Daerah ›› Pemprov dan FKUB Sumut Kunjungi Maluku

Pemprov dan FKUB Sumut Kunjungi Maluku


Ambon - Guna mempelajari berbagai hal menyangkut dengan konflik yang pernah terjadi di Maluku pada tahun 1999 lalu serta mengantisipasi potensi konflik maupun dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi Sumatera Utara (Sumut), maka Pemerintah Provinsi dan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Sumut melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Jumat (6/5).

Kunjungan yang dilakukan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Sumut, Bukit Tambunan. Usai pertemuan tersebut, Tambunan kepada wartawan mengatakan FKUB merupakan forum yang sangat membantu menjaga kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Sebab pihaknya tidak menghendaki adanya konflik-konflik di masyarakat apalagi itu adalah konflik agama.

"Kita memang sekarang harus hindari jangan sampai ada konflik soal agama, soal etnis, budaya dan golongan, sebab kita ini adalah suatu kesatuan di mana ideologis kita adalah Pancasila itu sudah memang ideologi bangsa ini dan bagaimana pun NKRI terdiri dari berbagai-bagai agama dan etnis, serta golongan, tetapi kita harus tetap satu," ungkapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua FKUB Sumut, Maratan Simanjuntak mengatakan, dari pertemuan yang dilakukan tersebut ada banyak hal yang mereka dapatkan dan akan diterjemahkan di Sumut nantinya.

"Kita banyak mendapat pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan gubernur itulah yang kita ambil. Sebab, sebetulnya bukan mau mencari model konflik, tetapi kita mau mencari model untuk bagaimana bisa menyelesaikan konflik itu dan kita sangat berterima kasih karena diberikan referensi terkait dengan hal itu," katanya.

Dikatakan, selain belajar dari Maluku, pihaknya pun telah menerjemahkan berbagai upaya untuk tetap menjaga hubungan kerukunan diantara umat beragama yang ada di Provinsi Sumut.

Sementara itu, sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Ketua Sinode GPM, Jhon Ruhulessin mengatakan, Pemprov Sumut haruslah menjadikan Maluku sebagai model damai dan bukan sebaliknya sebagai model konflik yang selama ini berkembang.

"Kita harus melihat Maluku ini bukanlah model konflik, tetapi jadikan sebagai model damai. Sebab, kalau kita jadikan sebagai model konflik maka kita akan termajinalkan dalam proses-proses pembangunan secara bersama," katanya.

Dikatakannya, terjadinya suatu konflik tentu ada variabel yang memicuhnya, olehnya itu variabel-variabel pemicuh tersebut haruslah diantisipasi sedini mungkin sebelum merambah menjadi konflik besar yang susah untuk diantisipasi.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama (MUI) Maluku, Idrus Toekan dalam kesempatan tersebut berharap stigmanisasi bahwa Maluku adalah daerah yang tidak kondusif haruslah dihilangkan, sebab kondisi Maluku saat ini sudah sangat kondusif.

"Stigmanisasi bahwa Maluku belum kondusif sangatlah menyusahkan rakyat Maluku dalam upaya-upaya pembangunan ke depan. Bapak-bapak bias melihat sendiri bahwa di Maluku ini sudah kondusif dan kita harapkan agar itu juga bias disampaikan di Sumut," katanya. (S-35)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon