Daerah ›› Pemprov Butuh Tanggapan Warga Banda Soal Amdal KEK

Pemprov Butuh Tanggapan Warga Banda


Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku butuh tang­gapan warga Banda Kabupaten Malteng sebagai bahan kajian guna penyusunan Am­dal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Banda.

Menurut Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, keikutsertaan mas­yarakat dalam memberikan tang­gapan, sesuai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Pera­turan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Mas­yarakat Dalam Proses Analisasi me­ngenai Amdal dan Izin Lingkungan.

“Merujuk pada aturan tersebut, maka sejak hari ini (kemarin-red) Bappeda Maluku telah mengumum­kan rencana kegiatan Amdal KEK di Kepulauan Banda. Dan oleh sebab itu sangat diharapkan saran, pen­dapat serta tanggapan dari masya­rakat sebagai bahan kajian dalam proses penyusunan Amdal KEK Banda,” kata Palapia dalam rilisnya kepada Siwalima, Kamis (18/5).

Ia menjelaskan, kegiatan Amdal akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dimana akan terjadi­nya peru­ba­han bentang alam, pening­katan limbah yang dihasilkan yang da­pat me­nim­bulkan permasalahan sosial dan pencemaran lingkungan lainnya. “Dam­pak positif dari Amdal yang dilakukan itu akan ada penyerapan tenaga kerja dan kesempatan ber­usaha, pening­katan pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD),” tandasnya.

Oleh itu tambah Palapia, masya­rakat Banda diberikan waktu 10 hari kedepan untuk menyampaikan saran, pendapat dan lainnya. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon