Daerah ›› PAD Aru Hanya Berkontribusi 3,05 Persen Sampaikan KUA-PPAS

PAD Aru Hanya Berkontribusi 3,05 Persen


Dobo - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan manifestasi kemampuan daerah dalam dalam struktur rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 hanya berkontribusi 3,05 persen dari total pendapatan daerah.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Kepulauan Aru, G.A.A. Gainau saat menyampaikan pidato pengantar dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2014 pada paripurna DPRD, Senin (29/9).

Komposisi PAD, kata Gainau terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 11.353.000.000,- hingga bulan September ini, baru terealisasi sebesar Rp. 579.185.318. Sementara retribusi daerah dirancang sebesar Rp. 3.550.000.000,- baru terealisasi sebesar Rp. 1.338.424.684 atau 37,70 persen.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, menurut Gainau telah melampaui target yang diharapkan dengan realisasi sebesar Rp. 380.696.223 dari target sebesar Rp. 300.000.000, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah telah terealisasi sebesar Rp. 1.653.515.076,- atau 55,12 persen dari target yang diharapkan.

Kata Gainau, pencapaian realisasi PAD tersebut belum maksimal karena disebabkan target penerimaan dari pajak daerah yang diharapkan dikontribusikan dari PBB belum dapat direalisasi, walaupun jumlah tagihan dari KPP Pratama Ambon terhadap wajib pajak perusahaan perikanan di Benjina sebesar kurang lebih Rp. 11 milyar telah dilayangkan kepada pihak perusahaan, namun proses realisasinya masih diproses.

Sementara kontribusi penerimaan daerah terbesar terhadap struktur APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang bersumber dari dana perimbangan, masing-masing dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari target yang dirancang sebesar Rp 560.344.672.360 pada APBD Murni tahun anggaran 2014, mengalami koreksi menjadi Rp. 548.931.727.597 atau berkurang sebesar Rp. 11.412.944.763.

Pengurangan tersebut, kata Gainau, merupakan akumulasi dari perubahan pagu anggaran pada dana perimbangan, baik pada dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dana bagi hasil pajak SDA dan sumber daya hutan maupun bagi hasil dana reboisasi, termasuk pengurangan dana alokasi umum akibat sanksi pengembalian anggaran DPPID tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 4.784.688.106.

Komponen pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Gainau, dirancang sebesar Rp. 25.730.731.000 yang diasumsikan bersumber dari bagi hasil pajak dari Provinsi Maluku, dana penyesuaian dan otonomi khusus bagi pembayaran tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru, dana jaminan kesehatan serta bantuan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Untuk dana penyesuaian otonomi khusus telah direalisasi Rp. 5.269.869.000 diperuntukan bagi pembayaran tambahan penghasilan guru dan sertifikasi.

Untuk Belanja Daerah pada rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2014 ini dirancang sebesar Rp. 678.880.045.442 atau berkurang sebesar Rp. 5.505.897.606,- dari pagu semula.

Peningkatan tersebut jelas Gainau, merupakan akumulasi dari belanja kegiatan tahun anggaran sebelumnya ditambah dengan alokasi belanja langsung bagi SKPD baru maupun penambahan program dan kegiatan strategis di masing-masing SKPD. (S-25)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon