Visi ›› Pemprov Maluku Versus PT. Pelni

Pemprov Maluku Versus PT. Pelni


DI TENGAH upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyiapkan sarana penunjang untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXIV yang akan berlangsung pada 8-16 Juni mendatang di Ambon, justru pemprov dibuat kaget dengan adanya hutang senilai Rp 4,7 milyar di PT. Pelni.

Hutang  Rp 4,7 milyar merupakan biaya penyewaan sejumlah kapal milik PT. Pelni untuk pelaksanaan Sail Banda tahun 2010 silam.

Namun ketika Kepala PT. Pelni (Persero) Cabang Ambon, Didiek Prasetyo membeberkan kalau Pemprov Maluku memiliki hutang penyewaan kapal senilai Rp 4,7 milyar, justru Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Said Assagaff naik pitam. Dengan tegas Wagub menyatakan, kalau pemprov tak akan membayarnya. Wagub mencurigai pihak PT. Pelni membuat data palsu. Ia tak yakin, kalau pemprov memiliki hutang sebanyak itu, apalagi sudah sejak tahun 2010.

Alasan Wagub sederhana, Pelni merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang setiap tahunnya diaudit. Sehingga tidak mungkin, tunggakan biaya sewa kapal yang merupakan bagian dari pendapatan dibiarkan dalam kurun waktu lama, tanpa ditagih.

Wagub hanya bisa menyederhanakan masalah dengan memberikan alasan-alasan yang sama sekali tidak mendasar. Tak mau disebut berhutang, Wagub akan menyiapkan pengacara untuk berhadapan dengan pihak PT. Pelni.   

Setali tiga uang, Sekretatis Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far-Far mengaku, hingga saat ini Pemprov Maluku tidak pernah disurati oleh PT. Pelni Pusat maupun Cabang Ambon terkait dengan hutang Rp 4,7 milyar tersebut.

Malah menurut Far-Far, saat Sail Banda pemprov menyurati Menteri Perhubungan dan Direksi PT. Pelni untuk memberikan bantuan kapal secara cuma-cuma alias gratis. Membingungkan.

Wagub dan Sekda mestinya tak perlu menunjukkan sikap perlawanan terhadap PT. Pelni. Kalau menganggap PT. Pelni memalsukan bukti-bukti, sebaliknya pemprov harus juga bisa menunjukkan bukti bahwa hutang biaya sewa kapal senilai Rp 4,7 milyar tersebut sudah dilunasi. Jangan buru-buru menilai bahwa bukti-bukti yang dimiliki PT. Pelni adalah palsu. Sementara pemprov sendiri sendiri tak memiliki bukti apapun. Hanya mengandalkan ngomong doang.

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXIV sudah di depan mata. Keberadaan kapal PT. Pelni sangat dibutuhkan sebagai sarana menunjang pelaksanaan event akbar tersebut. Karena itu, pemprov harus berpikir ulang untuk terus menunjukkan sikap berhadap-hadapan dengan PT. Pelni. Polemik dengan memberikan alasan yang terkesan Asal Bunyi (Asbun), ada baiknya dihentikan.

Tetapi data PT. Pelni yang menyebutkan bahwa pemprov masih menyisakan hutang Rp 4,7 milyar harus diklarifikasi oleh pemprov, tak boleh ditutupi. Sebab, dikhawatirkan ada oknum-oknum pejabat di pemprov yang nakal, yang justru membuat bukti-bukti pembayaran palsu, seakan-akan hutang sudah dilunasi, sementara uangnya masuk ke kantong-kantong pribadi.

Tak sulit bagi pemprov untuk menelusuri apakah hutang tersebut sudah dilunasi atukah belum?. Tinggal meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat yang berwenang. Jika memang terbukti bahwa uang Rp 4,7 milyar disalahgunakan, pemprov harus berani menggiringnya ke rana hukum. Jangan sampai borok disembunyikan, hanya karena memikirkan citra, yang selalu ingin manis dipandang mata, tetapi di dalam berbau busuk. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon