Visi ›› Pendaftaran Parpol

Pendaftaran Parpol


Saat ini partai politik yang berminat menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019, sementara melakukan pendaftaran di KPU.

DPP parpol tersebut mendaftar ke KPU RI, sementara struktur DPC atau apapun namanya di tingkat kabupaten/kota menyerahkan berkas keanggotaan ke KPU setempat. Partai politik memang wajib mendaftar ke KPU jika ingin mengikuti seleksi calon peserta pada Pemilu 2019 mendatang.

Berbeda dengan proses terdahulu, kali ini parpol harus mengisi sistem informasi yang sudah disediakan KPU untuk mendaftar pemilu. Sistem yang dimaksud bernama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Setelah diunggah, parpol perlu mencetak dokumen hanya menggunakan fitur yang tersedia di Sipol untuk mencegah perbedaan dokumen yang di sistem dan hardcopy.

Setelah berkas pendaftaran diterima, KPU akan melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada 17 Oktober - 15 November.

Parpol yang tak memenuhi syarat administrasi diberi kesempatan untuk merevisi pada 18 November - 1 Desember. Hasil revisi administrasi diumumkan pada 12-15 Desember 2017. Misalkan ada yang belum lengkap berkasnya maka KPU akan meminta parpol melengkapi dahulu dan diminta hadir untuk mendaftar kembali.

Verifikasi ke lapangan atau faktual dilakukan pada 15 Desember 2017 - 4 Januari 2018. Jika revisi harus dilakukan parpol, maka verifikasi kembali dilakukan pada 21 Januari hingga 3 Februari 2018.

Berdasarkan penelitian dan verifikasi ini, Parpol peserta Pemilu 2019 akan ditetapkan pada 17 Februari 2018. Pengumumannya dilakukan 20 Februari 2018, setelah dilakukan pengundian nomor urut oleh KPU.

Publik tentu mengharapkan KPU dapat selektif dalam menerima berkas pendaftaran parpol, sehingga tidak terjadi dualisme kepengurusan partai yang diterima saat masa pendaftaran untuk pemilu legislatif 2019.

KPU harus tetap berpedoman pada Surat Keputusan (SK) kepengurusan parpol yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi saat ini terhitung ada sekitar 75 parpol yang diakui oleh Kemenkumham.

Khusus di Ambon, KPU Kota Ambon menolak berkas pendaftaran parpol yang diserahkan DPD Partai Perindo dan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  Partai Perindo menyerahkan berkas Senin (9/10) sementara PSI Selasa (10/10).

Berkas kedua partai baru ini ditolak oleh KPU Kota Ambon karena data berupa jumlah KTP dan Kartu Tanda Keanggo­taan (KTA) tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Sipol, sebagaimana yang telah didaftarkan oleh masing-masing DPP partai ke KPU Pusat.

Langkah tegas seperti ini harus dilakukan sehingga Pemilu Legislatif 2019 dapat berlangsung secara jujur dan adil. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon