Hukum ›› Pejabat SBT Masuk DPO Korupsi Rp 800 Juta

Pejabat SBT Masuk DPO


Ambon - Kejari Maluku Te­ngah telah memasukan eks Kabag Umum Setda Kabupaten SBT, Salim Arif Ely ke Media Centre (MC) Kejagung.

Ely yang merupakan ter­sangka kasus korupsi bia­ya operasional tahun 2015 yang merugikan negara Rp 800 juta itu, telah ditetap­kan dalam Daftar Pencari Orang (DPO), sejak bulan Maret 2017 lalu.

“Kita sudah menyampaikan ke Media Centre Kejagung melalui Kejati Maluku sejak pekan lalu, karena yang ber­sangkutan sudah ditetapkan sebagai DPO,” kata Kepala Kejari Maluku Tengah Robin­son Sitorus, kepada Siwa­lima, di Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (20/4).

Ia berharap masuknya Ely ke MC Kejagung, dalam waktu dekat keberadaannya bisa se­gera diketahui, dan ditangkap.

Kejari Maluku Tengah me­netapkan Salim Arif Ely dalam DPO, karena sudah empat kali, mangkir dari panggilan jaksa penyidik.  Ely selalu saja minta ditun­da pemeriksaan dengan ala­san yang tak jelas. Padahal ketika dicek keberadaannya, yang bersangkutan sudah menghilang.

“Kita sudah empat kali me­manggil yang bersangkutan dengan statusnya sebagai ter­sangka namun ia selalu mem­buat surat minta penun­daan de­ngan alasan yang tak jelas, ter­akhir ketika dicek kebera­daan­nya ternyata yang ber­sangkutan sudah meng­hilang, sehingga kita telah menetap­kannya dalam DPO sejak pekan lalu,” kata  Sito­rus, kepada war­tawan, di Kantor Pengadilan Ne­geri Ambon, Senin (20/3) lalu.

Selain Ely, penyidik  juga menetapkan Direktur CV Zibrael, Muklis Takuba se­bagai tersangka.

“Saat dilakukan penyelidi­kan dan penyidikan, ditemu­kan ada indikasi kerugian ne­gara sebesar Rp 800 juta sehingga ada dua tersangka yang kita tetapkan yakni eks kabag dan rekanan, yang pe­netapan tersangkanya dite­tap­kan sejak Januari lalu,” ujarnya.

Mantan Koordinator Pid­sus Kejati Maluku ini meminta bantuan masyarakat jika mengetahui keberadaan Ely agar dapat menginformasikan kepada kejaksaan.

“Kami juga meminta par­tisipasi dan dukungan mas­yarakat agar jika mengetahui keberadaan yang bersang­kutan dapat menginformasi­kan kepada pihak kejaksaan. Begitu pula dengan yang ber­sangkutan agar dapat menye­rahkan diri kepada kejaksaan agar kasus ini bisa segera dituntaskan,” himbau Sitorus.

Untuk diketahui, di tahun 2015, Bagian Umum Setda Kabupaten SBT mendapat­kan alokasi anggaran sebesar Rp 22 miliar lebih untuk membiayai operasional yang dipimpin Ely kala itu.

Saat dilakukan penyelidi­kan, ternyata ada lima item kegiatan yang dibiayai dari anggaran Rp 22 miliar tersebut,  yaitu pe­ngadaan baju seragam untuk pegawai pemkab SBT berupa Korpri, pakaian olah raga dan PDH. Kemudian pengadaan meja, atribut lambang negara berupa bendera dan burung garuda serta pengadaan ben­dera. Ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 800 juta lebih. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon