Daerah ›› Pansus Ancam Gunakan Hak Angket Walikota Tak Gubris Surat KASN

Pansus Ancam Gunakan Hak Angket


Ambon - Pansus Kepegawaian DPRD Kota Ambon sudah gerah dengan sikap Walikota, Richard Louhenapessy yang tidak gubris surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang ditujukan kepadanya.

Pansus mengancam, akan meng­gunakan hak angket jika rekomen­dasi KASN kepada walikota untuk, meninjau kembali mutasi tiga Ja­batan Pratama Tinggi (JPT) dan 47 ASN, tidak dilakukan.

“Kita akan gunakan hak angket jika Walikota tidak tindak lanjuti reko­mendasi KASN,” jelas Anggota Pansus Kepegawaian Juliana Patti­peilohy saat dihubungi Siwalima melalui telepon seluler, Rabu (11/7)

Selain gunakan hak angket ter­hadap Walikota, Pansus juga akan menemui langsung KASN untuk menyampaikan atau melaporkan walikota tidak mengindahkan reko­mendasi mereka, sehingga KASN bisa mengambil tindakan tegas juga. Karena ada konsekuensi jika tidak melaksanakan rekomendasi ter­sebut.

“Tentu apabila tak ditindaklanjuti, pansus bisa saja langsung temui KASN untuk sampaikan bahwa rekomendasi tak diindahkan oleh Walikota. Sehingga, ada ketegasan dari KASN kepada walikota. Dan jika perlu kita akan menggunakan hak angket,” tandas anggota Pansus Kepe­gawaian, Juliana Pattipeilohy saat dihubungi Siwalima melalui telepon seluler, Rabu (11/7)

Menurutnya, Walikota harus segera tindaklanjuti rekomendasi KASN, kalau tidak bisa menjadi masalah, karena dalam surat tersebut ada konsekuensi.

“Rekomendasi itu kan sudah jelas, untuk mintakan agar bisa tinjau mutasi 3 pejabat pratama, pengangkatan eks napi Jacky Talahatu sebagai pejabat publik dan 47 ASN, kalau tidak, maka ada konsekuensinya apabila dilaporkan ke Presiden. Untuk itu, kita sementara tunggu perkembangan dari Sekot dan Kepala BKK dan SDM untuk lapor ke Walikota, kalau tidak kita akan lapor ke KASN atau bisa saja menggunakan hak angket untuk tanyakan langsung Walikota,” ujarnya

Ia menilai surat KASN harus ditindaklanjuti oleh Walikota, karena berkepentingan bagi masyarakat Kota Ambon, lagi pula yang dinonjobkan tak pernah melakukan pelanggaran hukum atau pidana lainnya.

Ia menduga, mutasi puluhan pejabat yang dilakukan Walikota Ambon, 29 Desember 2017 lalu, karena dendam politik.

“Mungkin ini karena dendam politik sehingga seperti itu, namun jangan dilakukan secara sewenang-wenang walaupun ini kewenangan Walikota, tapi harus sesuai regulasi atau mekanisme,” ujarnya

Sebelumnya, kasus non job puluhan ASN di Pemkot Ambon mulai menjadi perhatian serius Pemkot Ambon.

Hal itu diungkapkan Sekot Ambon, AG Latuheru usai  menghadiri rapat dengan panitia Pansus ASN DPRD Kota Ambon, Selasa (10/7).

Latuheru tidak sendiri memenuhi panggilan pansus, melainkan ber­sama dengan Kepala BKK Kota Ambon, Benny Sellano. Kehadiran keduanya untuk membahas reko­men­dasi KASN Nomor : r-1248/KASN/6/2018.

Rapat secara tertutup tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus, Zeth Pormes didampingi Sekretaris Pan­sus, Rovik Afifudin beserta anggota masing-masing Lucky Nikijuluw, Juliana Pattipeilohy, Christianto Laturiuw, Asmin Matdoan, Riduan Hasan dan Astrid Soplantila.

Usai rapat, Latuheru mengakui rekomendasi ASN yang dituangkan dalam surat tersebut akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti ke Walikota Ambon.

Ia mengaku, apabila ada surat KASN yang tertuju kepada peme­rintah apalagi sifatnya segera, pe­merintah harus menindaklanjutinya.

Sementara itu, Kepala BKK dan SDM Kota Ambon, Benny Selanno enggan berkomentar lebih jauh soal surat KASN. Ia lebih memilih melempar tanggung jawab ke sekot. “Silakan ta­nya saja ke sekot ya,” singkat Selanno

Usai rapat, Sekretaris Pansus ASN, Rovik Afifudin mengatakan, tujuan mengundang sekot dan Kepala BKK untuk menanyakan tanggapan terkait surat KASN yang intinya meninjau kembali Keputusan Walikota Ambon Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari JPT pratama di lingkungan Pemkot Ambon.

Dari pembicaraan itu tambah Rovik, sudah ada titik terang dan ti­nggal nanti dikonsultasikan dengan Walikota Ambon selaku pihak pe­nanggungjawab ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon