Pemerintahan ›› Pansus Kembali Tebar Janji Tetapkan Pada Masa Sidang III Ranperda RTH

Pansus Kembali Tebar Janji Tetapkan Pada Masa Sidang III


Ambon - Pansus III yang bertugas untuk membahas Ranperda tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) kembali menebar janji ke masyarakat untuk menetapkan ranperda ini menjadi Perda Kota Ambon pada masa sidang ke III diakhir tahun ini.

Padahal jauh-jauh hari sebelumnya pansus yang di Ketuai oleh Taha Abubakar ini saat mengusulkan ranperda ini sebagai ranperda inisiatif komisi berkoar-koar bahwa ranperda ini dipastikan akan ditetapkan pada masa sidang II.

Ketua Pansus III Taha Abubakar berjanji sebelum masa sidang III berakhir, pansus sudah selesai menggodoknya untuk nantinya ditetapkan menjadi perda melalui paripurna penetapan perda.

“Kita usahakan, mungkin sebelum masa sidang ke III ini berakhir, sudah bisa ditetapkan menjadi perda,” janji Abubakar kepada Siwalima usai rapat uji publik antara pansus III beserta pihak BUMD, BUMN, Pemkot, pihak Swasta serta 5 camat yang ada di Kota Ambon yang berlangsung, di Ruang Rapat Sidang Utama, Baileo Rakyat Belakang Soya, Jumat (22/9)

Menurutnya, dengan adanya uji publik tersebut berarti secara tidak langsung proses penetapan perda inisiatif sudah hamipir rampung untuk nantinya akan ditetapkan sebagai perda dalam paripurna.

Maksud dan tujuan dari diadakannya uji publik tersebut, untuk nantinya publik mengetahui terkait dengan DPRD sementara membuat perda inisiatif tentang RTH. Setelah beberapa bulan pansus telah membahasnya di internal pansus beserta pihak-pihak terkait.

“Jadi kita laksanakan uji publik ini, karena paling tidak dari awal kita ingin sampaikan kepada masyarakat, pihak pengembang, swasta atau pemkot dari awal bahwa, DPRD sementara buat Perda tentang Pengelolaan RTH di Kota Ambon,” ujarnya.

Dijelaskan, dengan adanya perda ini juga turut mambantu pemkot, swasta maupun masyarakat agar kedepan dalam pengelolaan RTH dapat berjalan dengan baik. Dalam rapat tersebut, baik pihak BUMN, BUMD, pemkot, dan beberapa pihak swasta sangat meresponnya dengan baik karena dengan adanya perda RTH, maka pihak PLN yang akan melakukan penebangan pohon harus bersandar pada perda ini.

“Kedepan dengan adanya perda ini, mungkin mereka harus menyurat dulu ke pemkot, dan jika dilanggar mungkin bisa didenda, itu nantinya akan ditegaskan dalam perda ini juga,” cetusnya.

Bukan saja pihak ketiga, dijelaskan masyarakatpun ketika nantinya ketika akan menebang pohon pada kawasan lindung atau RTH, harus mendapat ijin, wajib juga akan mengganti dan semuanya nanti akan diatur dalam perda tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III Kota Ambon akan fokus untuk membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama masa sidang II berlangsung hingga dua bulan kedepan.

Hal ini diakui Wakil Ketua Komisi III Christian Latumahina saat dimonfirmasiSiwalima melalui telepon selulernya, Jumat (14/7). (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon