Hukum ›› Penyidik Terbatas, Kendala SPPD Fiktif DPRD Tuntas

Penyidik Terbatas, Kendala SPPD Fiktif DPRD Tuntas


Ambon - Tak jelas nasib kasus korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Kota Ambon tahun 2011. Polres Pulau Ambon selalu beralasan kasusnya tetap dituntaskan, namun faktanya tidak ada progress penyi­dikan. 

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Gilang Prasatya, yang dikonfirmasi memastikan, kasus yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah itu, dituntaskan.

“Untuk kasus SPPD fiktif pada sekretariat dewan itu juga masih jalan dan pasti dituntaskan. Saya lihat satu persatu dan yang pastinya akan dituntaskan. Satu per satu pasti jalan. Ini semua jalan, hanya kendala juga tenaga penyidik saya sedikit. Perkara yang ditangani ba­nyak, jadi harus bisa kita atur,” kata AKP Gilang, kepa­da Siwalima, Rabu (13/3).

Gilang mengatakan, kasus yang sudah ada titik terang terjadi dugaan tindak pidana korupsi akan segera ditun­taskan.

“Apalagi sudah menjadi atensi. Bukan berarti kasus lain tidak jalan, namun selu­ruhnya ditangani,” ujarnya.

Untuk diketahui, tahun 2011 di Sekretariat DPRD Kota Ambon dialokasikan anggar­an Rp 4 miliar untuk perja­lanan dinas. Dalam pertang­gungjawaban dilaporkan habis terpakai. Tetapi dalam penelusuran, tim penyidik menemukan 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 600 juta lebih.

SPPD Fiktif Pemkot

Tak hanya SPPD fiktif DPRD, namun kasus korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 yang diduga merugikan negara Rp 742 juta lebih juga diusut. 

Kasus ini dinaikan ke tahap penyidikan, setelah tim penyi­dik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease melakukan gelar perkara di Kantor Ditreskrim­sus Polda Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat (8/6) 2018.

Dalam gelar perkara itu, tim penyidik tipikor Satreskrim memaparkan, hasil penyeli­dikan dan bukti-bukti adanya dugaan korupsi dalam SPPD fiktif tahun 2011 di Pemkot Ambon.

Para pejabat pemkot sudah diperiksa, termasuk Walikota Ri­chard Louhenapessy dan istrinya, Leberina Louhena­pessy serta Sekot AG Latu­heru. 

Namun hingga kini, kasus belum juga tuntas. Polres Ambon selalu beralasan, pe­netapan tersangka masih menunggu hasil audit keru­gian Negara dari BPK Per­wakilan Maluku.

Anggaran sebesar Rp 2 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas di lingkup Pemkot Ambon. Dalam per­tanggungjawaban disebut­kan anggaran itu, habis terpakai. Namun tim penyidik menemukan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp 742 juta lebih. 

“Untuk kasus SPPD fiktif pemkot kita tetap masih menunggu PKN dari BPK, dan masih koordinasi,” kata Gilang. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon