Hukum ›› Penyidikan Korupsi Tambatan Perahu Karey Terhambat Audit Kerugian Negara Belum Turun

Penyidikan Korupsi Tambatan Perahu Karey Terhambat


Ambon - Proses penyidikan kasus proyek pembangunan tambatan perahu di Desa Karey, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru belum bisa dilanjutkan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku lantaran BPKP Perwakilan Maluku belum menyampaikan hasil audit kerugian negara.

“Kita belum bisa melanjutkan proses penyidikannya karena masih menunggu hasil audit BPKP,” ungkap Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Budi Wibowo,  kepada wartawan, di Kantor Kejati Maluku, Rabu (30/9).

Ia mengaku, jika hasil audit dari BPKP telah dikantongi, maka proses penyidikan akan dilanjutkan. Wibowo berharap BPKP segera merilis hasil auditnya dalam kasus ini. Untuk diketahui, proyek Dinas PU Kabupaten Aru tahun anggaran 2013 senilai Rp 478.500.000  ini ditemukan fiktif. Namun anggaran dicairkan 100 persen. “Untuk kasus proyek tambatan perahu di Karey itu sudah satu tersangka yang kita tetapkan sesuai berdasarkan bukti yang sudah kita kantongi. Tersangka atas nama Direktur CV Mandala Karya, Chalid Hatim,” jelas Direskrimsus Polda Maluku, saat itu Kombes Pol. Sulistyono kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2).

Dikatakan, penetapan tersangka sudah dilakukan sambil menunggu hasil audit dari BPKP yang tengah berproses.

Selain Chalid Hatim, penyidik juga akan menjerat tersangka baru. Karena itu, pengembangan penyidikan terus dilakukan. “Masih jalan terus,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Karey dinaikan ke tahap penyidikan, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus pada Senin 24 November 2014 lalu.

Sejumlah bukti termasuk bukti pemeriksaan fisik sudah ada di tangan penyidik. Dari hasil penyidikan terungkap anggaran proyek tidak digunakan untuk pekerjaan jembatan Karey, namun dibagi-bagi kepada sejumlah pihak. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon