Daerah ›› Pemprov Diminta Tinjau Izin Perusahaan di Gunung Botak

Pemprov Diminta Tinjau Izin Perusahaan di Gunung Botak


Ambon - Pemprov Maluku diminta segera meninjau izin perusahaan yang selama ini beroperasi di kawasan Gunung Botak dan sekitarnya. Bila perlu menindak tegas perusahan-perusahaan yang indikasi menggu­nakan bahan kimia.

Hal itu menindaklanjuti temuan ternak sapi yang mati akibat mi­num air limbah rendaman yang mengandung asam sianida  di sarang PT Sinergi Sahabat Setia (SSS).

“Kasus matinya hewan ternak ini akibat bocornya rendaman sia­nida yang diduga milik PT SSS. Sedangkan ada dua perusahaan lagi yang diberikan izin yakni PT Citra Cipta Prima (CCP) dan PT Prima Indonesia Persada (PIP). Ini kondisi urgensi, jangan sampai ada manusia yang mati baru pemerintah bertindak, itu sudah terlambat,” kata Peneliti Lingku­ngan Fakultas MIPA Unpatti, Yustinus Male kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Senin (11/6).

Male mempertanyakan tiga peru­sahaan yang diberikan izin operesi oleh Pemprov Maluku itu, apakah sudah memiliki izin amdal atau belum. “Kalau belum kenapa peme­rintah harus menunggu, apakah sampai ada korban jiwa baru ber­tindak,” tanya Male.

Ia menegaskan, penggunaan ba­han kimia di kawasan Gunung Botak sudah tidak terkontrol lagi termasuk yang digunakan oleh perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah.

“Harus segera diambil tindakan karena hewan mati akibat bocornya rendaman yang merembes ke air permukaan yang berakibat fatal,” tegas Male.

Dikatakan, penggunaan bahan ki­mia di kawasan Gunung Botak bu­kan saja dilakukan oleh penambang tetapi juga perusahaan. Olehnya yang paling utama dilakukan peme­rintah adalah meninjau amdal dari perusahaan yang beroperasi kemu­dian harus ada pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Limbah

Sebelumya diberitakan, seekor sapi ditemukan mati akibat minum air limbah rendaman yang mengandung asam sianida  di sarang PT SSS.

SSS adalah salah satu perusahaan yang mengolah emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru atas izin Gubernur Maluku Said Assagaff dan Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy.

Selain SSS, Assagaff dan Nanlohy juga mengizinkan PT CCP dan PT PIP menggarap emas di Gunung Botak. Menyusul tewas­nya sapi di sarang PT SSS itu, KNPI Kabupaten Buru pimpinan Sudir­man Talessy mendesak Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua agar se­gera menutup aktivitas pengolahan emas di perusahaan tersebut.

Dalam siaran persnya kepada Siwalima, Jumat (8/6), Sudirman Talessy menyampaikan tiga tuntu­tan kepada plt gubernur. Selain mencabut izin PT SSS, perusahaan itu diminta agar ditindak dan diproses hukum, karena kelalaian mengakibatkan matinya ternak sapi milik warga.

“Kami minta pak gubernur agar menuntup dan mengosongkan lokasi tersebut,” tandas Talessy.

Menurut Talessy, kehadiran PT SSS sangat tidak menguntungkan masyarakat bupolo. Selain membawa racun limbah tambang, sepekan lalu Satnarkoba Polres Pulau Buru juga berhasil mengungkap peredaran narkoba yang sumbernya dari lingkungan perusahaan itu.

Talessy lebih jauh mengung­kap­kan, sapi yang mati itu milik pendu­duk Dusun Wamsait, Desa Dafa, Ke­camatan Waelata, bernama Ru­mang. Ia lalu membeberkan krono­logis kejadian dengan mengutip laporan aparat keamanan yang turun ke TKP.

Cerita Talessy, pada Kamis lalu (7/6), sekitar pukul 15.30 WIT, Rumang yang mencari sapinya menemukan hewan itu tergeletak tidak bernyawa di dekat bak rendaman milik PT SSS di Jalur H akibat minum limbah sianida.

Mendapatkan sapinya mati, Rumang menuntut pertanggung­jawa­ban manajemen perusahaan agar bertanggungjawab dan mem­bayar ganti rugi. Namun tidak digubris pihak PT SSS. Karena itu, pada pukul 17.00 WIT, Rumang me­laporkan kejadian itu agar turut membantu fasilitasi penyelesaian dengan PT SSS. Mendapatkan aduan itu, Babinsa bersama warga Wamsait mendatangi TKP pada malam hari usai berbuka puasa.

Setelah tiba di TKP, ternyata benar apa yang dilaporkan. Hewan malang itu tergeletak hanya berjarak dua meter dari bak rendaman.

Menyusul kejadian sapi mati di sarang PT SSS, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Badko HMI Maluku-Maluku Utara Hasan Assagaf juga angkat bicara.

Menurutnya, fakta-fakta atas pencemaran bahan kimia berbahaya itu sudah sangat jelas ditandai dengan adanya sejumlah hewan ternak sapi milik warga yang mati berulang kali di Kabupaten Buru.

Kata Hasan, harus ada kesadaran bersama terutama dari pemerintah daerah, Gubernur Maluku, Bupati Buru, Polda Maluku, Pangdam, Pol­res Pulau Buru, kodim 1506 Namlea, Kadis ESDM Maluku serta seluruh elemen masyarakat untuk menyu­dahi peredaran sianida di Buru.

Ia membeberkan, kalau dalam seminar yang digelar oleh Ombudsman di Ambon dan kebetulan dirinya hadir dalam forum itu, telah ada penjelasan resmi dari pakar lingkungan hidup Unpatti yang sudah meneliti di tambang emas Gunung Botak, bahwa efek dari racun sianida, mercuri itu dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun.

Bahkan dikatakan oleh pakar dari Unpatti ini, kalau Kabupaten Buru akan lebih sadis dari Minamata jika terus dibiarkan.

Oleh sebab itu, Badko HMI men­desak untuk memproses hukum PT SSS, serta tangkap dan penjarakan pengedar sianida. “Semoga tuntutan ini dapat menggugah kesadaran se­luruh pihak berwenang guna dapat bertindak konkrit terhadap persoa­lan serius yang melanda Kabupaten Buru,” tandas Hasan. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon