Daerah ›› Pemerintahan yang Bersih Perlu Didukung

Pemerintahan yang Bersih Perlu Didukung


Ambon - Penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan, perlu didukung dengan pengelolaan ke­uangan yang efektif, efisien trans­paran dan akuntabel, sehingga meni­ngkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara.

Selain itu diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, traspa­ransi, akuntabilitas serta prinsip per­saingan dan kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD mau­pun APBN.

Hal itu disampaikan Asisten III  Romeo Soplanit saat membacakan sambutan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam acara pem­bukaan pelantikan peningkatan kapa­sitas sumber daya aparatur pengelola dan layanan penguna sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) di lantai II Kantor Walikota Ambon, Selasa (12/11).

Dikatakan, disamping upaya pence­gahan dan pemberantasan korupsi menjadi unsur dalam reformasi birokrasi Indonesia, salah satu mekanisme yang dilakukan yakni melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien dan akuntabel.

Walikota menandaskan, seorang birokrat harus memahami betul Peraturan Presiden Nomor  70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor  01 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013.

Memurutnya, dalam semangat itu, pemkot telah membentuk LPSE di Kota Ambon dengan Surat Kepu­tusan Walikota Ambon Nomor 556 Tahun 2013 dan untuk menjalankan fungsi LPSE itu sendiri, perlu dila­kukan  peningkatan kapasitas bagi pengelola LPSE, pejabat pembuat komitmen, maupun unit layanan pengadaan.

“Pelatihan ini sangat penting, karena di era teknologi informasi sekarang ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna­nya,” ujar Walikota.

Dikatakan, manfaat LPSE dapat mengurangi resiko KKN, memper­cepat proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kontrol dan mempermudah proses audit. “Pela­tihan LPSE merupakan bagian dari sistem, fasilitas, sarana dan prasa­rana yang berbasis teknologi infor­masi guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa  secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

“Sebelumnya proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemkot masih menggunakan metode Non-Eproc, dimana pengumuman lebih banyak menggunakan website pemkot maupun LPSE Provinsi Maluku,” tukasnya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon