Daerah ›› Ombudsman Temukan Pelayanan Publik Malteng Buruk Azlaini : Harus Jadi Perhatian Serius

Ombudsman Temukan Pelayanan Publik Malteng Buruk


Masohi - Ombudsman Republik Indonesia dalam hasil investigasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) belum berjalan dengan baik bahkan sangat buruk, jika dibandingkan dengan daerah–daerah lain di Indonesia. Buruknya pelayanan ini, bukan hanya disebabkan oleh minimnya peyediaan anggaran yang memadai oleh Pemerintah Kabupaten Malteng yang dikomandai oleh Bupati, Abua Tuasikal, akan tetapi penempatan pejabat eselon II di beberapa SKPD yang tidak sesuai dengan prinsip The Righ Man and The Righ Pleace.

’’Secara umum dari hasil kajian kami mulai dari kegiatan investigasi hingga seminar yang dilakukan saat ini memperlihatkan, masih buruknya sistem pelayanan publik di Pemkab Malteng,’’ jelas  Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus dalam keterangan persnya kepada warta­wan di Hotel Lelemuku Masohi, di sela-sela seminar supervisi pela­yanan publik Ombudsman RI, Kamis (16/5).

Menurutnya, buruknya pelaya­nan publik tersebut membutuhkan perhatian serius dari Bupati Mal­teng, sehingga ada perbaikan dan koreksi atas semua bentuk pelaya­nan publik atau masyarakat di dae­rah ini secara baik dan mendalam.

Yang mendorong kurang maksi­malnya pelayanan kepada masya­rakat secara baik oleh pemerintah ke­pada publik, lanjutnya, disebab­kan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai bagi semua instansi baik instansi vertikal maupun horizontal.

’’Dengan dilakukannya seminar ini dapat mendorong upaya peme­rintah untuk menyiapkan anggaran yang memadai bagi setiap instansi untuk mendorong tercapainya pela­yanan publik yang lebih baik,’’ka­tanya.

Prinsipnya, kata dia, ketersediaan anggaran bukan merupakan satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah secara baik, akan tetapi faktor yang turut mem­berikan pengaruh yang besar bagi peningkatan pelayanan publik yang baik adalah,  penempatan pejabat eselon dua pada suatu instansi pe­merintah, dimana pemerintah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati selaku kepala pemerintahan harus menempatkan sesorang dalam bidang atau instansi tertentu sesuai dengan job discription atau latar belakang keilmuan yang sesuai.

Dengan penempatan pejabat atau pimpinan instansi yang salah, ung­kapnya, akan memberikan pengaruh negatif dalam upaya untuk meng­operasionalkan instansi yang dipim­pinnya, terutama yang berkaitan dengan penataan sistem pelayanan publik yang baik dan terarah dengan benar.

Sebab dengan ditempatkan peja­bat eselon dua yang tidak kapabel, ujarnya, akan dapat memperburuk pelayanan publik di masing–masing instansi terkait, bahkan ditemukan ada dinas yang kurang kapabel.

Ia meminta, Bupati Malteng, Abua Tuasikal dalam pengangkatan pejabat eselon dua, harus lebih mem­perhatikan keahliannya atau sesuai dengan bidangnya, dan tidak ber­dasarkan pendekatan politik.

’’Pemkab  tidak bisa melakukan penempatan seorang pajabat se­suai dengan pendekatan politik semata, artinya menempatkan sesorang dengan pertimbangan hanya karena pihak yang bersang­kutan memiliki kontribusi dalam proses pilkada saja,  dan tidak mem­perhatikan latar belakang sese­orang,’’ katanya.

Hal inilah, tambahnya, yang merupakan salah satu indikator un­tuk dipertimbangkan dengan serius oleh Pemkab Malteng kedepan, dalam memperbaiki sistem pelaya­nan  publik yang baik.  (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon