Politik ›› PDI-P Kaji Temuan Pupuk Label BAILEO

PDI-P Kaji Temuan Pupuk Label BAILEO


Ambon - DPD PDI-P Maluku kini mengkaji temuan pupuk berlabel BAILEO yang disoroti Panwas Kabupaten SBB. Menurut Ketua DPD PDI-P Maluku, Edwin Adrian Huwae,  pupuk biomik berlabel BAILEO itu dikhususkan untuk kalangan internal partai.

“Kita lagi kaji apakah tindakan Panwas itu dibenarkan. Karena bisa saja perbuatan yang dilakukan oleh Panwas itu, mengambil barang orang tanpa izin atau mengambil barang tanpa hak, itu masuk dalam klasifikasi pasal 362 KUHP,” beber Huwae kepada Siwalima di Ambon,  Jumat (8/6)

Huwae menjelaskan, kader PDI-P di Kabupaten SBB mengaku, Pan­was mendatangi rumah-rumah mere­ka kemudian mengambil pupuk-pupuk tersebut dan bukan ditemu­kan saat dibagi-bagi. “Temuan yang berkaitan dengan pupuk biomik di SBB sebagai salah satu alat kam­panye oleh PDI-P itu saya kira tidak melanggar aturan. Se­bab apa yang dilakukan oleh kade-kader PDI-P itu dikhususkan untuk  ka­langan internal partai,” jelas Huwae.

Dikatakan, pupuk tersebut dari sisi aturan tidak melanggar, lantaran  digunakan untuk internal partai dan pupuk itu sendiri dari sisi aturan PKPU tentang kampanye harganya tidak melebihi dari Rp 25 ribu.

Selain itu, pupuk-pupuk  itu  meru­pakan produk dari internal partai. Dimana hasil produksi dari sekolah lapangan DPP partai yang diberikan oleh kader partai untuk menggalang semua internal PDI-P.

“Nah temuan yang terjadi di Kabupaten SBB,  menurut informasi teman-teman kita di sana, itu Pan­was datang ambel di rumah-rumah me­reka. Bukan ditemukan saat dibagi-bagi. Jadi kita lagi kaji apakah tindakan Panwas itu dibenarkan. Ka­rena bisa saja perbuatan yang dila­kukan oleh Panwas itu, mengambil barang orang tanpa izin, mengambil barang tanpa hak dan itu masuk dalam klasifikasi pasal 362 KUHP,” tandasnya.

Huwae menambahkan, yang terpenting dari semua itu adalah cara kerja PDI-P yang dilakukan dalam tahun politik ini, sampai sekarang didasarkan pada ketentuan-keten­tuan aturan yang berlaku.

“Kami tidak akan bermaksud un­tuk melakukan suatu perbuatan atau upaya kampanye yang melanggar peraturan tentang kampanye itu sendiri.  Dan olehnya itu jika  hari ini dipolemikkan, saya kira  pupuk-pupuk tersebut digunakan sebagai alat kampanye, bagi kalangan internal partai. Dan kalau pun dari eksternal ada  yang dapat juga tidak masalah. Karena sebagai bahan kampanye, pupuk tersebut limit harganya tidak melampaui daripada harga yang ditentukan oleh PKPU,” tegas Huwae. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon