Hukum ›› Pejabat Malteng Berdalih, Polisi Punya Bukti

Pejabat Malteng Berdalih, Polisi Punya Bukti


Masohi - Setiap pemeriksaan, para pejabat Pemda Kabupaten Maluku Tengah se­lalu berdalih kalau dana operasional Ke­camatan Leihitu Rp 17,6 milyar hanya kesalahan pengetikan. Namun tim pe­nyidik Satreskrim Polres setempat menemukan bukti-bukti sebaliknya, bahwa dana bernilai fantastis itu benar adanya.

“Memang  pihak pihak yang kami periksa mengaku bahwa anggaran 17,6 milyar rupiah adalah kesalahan pengetikan. Namun kami mene­mu­kan fakta lain dan bukan kesalahan pengetikan,” kata Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah, AKP Sahirul Awab kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/5).

Tim penyidik sudah menemukan bukti-bukti dugaan penyelewengan dana operasional Kecamatan Lei­hitu. Tetapi Sahirul belum mau membukanya, dengan alasan tu­nggu hingga pemeriksaan diram­pungkan, dan penanganan kasus ini naik ke tahap penyidikan.

“Saya belum bisa menyebutkan fakta apa yang kami temukan. Na­mun arahnya ke mana sudah kami temukan. Tetapi soal itu menga­rahnya ke mana nantinya akan kita ungap semuanya dalam konferensi pers jika semua rampung. Saat ini kita kerja dulu untuk menghimpun semua data yang dibutuhkan. Yang pasti bahwa soal klaim semua pihak termasuk Kepala PPKAD bahwa itu kesalahan pengetikan tidak dite­mukan adanya fakta kesalahan pengetikan,” tandasnya.

Tak hanya Kepala Dinas PPKAD Jainudin Ali, namun Bupati Abua Tuasikal juga mengklaim kalau dana operasional Kecamatan Leihitu salah pengetikan.

Sahirul mengatakan, tim penyidik masih akan terus menggali ketera­gan, diantaranya bendahara di se­mua organisasi perangkat daerah, termasuk bendahara Kecamatan Leihitu.

“Secara umum semua yang kami panggil terutama para bendahara pengeluaran. Meskipun masih juga terdapat beberapa pihak dari ling­kungan pemerintah yang kami un­dang namun belum juga hadir. Prinsipnya semua bendahara ini akan kami periksa termasuk ben­dahara kecamatan, terutama Keca­matan Leihitu, “ jelasnya.

Menyangkut pengusutan kasus lainnya, seperti dugaan korupsi pe­ngalihan anggaran proyek sarana dan prasarana olahraga ke pemba­ngunan SMAN 3 Masohi tahun 2015 sebesar Rp 1,5 milyar, penga­daan kapal tangkap fiberglass 30 GT tahun 2010, pembangunan ruang terbuka hijau Ina Marina dan proyek tugu kota tahun 2017, Sahirul mengatakan, proses penyelidikan masih tetap berjalan.

“Insya Allah kami akan mengun­dang ahli kostruksi untuk menguji semua kegiatan projek fisik. Ini kita lakukan agar dapat diketahui besar kerugian negara dari sejumlah kegia­tan itu, serta apakah relevan dengan nilai proyek yang diper­untukan untuk kegiatan fisik itu,” tandasnya.

Sementara bendahara bupati, M  Manusiwa diperiksa penyidik, Rabu (30/5) pukul 10.00 sampai dengan 16.45 WIT. Selain Manusiwa, ben­dahara BPM-PNM, Iba Wattimena juga diperiksa sekitar pukul 10.00 hingga 17.37 WIT.

Sebelumnya, sejumlah bendahara diperiksa Senin (28/5) diantaranya, bendahara Inspektorat, dan benda­hara Dinas PU. Mereka diperiksa pukul 10.00 hingga pukul 17.30 WIT.

AT akan Dipanggil

Mantan Bupati Maluku Tengah, Ab­dullah Tuasikal tidak akan luput dari pemeriksaan. Ia akan dipanggil pe­nyidik Tipikor Polres Maluku Tengah.

Informasi yang diperoleh, AT, panggilan Abdullah Tuasikal akan diperiksa terkait dugaan korupsi  pengadaan kapal fiberglass 30 GT tahun 2010.

Proyek  yang didanai APBD seni­lai Rp 1.447.470.000 itu, dikerjakan oleh PT Danis Mainso. Perusahaan ini diduga milik kerabat dekat AT.

Soal kapan AT akan dipanggil, masih diagendakan oleh tim penyi­dik. “Belum kita agendakan. Intinya semua pihak yang terlibat akan kita periksa. Itu pasti. Untuk saat ini kita kerja dulu, yang jelas dan pasti bahwa kasus ini tidak akan berhenti, dan akan kita tuntaskan,” tandas Sahirul.

Puluhan

Dalam rangkaian penyelidikan se­jumlah kasus dugaan korupsi, tim pe­nyidik Tipikor Polres Maluku Tengah  sudah memeriksa puluhan pejabat.

Mereka diantaranya,  Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Mansur Tawainela, Kepala BKD Siti Hufna Soumena, bendahara pem­bantu Kecamatan Leihitu, Santi Suatkap, bendahara pembantu Dinas Pendidikan, Bikmatia.

Kemudian Sekretaris Dinas Pen­didikan dan Olahraga Usman Djam­sah,  panitia tender pembangunan SMA 3 Masohi Juslan Lappy, ben­dahara Kecamatan Leihittu, Wa Daharia, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah Jainudin Ali, Kabag Pembangunan Pemda Kabupaten Maluku Tengah, Uliaan Latuamury, Asisten II Setda Bahrum Kalauw, Kabag Keuangan Dinas Pendidikan Katherina Lata­risa, bendahara Nurhayati, Kabag sarana dan prasarana Junaidi Uweng, Kepala sub bagian sarana dan prasarana Jusuf Marasabessy.

Kemudian, kontraktor pembangu­nan SMAN 3 Masohi La Ambo, Zai­nal Tuasikal dan Rikonusa Wele­runy selaku tim pokja lelang pem­bangunan tugu kota dan Direktur PT Inli Cipta Persada Rudy Intan.

Penyidik juga telah memeriksa Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibra­him Ruhunussa, mantan Sekda Maluku Tengah Ibrahim Umarella, mantan Kadis Perikanan Zakaria Suneth, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malu­ku Tengah, Askam Tuasikal, Plt Sek­da Rakib Sahubawa, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Usman Djamsah. 

Kemudian Bendahara Dinas Kesehatan, A.Y Sanmas, bendahara RSU Masohi Effendy Leaonso, bendahara kelompok usaha bersama Soahuku, Kecamatan Amahai, Ah­mad, Operator Sistem Informasi Dae­rah (SIMDA) Dinas PPKAD Kabu­paten Maluku Tengah, La Baena

Selain, dana operasional Keca­matan Leihitu tahun 2015 Rp 17,6 milyar, tim penyidik Satreskrim Polres Maluku Tengah juga meng­usut, dugaan korupsi pengalihan anggaran proyek sarana dan pra­sarana olahraga ke pembangunan SMAN 3 Masohi tahun 2015 sebesar Rp 1,5 milyar, pengadaan kapal tangkap fiberglass 30 GT tahun 2010, pembangunan ruang terbuka hijau Ina Marina dan proyek tugu kota tahun 2017.

(S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon