Hukum ›› Pengadilan Tipikor Ambon Siap Adili Bos Angin Timur

Pengadilan Tipikor Ambon Siap Adili Bos Angin Timur


Ambon - Pengadilan Tipikor Ambon menyatakan kesiapannya untuk menyidangkan kasus korupsi suap pajak yang menyeret bos CV. Angin Timur, Anthony Liando.

Humas Pengadilan Negeri Ambon ex officio Pengadilan Tipikor Ambon, Herry Setyobudi mengata­kan, perlu diberi apresiasi kalau KPK menunjuk Pengadilan Tipi­kor Ambon sebagai tempat sidang Anthony Liando. Namun itu adalah sistem peradilan, sehingga tidak ada yang istimewa.

“Dalam sistem peradilan itu hal biasa. Tidak ada yang istimewa. Ya kami apresiasi kepada KPK yang sudah mempercayakan Pengadilan Tipikor Ambon. Itu wajib dan harus dilaksanakan, tidak ada yang istimewa karena ini lembaga KPK, oh tidak ada itu. Itu sudah mekanisme dalam sistem per­adilan,” jelas Herry.

Sidang di Ambon

Seperti diberitakan, KPK me­rencanakan untuk menyi­dang­kan Direktur CV.Angin Timur, Anthony Liandodi Pengadilan Tipikor Ambon.

Anthony Liando adalah tersangka suap terhadap La Masikamba, saat menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

“Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Ambon,” jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada Siwalima, Rabu (5/12), me­lalui pesan whatsApp.

Ia menjelaskan, penyidikan terhadap tersangka  Anthony Liando  telah selesai pada ak­hir November lalu, dan berkas perkaranya sudah tahap II, dari penyidik ke penuntut umum.

“Penyidikan terhadap ter­sangka AL telah selesai. Pada 30 November dilakukan pe­limpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum terhadap tersangka AL (swasta/pemilik CV. AT) TPK suap terkait kewajiban pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Ambon,” jelasnya lagi.

Febri mengungkapkan, pe­nyidik KPK telah memeriksa 11 saksi untuk tersangka Anthony Liando.Tersangka sen­diri sudah menjalani peme­riksaan dua kali dalam kapas­itas  sebagai saksi.

“Hingga hari ini total 11 saksi telah diperiksa untuk tersangka AL. Sedangkan, AL telah sekurangnya dua kali di­periksa dalam kapasitas seba­gai saksi. Unsur saksi yaitu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, PNS pada Kantor Pajak di Bandar Lam­pung, Kepala KPP Pratama Ambon Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, Ibu rumah tangga, dan swasta lainnya,” bebernya.

Febri kembali menegaskan, berkas Anthony Liando su­dah rampung dan dalam wak­tu dekat akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Ditanyasoal rencana peme­riksaan sejumlah pengusaha di Ambon pada Jumat (7/12)di Mako Brimob Polda Maluku, Febri Diansyah mengatakan, akan memberikan informasi jika ada pemeriksaan.

“Nanti jika ada jadwal pe­meriksaan akan diinformasi­kan,” tandasnya.

Sementara Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes M. Guntur yang dikonfirmasi soal informasi KPK akan meng­gunakan salah satu ruangan di Mako Brimob untuk me­lakukan pemeriksaan terha­dap para pengusaha itu,  me­ngaku belum mendapat pem­beritahuan.

“Sampai sore ini saya be­lum ada dapat info tentang hal ter­sebut,” kata Guntur yang dihu­bungi, Siwalima, Rabu (5/12).

Sebelumnya saat dikonfir­masi Selasa (4/12), Guntur juga mengaku, belum menda­patkan informasi soal rencana pemeriksaan tersebut.”Belum ada,” kata Guntur kepada Si­walima di Mapolda Maluku.

Namun, kata Guntur, jika KPK meminta pasti ruangan disediakan. Sebab, ruangan Mako Brimob juga pernah dipakai untuk pemeriksaan saat kasus suapmantan Ke­pala Kantor Pajak KPP Pra­tama Ambon, La Masikamba ditangani.

“Tapi prinsipnya kalo KPK meminta untuk diperiksa, ya silahkan. Dulu juga kan KPK pakai ruangan di Mako Bri­mob untuk diperiksa. Jadi ngga ada masalah.Cuman un­tuk pemeriksaan sekarang saya tegaskan tidak ada itu,” ujarnya.

Tiga Tersangka

Sebelumnya dalam kasus suap wajib pajak ini, KPK me­netapkan tiga orang sebagai tersangka yakni La Masi­kamba yang saat itu menjabat Kepala Kantor KPP Pratama Ambon, pemeriksa pajak Sulimin Ratmin dan Direktur CV.Angin Timur, Anthony Liando.

Penetapan tiga orang seba­gai tersangka itu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (3/10) lalu.

La Masikamba dan Sulimin diduga sebagai penerima, se­mentara Anthony sebagai pemberi.

Wakil Ketua KPK, Laode M.Syarief dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Ka­mis (4/10) sebagaimana yang dikutip dari CNN Indonesia menjelas­kan, setelah ditetap­kan sebagai tersangka, kasus ini diting­katkan status pena­nga­nan perkara ke penyidi­kan.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke pe­nyidikan, serta menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Laode M Syarief.

Laode mengatakan, La Masikamba dan Sulimin diduga membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon, senilai Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewa­jiban pajak Anthony disepa­kati menjadi Rp 1,037 miliar.

“Astas kesepakatan itu, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta yang diberikan bertahap,” ujar Laode M Syarief.

Laode membeberkan, pem­be­rian uang dari Anthony kepada La Masikamba dan Sulimin itu pada 4 September 2018 sebesar Rp 20 juta.Uang tersebut diberikan Anthony kepada Sulimin melalui reke­ning anaknya.

Kemudian 2 Oktober sebe­sar Rp 100 juta dari Anthony kepada Sulimin dan sebesar Rp 200 juta nantinya dise­rahkan akhir Oktober setelah surat ketetapan pajak diterima Anthony.

Dalam pemeriksaan terha­dap tiga tersangka ini, KPK mendapati pemberian lainnya yang diterima La Masikamba dari Anthony sebesar Rp 550 juta pada 10 Agustus 2018.

Atas perbuatannya,  Anthony yang diduga pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tin­dak pidana korupsi (Tipikor).

Sedangkan Sulimin selaku penerima disangkakan de­ngan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di­ubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pembe­ran­­tasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Kepala KPP Ambon, La Masikamba, disa­ng­kakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 seba­gaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tin­dak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sita Buku Tabungan

KPK  juga turut menyita buku tabungan dari tangan Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba atas nama orang lain, yakni Muhamad Said. Buku tabungan itu berisi uang miliaran rupiah. 

Informasi yang dihimpun, dari buku tabungan itu ada Rp550 juta dan beberapa setoran lain yang ada di dalam buku tabungan tersebut yang jumlahnya miliaran rupiah.

Buku tabungan atas nama orang lain itu dikuasai oleh La Masikamba. Nominal Rp550 juta yang tercatat dalam buku tabungan itu diduga berasal dari pemilik toko Angin Timur, Anthony Liando, wajib pajak di KPP Pratama Ambon.

Uang tersebut dikirim Anthony kepada La Masikamba pada 10 Agustus 2018.Uang tersebut diduga sebagai ha­diah untuk La Masikamba untuk membantu mengurangi kewajiban pajak Antho­ny pada 2016.  (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon