Visi ›› Pemprov Harus Bertindak Tegas

Pemprov Harus Bertindak Tegas


Pemprov Maluku harus bertindak tegas terhadap manajemen pengelola Mess Maluku,  PT Aria Property Management Group untuk melunasi hutang tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp 2,1 milyar.

Awalnya tahun 2017 hutang PT Aria Property Management Group tersisa sebesar Rp 1 miliar, namun manajemen perusahaan itu baru melunasi sebesar Rp 400 juta sehingga  tersisa Rp 600 juta.

Selanjutnya hutang tahun 2018 sebesar Rp. 1,5 miliar sehingga jika keseluruhan hutang sisa 2017 Rp 600 juta ditambah 2018 sebesar 1,5 milyar,  jumlahnya mencapai Rp. 2,1 milyar.

PT Aria Property Management Group belum mampu menyelesaikan semua hutang kepada Pemprov Maluku. Mereka berasalan karena hasil pemeriksaan kantor akuntan publik (KAP) menyatakan perusahaan tersebut mengalami kerugian.

Sesuai dengan perjanjian antara Mess Maluku yang saat ini sudah diganti nama dengan Hotel The Molvcca dengan Pemprov Maluku untuk membayar hutang sebesar Rp 2,1 milyar pada akhir Mei 2019 ini.

Jika batas waktu yang diberikan Pemprov Maluku tidak juga mampu disanggupi pihak manajemen pengelola Mess Maluku, maka seharusnya Pemprov Maluku mengambil tindakan tegas, mengevaluasi kembali perjanjian kerja antara PT Aria Property Management Group dengan Pemprov Maluku.

Jika dalam hasil evaluasi ternyata juga ditemukanpihak PT Aria Property Management Group tidak memiliki etiket baik untuk melunasi hutangnya maka, seharusnya Pemprov  Maluku mengambil tindakan tegas memutuskan hubungan kerja dengan pihak perusahan tersebut dan bukan kembali bertahan.

Selain itu, memproses hukum, karena pihak managemen 

Kelongaran waktu yang diberikan Pemprov Maluku  bagi  PT Aria Property Management Group sudah cukup, sehingga seharusnya tidak lagi memperpanjang kerjasama dengan perusahaan itu, karena pada akhirnya justru tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kita tentu saja berharap, Pemprov bisa bertindak tegas terhadap PT Aria Property Management Group dan tidak memberikan toleransi.

Selain itu, Pemprov susah harus memikirkan untuk membangun kerjasama dengan perusahaan lainnya dalam mengelola Mess Maluku. Jika perlu, pengelolaan dilakukan oleh Pemprov sendiri dengan mengambil tenaga ahli yang profesional dibidangnya mengelola Mess Maluku.

Kita juga berharap, Pemprov bisa mengatasi masalah ini dengan baik, sehingga target peningkatkan Pendapatan Asli Daerah tinggi untuk membiayai seluruh kepentingan pembangunan dan masyarakat Maluku bisa tercapai. Semoga. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon