Visi ›› Peran BPOM & Produk Ilegal

Peran BPOM & Produk Ilegal


Saat ini berbagai jenis obat dan makanan tidak layak konsumsi dengan berbagai kriteria terus beredar di masyarakat, dijual bebas. Bahkan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Temuan terdiri dari produk kadaluwarsa, tanpa izin, rusak, berbahaya dan bermacam lainnya. Jenis makanan ini dijual bebas di toko, warung, swalayan, pasar tradisional, penjual parsel, penjual takjil dan tempat lainnya.

Dari inspeksi yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon misalnya, sejak tahun 2015-2017 ditemukan 3.712 jenis produk ilegal senilai Rp 1,5 milyar.

Publik tentu mengapresiasi kinerja BPOM yang kerap melakukan sidak atau pengecekan terhadap peredaran dan penjualan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya di sejumlah lokasi di Maluku.

Melalui sidak yang dilakukan, BPOM ditemukan banyak makanan yang mengandung bahan berbahaya serta sudah kadaluarsa.

Harapan kita BPOM harus melaksanakan tugas pokoknya dalam mengawasi peredaran makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya hingga ke pelosok-pelosok daerah, sehingga, pengawasan tidak hanya berpusat di ibukota kabupaten dan provinsi saja. Apalagi karakteristik Provinsi Maluku merupakan daerah dengan 1.340 pulau.

Hal ini sesuai  Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, bahwa BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Publik tentu mengecam keras pengusaha dan pedagang nakal yang memproduksi dan menjual makanan berbahaya. Seringkali memang ditemukan, ada pengusaha maupun pedagang yang memanfaatkan daya beli masyarakat yang terkadang menurun, dengan memanfaatkan pengawet berbahaya berharga murah untuk menghindari kerugian akibat makanan basi tidak terjual.

Di sisi lain, fenomena beredarnya makanan tidak sehat itu mencerminkan kurangnya sosialisasi dan pendampingan pemerintah terhadap pembeli maupun penjual. Itulah sebabnya,  BPOM jangan hanya bisa menyita produk makanan berbahaya atau kadaluarsa maupun produk yang tak memiliki izin edar dari para pedagang kecil saja, melainkan harus melakukan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.

Pemerintah bertanggungjawab untuk menyelamatkan masyarakat dari makanan berbahaya. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal makan sehat dan aman, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM harus pula membina dan mengadvokasi pedagang kecil. BPOM harus dapat bekerja optimal dalam menjalankan tugasnya.

Tentu, sanksi harus diberikan kepada pengusaha dan pedagang nakal yang memproduksi dan menjual makanan dan minuman berbahaya serta kadaluwarsa.

Masyarakat  harus lebih kritis dalam memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi. Jangan membeli produk makanan dan minuman bahkan kosmetik disembarang tempat. Belilah di tempat-tempat yang terpercaya dan layak. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon