Pemerintahan ›› Pendapatan Daerah Bakal Bertambah Rp 259 M KUA PPAS APBD-P

Pendapatan Daerah Bakal Bertambah Rp 259 M


Ambon - Sisi penerimaan daerah padaAPBD-P tahun 2017 diprediksi mencapai Rp 3,12 trilyun, dari sebe­lum­nya pada APBD murni hanya Rp 2,86 trilyun.

Hal itu terungkap saat Gubernur Maluku Said Asssagaff menyam­pai­kan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Angggaran Se­mentara APBD-P tahun 2017 saat rapat paripurna di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (5/10).

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Mud­zakir Assagaff didampingi Richard Rahakbauw dan Elviana Pattiasina. Paripurna juga dihadiri anggota DPRD dan pimpinan SKPD di jajaran pemprov.

Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam nota KUA PPAS APBD-P tahun 2017 menjelaskan, terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp 259,20 milyar dari yang sebelumnya tercatat pada APBD 2017.

“Kenaikan ini diperoleh dari dana perimbangan tahun 2017 yang semula diperkirakan sebesar Rp 2,33 trilyun, namun mengalami pening­katan menjadi Rp 2,43 trilyun. Begitu juga pendapatan asli daerah naik menjadi Rp 669,21 milyar pada kebijakan umum lebih tinggi dari rancangan semula yang sebesar Rp 512,29 milyar. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah dalam KUA PPAS APBD-P tercatat sebesar Rp 8,03 milyar,” jelasnya.

Sebaliknya pada sisi belanja daerah direncanakan naik menjadi Rp 3,15 trilyun dari rencana semula sebesar Rp 2,88 trilyun. Belanja tidak langsung mengalami perubahan dari rencana semula Rp 1,61 trilyun menjadi Rp 1,62 trilyun.  Sedangkan belanja langsung awalnya direnca­na­kan hanya sebesar R 1,26 trilyun, naik menjadi Rp 1,52 trilyun.

“Dari gambaran perubahan pen­dapatan daerah dalam KUA PPAS APBD-P tahun 2017, yang sebesar Rp 3,12 trilyun, jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah sebesar Rp 3,14 trilyun, maka terjadi peningkatran defisit anggaran dari Rp 17,26 milyar menjadi Rp 26,03 milyar atau meingkat sebesar Rp 8,76 milyar,” rincinya.

Namun, untuk kebijakan pembia­yaan dalam KUA PPAS APBD-P tahun 2017 terjadi peningkatan pada pos penerimaan pembiayaan daerah dari Rp 20 milyar yang direncanakan pada APBD murni, naik menjadi Rp 28,76 milyar pada APBD-P 2017 dan pada pos pengeluaran tidak terjadi perubahan. “Jadi ada anggaran sebesar Rp 8,76 milyar yang dapat dimanfaatkan untuk menitup defisit anggaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Mudzakir Assagaff menga­takan, setelah menerima rancangan KUA PPAS APBD-P tahun 2017, maka akan dilakukan pembahasan serius oleh DPRD. “Setelah ini, DPRD Maluku akan melakukan pembahasan serius ter­kait penyam­paian KUA PPAS APBD-P tahun 2017,” katanya. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon