Visi ›› Pengusutan ‘Mark up’ Suara Tuasikal

Pengusutan ‘Mark up’ Suara Tuasikal


Tindak pidana pemilu penggelembungan atau ‘mark up’ suara caleg DPR yang diusung Partai Gerindra Amrullah Amri Tuasikal serta sejumlah caleg lainnya sudah terungkap jelas saat rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Amahai.

Namun Panwaslu Kabupaten Malteng justru sengaja memperlambat pengusutan kasus tersebut. Berbagai cara dilakukan, agar proses pengusutan berjalan lambat dan melewati batas waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kondisi ini tentunya membuat sejumlah pimpinan parpol di Malteng mengecam Panwaslu setempat yang terkesan sengaja memperlambat.

‘Mark up’ perolehan suara Caleg DPR yang diusung Partai Gerindra, Amrullah Amri Tuasikal memang sulit terbantahkan karena terbongkar saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PPK Amahai.

Secara  umum,  pelanggaran  diselesaikan  melalui  Bawaslu/Panwaslu  sebagai lembaga  yang  memiliki  kewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu.     Dalam  proses  pengawasan  tersebut,   Bawaslu/Panwaslu dapat  menerima laporan,   melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran,   dan  meneruskan  temuan  dan  laporan  dimaksud kepada institusi yang berwenang.  

Selain berdasarkan  temuan Bawaslu,  pelanggaran dapat dilaporkan  oleh  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  hak  pilih,   pemantau pemilu  dan  peserta  pemilu  kepada  Bawaslu,   Bawaslu Propinsi,  Panwaslu  Kabupaten/Kota  paling  lambat  7  hari  sejak  terjadinya pelanggaran pemilu.  Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.

Apabila Panwaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan,   maka  Panwslu dapat  meminta  keterangan  kepada  pelapor  dengan  perpanjangan  waktu  selama  5  hari.    Berdasarkan  kajian  tersebut,    Bawaslu  dapat mengambil  kesimpulan  apakah  te­muan  dan   laporan merupakan  tindak  pelanggaran pemilu   atau  bukan.   Dalam  hal  laporan  atau  temuan  tersebut  dianggap  sebagai pelanggaran,  maka Panwaslu membe­dakannya menjadi   Pelanggaran  pemilu  yang  bersifat  administratif  dan  Pelanggaran  yang  mengandung  unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada  instansi yang berwenang. 

Untuk memproses tindak pidana pemilu, maka secara nasional telah dibuat dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Pola Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu.

Mekanisme penanganan dengan sinergi antar lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi.

Melalui Sentra Gakkumdu diharapkan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu di Kabupaten/Kota dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

Ketika bicara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu maka harapan itu ada di tangan Panwaslu dan pihak-pihak terkait yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Di pundak merekalah semoga masih ada secercah harapan untuk penegakan tindak pidana pemilu penggelembungan atau ‘mark up’ suara caleg DPR yang diusung Partai Gerindra Amrullah Amri Tuasikal serta sejumlah caleg lainnya sudah terungkap jelas saat rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Amahai. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon