Hukum ›› Pendamping Keserasian Dusun Pia Disidangkan

Pendamping Keserasian Dusun Pia Disidangkan


Ambon - Pendamping masyarakat Dusun Pia Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Stevanus Sapulette (40), Senin (22/12) disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

Sapulette disidangkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana keserasian pada Dinas Sosial Maluku tahun 2006 senilai Rp 35,5 miliar.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu, digelar di ruang sidang Chandra PN Ambon, dipimpin oleh hakim Glenny de Fretes. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya Thomas Wattimury.

JPU Heintje Latupeirissa dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa yang diangkat menjadi pendamping masyarakat Dusun Pia berdasarkan SK berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 050/9666 a tanggal 3 November 2006, telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 81.360.000.

JPU mengungkapkan, pada bulan November tahun 2006 terdakwa mengikuti kegiatan pemantapan petugas pendamping di Panti Sosial Hiti-hiti Hala-hala, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Maluku Fenno Tahalele dan PPK Jessy Paays.

Sekembalinya terdakwa, ia kemudian membuat proposal kebutuhan korban bencana sosial dengan jenis kegiatan pembuatan 110 tiang lampu jalan, namun terdakwa tidak pernah memberikan arahan kepada masyarakat penerima bantuan untuk menyusun proposal kelompok Dalyes, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, bahkan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk menentukan jenis kegiatan dalam proposal yang akan diajukan.

Terdakwa kemudian menyurut Julian Palijama selaku Ketua Kelompok Dalyes dan Broery Palijama selaku kepada Dusun Pia untuk menandatangani proposal kelompok Dalyes. Terdakwa kemudian menyerahkan proposal tersebut kepada perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Malteng, yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Maluku.

Setelah proposal diajukan oleh terdakwa disetujui oleh Dinas Sosial Maluku, pada tanggal 5 Januari 2007 dana bantuan keserasian kepada kelompok Dalyes masuk dan tersimpan dalam Buku Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama kelompok Dalyes dengan nomor rekening 0103033969 sebesar Rp 145.000.000.

Pada Januari 2007, terdakwa melakukan pencairan sebesar Rp 117.745.000. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa kembali ke Dusun Pia dan melaporkan kepada kepala dusun agar diadakan rapat masyarakat untuk membicarakan tentang dana bantuan keserasian tersebut.

Saat itu, masyarakat setuju untuk membuat tiang lampu. Masyarakat ingin agar dana bantuan itu dibagi menjadi tiga sektor, masing-masing mendapatkan Rp 30 juta. Namun terdakwa dan kepala dusun tidak setuju.

Terdakwa kemudian pergi ke Saparua untuk membeli matrial untuk pembuatan tiang lampu di toko bangunan Masa Baru seharga Rp 20.320.000.

Terdakwa kemudian menuju Toko Elektronik Makmur, dan membeli lagi matrial untuk pembuatan lampu jalan tersebut seharga Rp 22.565.000.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Februari tahun 2007 terdakwa membuat laporan tahap I pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana sebanyak Rp 117.745.000, dengan perincian; matrial Rp 61.275.000, uang makan Rp 30.590.000, biaya gali lobang Rp 5.500.000, panjar kerja tiang Rp 16.880.000 dan transportasi pendamping dan ketua kelompok Rp 3.500.000.

Setelah itu, pada tanggal 16 Februari 2007 terdakwa memasukan laporan tahap I kepada bendahara Anna Wairata, kemudian bendahara menelpon pihak bank. Selanjutnya, terdakwa bersama ketua kelompok ke Bank Maluku guna pencairan dana sebesar Rp 20 juta.

Dari uang sebesar Rp 20 juta itu, terdakwa memberikan kepada Jessy Paays sebesar Rp 2 juta, Ferry Corputy Rp 1,5 juta, Kepala Dusun Pia Broery Palijama Rp 10 juta, panitia pembangunan gereja Rp 5 juta, Gereja Orange Dusun Pia Rp 3 juta, panitia persidangan jemaat Rp 2 juta, Abe Wattimena Rp 2 juta dan kepada Julian Palijama sebesar Rp 2,5 juta.

Setelah pembuatan lampu jalan rampung selesai sekitar awal bulan Maret tahun 2007, terdakwa kemudian memberikan upah kerja kepada masyarakat penerima bantuan yang bekerja sesuai dengan daftar ongkos kerja tiang yang tercantung dalam laporan pertanggung jawaban akhir dengan total Rp 20 juta.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2007, terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan sebesar Rp 27.500.000, dan memasukannya kepada Anna Wairata selaku bendahara, dan setelah itu dilakukan pencairan dana tahap III sebesar Rp 7.500.000.

Dari uang itu, terdakwa memberikan kepada salah seorang pegawai dinas sosial yang disuruh oleh Wairata sebesar Rp 2 juta, Ferry Corputy Rp 500 ribu, Broery Palijama Rp 500 ribu dan Julian Palijama Rp 5 juta.

Dari 110 tiang lampu, terdakwa hanya membangun 101 tiang, sehingga tidak sesuai dengan proposal kebutuhan korban bencana sosial Dusun Pia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidernya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim kemudian menunda sidang hingga Bulan Januari tahun 2010 dengan agenda pemeriksaan saksi. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon