Daerah ›› Pemneg Saleman Datangi DPRD Malteng Tolak Gabung dengan Serut Teluk Dalam

Pemneg Saleman Datangi DPRD Malteng


Namrole - Pemerintah Negeri (Pemneg) Saleman, Kamis (2/7) mendatangi DPRD Malteng menyampaikan sikap, menolak bergabung dengan Kecamatan Seram Utara (Serut) Teluk Dalam yang sedang diupayakan pemakaran melalui hak usul inisiatif  DPRD.

Pantauan Siwalima, rombongan Kepala Pemneg Saleman  bersama seluruh anggota saniri mendatangi DPRD Malteng dan diterima Ketua Komisi A Wahit Laitupa. Rom­bongan Pemneg Saleman saat itu langsung dipersilahkan masuk ke ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk menyampaikan sikap mereka saat itu.

penyampaian sikap Pemneg Saleman  untuk menolak bergabung dengan Kecataman Serut Teluk Dalam yang saat ini masih dalam proses di DPRD Malteng itu, kemudian diserahkan kepada Ketua Komisi A  Wahit Laitupa didampingi sekretaris komisi, Hasan Keiya dan disaksikan oleh seluruh anggota komisi lainnya.

Raja Saleman, Ali Arsat Makatita dihadapan Ketua Komisi A DPRD Malteng dan seluruh anggota ko­misi yang ada menyebutkan, pihaknya menolak untuk digabungkan dalam wilayah administrasi Kecamatan Serut Teluk Dalam dengan alasan, rentang kendali pelayanan masya­rakatakan sangat jauh bila diban­dingkan dengan Kecamatan Serut Barat yang pusat kecamatannya berada dekat dengan Negeri Sa­leman. 

“Dasar pertimbangan kami sangat jelas dan kuat, jika kami digabung­kan kedalam wilayah Kecamatan Serut Teluk Dalam yang sedang diupayakan saat ini oleh dewan, maka jelas warga Saleman akan kembali berada dalam kondisi yang sulit untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan. Rentang kendalinya akan sangat jauh. olehnya kami tetap memilih untuk berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Serut Barat karena negeri Pasanea sebagai ibukota kecamatannya berada dekat dengan kami,”  Tandasnya.

Dikatakan, pelayanan pemerin­tahan kepada seluruh kepentingan masyarakat Negeri Saleman oleh Pemerintah Kecamatan Serut Barat sudah sangat baik. Hal ini karena,  rentang kendali dekat dengan Negeri Saleman baik ditempuh melalui jalur darat maupun laut. Akan tetapi, jika kemudian pemerintah menetapkan Negeri Saleman berada dalam wilayah administrasi Keca­matan Serut Teluk Dalam. Maka otomatis kesengsaraan masyarakat akan kembali terjadi saat Saleman masih berada dalam wilayah admi­nistrasi Kecamatan Serut yang ibu kota kecamatannya saat itu berada di Kota Wahai.

Selain alasan rentan kendali pemerintahan, lanjutnya,  juga ter­dapat alasan yang sangat prin­sipil bagi pemerintah dan masyarakat Negeri Saleman.yakni, wilayah petuanan adat Negeri Saleman yang berbatasan dengan Negeri Horale, jika Negeri Saleman dimasukan dalam wilayah administrasi Keca­matan Serut Teluk Dalam maka, akan menimbulkan masalah besar yang dapat saja memicu konflik antara masyarakat Negeri Saleman dan Negeri Horale, sebab pada akhirnya perbatasan wilayah administrasi Kecamatan Serut Teluk Dalam dan wilayah administrasi Kecamatan Serut Barat akan ditentukan antara batas wilayah petuanan Negeri Saleman dan Negeri Horale, yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Serut Barat. 

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa, keberadaan kami di wilayah admi­nistrasi Kecamatan Serut Barat sudah sangat tepat, sebab selain masalah rentan kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, akan tetapi juga masalah wilayah petuanan kami dengan Negeri Horale jika tidak diperhatikan dengan baik maka, kami khawatir akan terjadi konflik horizontal yang pada akhirnya, jika kami masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Serut Teluk Dalam maka, batas wilayah Kecamatan Serut Teluk Dalam dan Kecamatan Serut Barat akan ada dalam petuanan kami yang berbatas dengan Negeri Horale, yang berada dalam wilayah adminis­trasi Kecamatan Serut Barat, “ujarnya.

Ia menegaskan, sikap penolakan bergabung dengan Kecamatan Serut Teluk Dalam adalah keputusan final yang lahir dari rapat negeri dengan seluruh badan saniri negeri serta seluruh tokoh agama, masya­rakat dan tokoh pemuda di Negeri Saleman. 

Mereka meminta, Komisi A DPRD Malteng maupun panitia khusus dapat menindaklanjuti tuntutan mereka, sebab sikap kami ini telah mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat Negeri Saleman.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Malteng, Wahit Laitupa usai menerima pernyataan sikap Kepala Pemneg Saleman, Ali Arsat Makatita bersama ketua dan para anggota  Sanirinya itu menegaskan, akan menindak lanjutinya dan akan membahas sikap tersebut dalam rapat komisi. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon