tepat. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon