Daerah ›› Pemkot Masih Perjuangkan Nasib Honorer K2

Pemkot Masih Perjuangkan Nasib Honorer K2


Ambon - Pemkot Ambon sampai dengan saat ini masih terus memperjuangkan nasib dari para pegawai honorer kategori dua (K2) ke pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kota Ambon, Benny Selanno mengaku, apa yang menjadi keluhan dari honorer K2, menyangkut dengan pengawai dengan perjanjian kerja (P3K) masih terus diperjuangkan.

“Berdasarkan hasil rapat seluruh Kepala BKD kabupaten/kota se Maluku, di MTB pada Selasa (5/3) lalu, telah diputuskan bahwa akan ada pertemuan bupati, walikota, sekot, DPRD dan kepala BKD untuk perjuangkan hal ini,” ungkap Selanno kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (14/3).

Pasalnya, kata Selanno berdasarkan hasil rapat beberapa waktu di Kota Batam, seluruh kepala daerah menolak untuk pelaksanaan P3K, sebab mereka bingung untuk membiayai P3K ini dari mana, jika didanai dari APBD maka itu tidak mungkin.

Hal ini dikarenakan, belanja daerah tidak mencukupi untuk biayai P3K sehingga diharapkan nantinya setelah adanya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hal ini dapat diperhatikan..

Sebelumnya diberitakan, Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy melakukan pertemuan de­ngan ratusan honorer kategori 2 (K2). Dalam pertemuan Jumat (1/3), di Gedung Xaverius itu, walikota murka karena mereka menolak pengangkatan pengawai dengan perjanjian kerja (P3K).

Para honorer K2 ngotot diangkat menjadi PNS, karena P3K tidak menerima pensiun.

Penolakan terhadap P3K yang ditetapkan pemerintah pusat itu, disampaikan Hasyim Raidi selaku Ketua Perkumpulan Honorer Kate­gori 2 Indonesia (PHK2I) Kota Ambon mewakili ratusan rekannya.

“Saya katakan kepada you, hati-hati ya. Jadi saya ingin katakan, P3K itu sama saja dengan ASN. Dan kami sementara perjuangkan nasib kalian semua,” tandas walikota dengan suara tinggi.

Walikota mengatakan, P3K merupakan solusi. P3K sama dengan ASN. Hanya saja yang membedakan adalah mereka tidak menerima pensiun.

“Tapi ini akan kami perjuangkan, karena dari hasil rapat beberapa waktu di Batam, seluruh kepala daerah menolak jika P3K dibayai dari APBD, kan mereka setara dengan ASN maka harus dibayai oleh APBN. Dalam waktu dekat saya akan ke Jakarta untuk bicarakan ini,” janjinya.(S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon