Politik ›› Pemilu 2019, KPU Tetapkan DPTHP 1.198.498

Pemilu 2019, KPU Tetapkan DPTHP 1.198.498


Ambon - Setelah melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019, akhirnya KPU Maluku menetapkan DPTHP Pemilu 2019 sebanyak 1.198.498. Proses rekapitulasi DPTHP itu berlangsung dalam rapat pleno terbuka penetapan DPTHP Pemilu 2019 Tingkat KPU Maluku, selama tiga hari terhitung Jumat (14/9) di Hotel Santika Premire kemudian dilanjutkan hingga Minggu (16/9) dini hari, di Kantor KPU Maluku. 

Rapat Pleno itu dipimpin lang­-sung oleh Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun di­dam­-pingi Komisioner Devisi Data, Hanafi Renwarin dan Komisioner Devisi Logistik Iriane Pontoh.

Rapat pleno yang dilakukan KPU Maluku itu menyusul adanya rekomendasi Bawaslu Maluku yang menemukan 18.918 pemilih ganda di 9 kabupaten/kota di Maluku.

DPTHP Pemilu 2019 sebanyak 1.198.498, yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku, 118 kecamatan, 1.231 desa/kelurahan dan 5.395 TPS itu dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 998/BA/81/PROV/IX/2018. Kemudian disahkan dalam Keputusan KPU Maluku Nomor : 999/HK.03.1.Kpt/81/PROV/IX/2018 tertanggal 16 September 2018.

Adapun rincian DPTHP Pemilu 2019 itu masing-masing; Kota Ambon 213.748 yang tersebar di 5 kecamatan, 50 desa/kelurahan dan 908 TPS, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 302.498, yang tersebar di 18 kecamatan, 191 desa dan 1.329 TPS.

Kemudian Kabupaten Seram Bagian Barat 149.272, yang ter­­-sebar di 11 kecamatan, 92 desa dan 617 TPS, Kabupaten Seram Bagian Timur 96.695, yang tersebar di 15 kecamatan, 198 desa dan 454 TPS. Kabupaten Buru 91.151, yang tersebar di 10 kecamatan, 82 desa dan 404 TPS.

Selanjutnya, Kabupaten Buru Selatan 53.100 yang tersebar di 6 kecamatan, 79 desa dan 263 TPS, Kabupaten Maluku Teng­-gara 75. 284 yang tersebar di 11 kecamatan, 191 desa dan 375 TPS.

Kemudian Kota Tual 43.372  yang tersebar di 5 kecamatan, 30 desa dan 183 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara Barat 64.084, yang tersebar di 10 kecamatan, 81 desa dan 299 TPS,  Kabupaten Kepulauan Aru 58.357, yang tersebar di 10 kecamatan, 119 desa dan 310 TPS, serta Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 50.937, yang tersebar di 17 kecamatan, 118 desa dan 253 TPS.

Komisioner Devisi Data KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin mengatakan, terhadap rekomendasi Bawaslu Maluku itu, telah ditindaklanjuti dengan rapat pleno terbuka penetapan DPTHP Pemilu tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Maluku.

“Setelah kita melakukan rekapitulasi terhadap DPTHP berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh sembilan kabupaten/kota di Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI melalui Bawaslu Maluku,” ungkap Renwarin, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (16/9).

Disinggung soal selisih DPT  sebanyak 1.207.994 dengan DPTHP sebanyak 1.198.498, sehingga ada selisih 9.496 namun yang direkomendasikan oleh Bawaslu Maluku sebanyak 18.918, Renwarin menjelaskan, yang disebutkan dengan DPT ganda itu, tidak semuanya tidak memenuhi syarat (TMS) namun ada juga yang memenuhi syarat (MS).

“Tidak semua ansih, temuan Bawaslu itu bahwa DPT itu TMS. Maksud Bawaslu dalam 18.918 itu potensi DPT ganda namun ganda itu kita lihat ganda yang TMS kita langsung hapus dan ditetapkan dalam DPT dan sidalih  tetapi jika ganda itu kita faktualkan, misalnya ganda itu dua orang maka betul dua orang itu ada bukan satu orang maka kita tidak bisa menghapusnya. Itu yang dinamakan ganda identik  kecuali ganda yang  TMS maka harus kita hapus misalnya satu orang tetapi namanya dua atau yang disebut ganda non identik, sehingga dari hasil pencermatan yang dilakukan secara faktual maka dari 18.918 itu ada yang ganda identik dan ganda non identik “ terangnya.

Renwarin berharap dengan disahkannya DPTHP ini, maka pihaknya akan segera menyampaikan hasilnya dalam rapat pleno di KPU RI. 

Sebelumnya, KPU Provinsi Maluku menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu sebanyak 1.207.994, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pemilu 2019, yang berlangsung di Hotel Amaris, Rabu (29/8).

DPT Pemilu 2019 sebanyak 1.207.994, yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku, 118 kecamatan, 1.231 desa/kelurahan dan 5.394 TPS itu dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 946/BA/81/PROV/VIII/2018. Kemudian disahkan dalam Keputusan KPU Maluku Nomor : 947/HK.03.1.Kpt/81/PROV/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Provinsi Maluku menemukan belasan ribu pemilih dalam DPT ganda di Provinsi Maluku. Hasil analisa Bawaslu Maluku mengidentifikasi data ada 18.918 pemilih ganda di 9 kabupaten/kota.

Belasan ribu pemilih ganda tersebut tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 1.564 pemilih, Kabupaten Buru 2.519 pemilih, KabupatenMTB 1.472 pemilih, Kabupaten SBB 3.396 pemilih, Kabupaten Malteng 1.482 pemilih, Kabupaten SBT 3.070, KabupatenMBD 3.218, Kota Ambon 1.657 pemilih dan Kabupaten Malra sebanyak 540 pemilih.

Selain itu Bawaslu Maluku juga menemukan data pemilih (NIK) invalid sebanyak 4.028 pemilih, NIK ganda  12.769 pemilih, tanpa NKK sebanyak 73.361 pemilih, NIK tidak sesuai dengan TL sebanyak 158.158 pemilih, pemilih tanpa tanggal lahir 12.769 pemilih

Semuanya tersebar di 8 kabu-paten/kota yakni Kabupaten Ke­-pulauan Aru, Kabupaten Buru, Kabupaten MTB, Kabupaten SBB, Kabupaten Bursel, Kabupaten Malteng, Kota Ambon dan Kota Tual.

Sementara untuk pengguna KK yang sama di atas 10 berjumlah 5.232 pemilih terjadi 7 kabupaten/kota yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru, KabupatenMTB, Kabupaten Bursel, Kabupaten Malteng, Kota Ambon dan Kota Tual.

Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely kepada wartawan di kantor Bawaslu, Kamis (13/9) mengatakan, analisa data pemilih ganda yang dilakukan Bawaslu Maluku menggunakan apliksi mysql. Sementara Bawaslu kabupaten/kota menggunakan aplikasi verifikasi dan data (V-tal).  Software tersebut mendeteksi kegandaan baik NIK, nama, beserta tanggal lahir.

Ely katakan, hasil analisis jumlah DPT berdasarkan berita acara berjumlah 1.207.994 pemilih, sedangkan untuk jumlah DPT by name by addres dari KPU berjumlah 1.009.911 pemilih.

Itu berarti ada selisih 198.083 pemilih. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 292/BAWASLU-MAL/PN.00.01/IX/2018 kepada KPU Maluku untuk dilakukan proses pencermatan terhadap selisih angka tersebut.

Komisioner Bawaslu Maluku Divisi Pengawasan Paulus Titaley mengatakan, atas temuan data, khusus untuk NIK kosong atau NKK kosong, Bawaslu akan melakukan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Kita sudah lakukan pencermatan, sejak tanggal 7 september 2018 karena hasil pleno tingkat Nasional, Bawaslu RI merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan DPT, atas beberapa temuan dan KPU sudah menyetujuinya untuk dilakukan pencermatan ulang DPT di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya

Dikatakan, untuk pemilih ganda sebesar 18.918 mencakup tiga elemen data yakni nama, NIK dan TTL benar-benar sama. Untuk itu KPU, Bawaslu dan partai politik sama-sama telah lakukan proses pencermatan.

“18.918 pemilih ganda ini sudah tersebar di 9 kabupaten/kota, dan hari ini batas terkahir bersama-sama dengan bawaslu kabupaten/kota dan partai politk melakukan pencermatan terhadap kegandaan, dan besok (hari-ini) akan dilakukan pleno untuk tingkat provinsi,” kata Paulus.

Dikatakan, pencermatan dila­-ku­kan berdasarkan data yang direkomendasikan oleh Bawaslu Maluku, dan telah disepakati penetapan DPT dengan memper­hatikan seluruh elemen data.

Sementara itu Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, terhadap rekomendasi Bawaslu Maluku itu, telah ditindaklanjuti dengan rapat pleno terbuka penetapan DPT hasil perbaikan Pemilu tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Malu­-ku, yang berlangsung di Hotel Santika Premire, Jumat (14/9).

“Jadi saat ini kita sementara melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT hasil perbaikan Pemilu tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Maluku, guna menindak­lanjuti rekomendasi Bawaslu Maluku itu,” ujar Kubangun, kepada Siwalima, di sela-sela rapat pleno tersebut.   (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon